Baca Juga
Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus dengan didampingi Wawali Suyitno, Sekdakot Agoes Nirbito MW dan Assisten I Setdakot Kasih saat memimpin upacara HUT KORPRI 2016, Kamis (17/03/2016) pagi, dihalaman kantor Pemkot Mojokerto.
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Penyusutan formatur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Mojokerto makin mengkhawatirkan. Setiap tahun, tercatat sekitar 100-an PNS pensiun. Padahal, penerimaan pegawai terakhir digelar tiga tahun yang lalu. "Yang pensiun setiap tahun hampir mencapai 100 an lebih," ungkap Kabag Humas Setdakot Mojokerto, Heryana Dodik, Selasa (26/07/2016).
Dodik menyebutkan, jika jumlah PNS di Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto yang pensiun pada tahun 2016 ini ada sebanyak 98 orang. Sedangkan pada tahun 2017 mendatang, sebanyak 72 PNS pun bakal habis masa kerjanya sebagai ASN di Pemkot Mojokerto ini. "Mereka berasal dari pegawai struktural, fungsional, staf, pejabat dan guru", sebut Kabag Humas Setdakot Mojokerto Heryana Dodik.
Peserta upacara HUT KORPRI 2016, Kamis (17/03/2016) pagi, dihalaman kantor Pemkot Mojokerto.
Diterangkannya pula, bahwa jumlah PNS yang dimiliki Pemkot Mojokerto hanya ada sebayak 3.682 PNS saja. Yang mana, untuk mengatasi bertumpuknya pekerjaan akibat minimnya pegawai, Pemkot mengoptimalkan pegawai yang ada. "Untuk mengatasi bertumpuknya tugas akibat banyaknya pegawai yang pensiun, maka Pemda mengoptimalkan pegawai yang ada. Sehingga pegawai ya harus lembur-lembur agar tidak terjadi stag dan fungsi pelayanan tetap optimal", terangnya.
Kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah mendapat perhatian Komisi I DPRD Kota Mojokerto. Anggota Dewan Gunawan mengatakan kekurangan pegawai akibat dari kebijakan pemerintah pusat yang menutup pengadaan pegawai.
’’Rata-rata instansi sudah mengalami kekurangan pegawai sejak dua tahun belakangan ini,’’ katanya.
Peserta upacara HUT KORPRI 2016, Kamis (17/03/2016) pagi, dihalaman kantor Pemkot Mojokerto.
Menurut Kabag Humas Setdakot Mojokerto, kondisi tersebut tentunya sangat memengaruhi hasil kerja dari instansi atau kinerja pegawai itu sendiri. Pasalnya, bagaimanapun juga kemampuan fisik manusia tentunya ada batas maksimalnya. ’’Meski bertumpuknya tugas itu dikerjakan dengan ekstra waktu, namun kemampuan fisik manusia tentu ada batasnya. Harusnya, persoalan ini juga dijadikan prioritas. Karena, nantinya bisa memengaruhi proses pembangunan pula", tandasnya.
Keadaan yang sedemikian mendesak ini, seharusnya menjadi atensi khusus bagi pihak eksekutif. Pasalnya, kondisi defisit pegawai ini tentunya dapat berakibat pada hasil pembangunan yang dicapai oleh Pemda setempat. Yang mana, permasalahan defisit PNS yang mencapai jumlah hingga ratusan ini, disebabkan oleh jumlah pegawai di Pemkot Mojokerto selalu berkurang disetiap tahunnya karena pensiun.
*(Yd/DI/Red)*
