.jpg)
Baca Juga
Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Unifikasi terhadap pembenahan manajemen transportasi massal yang diperankan dua lembaga yang saling berkepentingan atas jalannya roda pemerintahan di Kota Mojokerto terjalin dengan apiknya. Sukses Dinas Perhubungan setempat dalam memenej program Angkot dan Bus Sekolah Gratis, diikuti kalangan DPRD setempat dengan menyerukan status "Zero Motor' bagi anak sekolah.
Untuk mewujudkan wacana tersebut, kalangan Legislator setempat telah mengajukan bantuan tambahan armada 4 (empat) bus sekolah ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI). "Kami meminta tambahan 4 bis sekolah ke Kemenhub, sehingga nantinya tidak ada lagi anak yang ke sekolah bawa motor", ungkap anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Sulistiyowati, Selasa (20/03/2018).
Politisi PKB yang juga Komite SDN Balongsari 1 ini mengaku miris dengan banyaknya siswa yang bawa motor. "Terus terang saya miris dengan banyaknya siswa yang bawa motor. Ini bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Padahal, disisi lain mereka butuh armada sebagai alternatif dari pelarangan bawa motor yang diterapkan kepolisian", aku Sulistiyowati.
Karena itu, lanjut Sulistiyowati, pihaknya mengajukan bantuan penambahan armada ke Kemenhub RI. "Kita sudah menyiapkan 13 angkot sekolah, 2 mini bus dan 3 minibus gratis untuk itu. Tapi jelas jumlahnya kurang mumpuni dibandingkan dengan jumlah siswa SMP dan SMA yang ada", ujarnya.
Karenanya, pihaknya menggagas adanya pelipat gandaan armada yang ada.
Sayangnya Kadishub Pemkot Mojokerto Gaguk Prasetyo tidak merespon saat dihububgi. Ia mengaku sedang rapat ketika dikonfirmasi.
Sementara itu, 2 tahun sebelumnya, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus melalui Dishub setempat telah meluncurkan program Angkutan Sekolah Gratis. Selain untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar pembawa motor, program tersebut juga merupakan langkah Pemkot untuk memberdayakan Angkot yang mati suri. *(DI/Red)*
