Baca Juga
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Unit Sosbud Satintelkam Polresta Mojokerto gelar kegiatan koordinasi dengan pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Mojokerto, Kamis (23/02/2017). Hal ini dilaksanakan dalam rangka membahas keberadaan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) HTI ( Hizbut Tahrir Indonesia ) di Kota Mojokerto yang diduga bakal mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memecah belah kebhinekaan anak bangsa.
Kasat Intelkam AKP Setyo Agus Tri Widodo mengungkapkan, bahwa perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. untuk itu Satintelkam dituntut selalu memberikan masukan kepada pimpinan, yang diperoleh melalui upaya koordinasi dan penggalangan. "Penggalangan serta koordinasi dengan lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan serta seluruh elemen masyarakat selalu dilaksanakan sebagai upaya deteksi dini terhadap segala kemungkinan yang terjadi, sehingga tetap tercipta situasi Kamtibmas yang aman kondusif", ungkap AKP Setyo Agus Tri Widodo, Kamis (23/02/2017).
Sementara itu, Ketua GP Anshor Kota Mojokerto Junaedi Malik mengungkapkan, bahwa GP Anshor Kota Mojokerto beserta seluruh elemen pemuda Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkoordinasi dan saling bersinergi dengan pihak aparat keamanan setempat untuk mewaspasdai dan mengantisipasi segala aktivitas dan kegiatan setiap Ormas yang tidak selaras dengan UUD 1945 dan Pancasila. "Bagi GP Anshor, yang jelas NKRI harga mati. Terkait itu, dalam pertemuan dengan Unit Sosbud Satintelkam Polresta Mojokerto (Kamis, 23 Pebruari 2017) untuk membahas keberadaan Ormas HTI di Kota Mojokerto yang diduga bakal mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memecah belah kebhinekaan anak bangsa", ungkap Junaidi Malik.
Ditegaskannya, pihaknya mendesak Pemerintah setempat agar bertindak tegas dengan cara melarang segala aktivitas setiap Ormas atau lembaga apapun yang tidak selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. “Pemerintah Kota Mojokerto kita desak untuk bertindak tegas melarang dan menghentikan seluruh aktivitas serta kegiatan setiap organisasi yang tidak selaras dengan UUD 1945 dan Pancasila”, tegas Ketua PC GP Anshor Kota Mojokerto, Junaedi Malik.
Menurut Ketua PC GP Anshor Kota Mojokerto, salah-satu organisasi yang saat ini terpantau berambisi mengganti dasar Negara Pancasila dengan Khilafah, ialah Ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). "Keberadaan Ormas HTI akan mengancam keutuhan NKRI dan memecah belah anak bangsa, maka Pemda harus melarang aktifitasnya. Karena berpotensi terjadinya perpecahan anak bangsa dan menganggu keutuhan NKRI", pungkasnya.
*(DI/Red)*
