Baca Juga
Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Ketenaran program Transmigrasi, kini sehebat era 90-an silam. Jangankan untuk yang Bedol Desa, peminat yang tingkat keluarga saja tak pernah membaik. Demikian halnya dengan Di Kota Mojokerto, tawaran pemerataan penduduk atas biaya Pemerintah ini lebih tampak hanya sekedar formalitas. Sampai-sampai, nama dinasnya kini ditiadakan dan dilebur menjadi sub bidang di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (KUMT).
Dimintai pendapatnya, Kepala Dinas (Kadis) KUMT Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Hariyanto tak menampik atas mencuatnya persespsi minor ini. "Lesunya program ini tak hanya dirasakan di Kota Mojokerto, tapi juga daerah-daerah lain. Kalau tahun ini masih belum ada pendaftar (Red: trasmigrasi) sama sekali", ungkap Kadis KUMT Pemkot Mojokerto
Hariyan, (23/5) kemarin.
Diterangkannya, bahwa pada tahun 2016 lalu pihak Satker (Satuan Kerja) yang baru saja beralih nama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas KUMT ini hamya memberangkatkan 2 (dua) orang warganya untuk hijrah sebagai trasmigran di daerah Sulawesi Selatan. Itupun tak seratus persen sukses. "Tahun lalu, kami memberangkatkan dua orang ke Sulsel. Namun seorang diantaranya menangguhkan keberangkatan dengan beberapa pertimbangan", terangnya.
Hariyanto pun menjelaskan, bahwa pihaknya mengaku sudah bekerja maksimal terkait persoalan. Hanya saja, warga Kota Mojokerto tidak meresponnya secara maksimal. "Pemerintah sudah menawarkan akan memberi fasilitas yang terbaik melalui sosialisasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Namun minat masyarakat hidup di rantau masih rendah", papar Kadis KUMT Pemkot Mojokerto.
Menurutnya, para transmigran akan difasilitasi rumah papan yang layak, lengkap dengan listrik dan air dan disiapi lahan produktif 0,5 hektar lengkap dengan alat pertanian. Jika mampu bertahan 3 tahun dan produktif, akan diberi tambahan lahan kurang produktif seluas 2 hektar. "Disana, awalnya mereka akan difasilitasi rumah papan yang layak lengkap dengan listrik dan air serta disiapi lahan produktif 0,5 hektar lengkap dengan alat pertanian.
Kalau bisa bertahan 3 tahun, diberi lahan kurang produktif 2 hektar. Sudah banyak fasilitasnya", pungkas Kadis KUMT Pemkot Mojokerto, Hariyano.
Minimnya minat warga Kota Mojokerto terhadap program Transmigrasi transmigran ini, berbanding terbalik dengan jumlah kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat setiap tahunnya di Kota yang hanya memeliki luas wilayah sekitar 16,46 KM persegi ini. Data setempat menyebut, angka pengangguran pada tahun ini diperkirakan mencapai 3.200 orang. Dimana, angka itupun belum ditambah dengan jumlah siswa setingkat SMU yang lulus tahun 2017 ini. *(Yd/DI/Red)*
