.jpg)
Baca Juga
Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Penilaian akhir 5 (lima) tahun masa pemerintahan Wali Kota – Wakil Wali (Wawali) Kota Mojokerto Mas’ud Yunus – Suyitno oleh DPRD Kota Mojokerto diwarnai sejumlah catatan merah. DPRD Kota Mojokerto menilai dari 28 (dua puluh delapan) program kerja Wali Kota – Wawali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus – Suyitno yang dipercaya memegang kendali Kota Mojokerto sejak 2013 silam, ada 3 (tiga) program kerja yang menjadi catatan merah.
"Dari 28 (dua puluh delapan) program kerja Wali Kota, ada 3 (tiga) yang menjadi catatan merah. Seperti belum terlaksananya proram kegiatan Kampung Bahasa di Kelurahan Pulorejo secara optimal, belum terselenggaranya proyek Jalibar (Red: Jalur Lingkar Barat) dan pendirian PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya)", kritik anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Sony Basuki Rahardjo, sesaat sebelum mengikuti rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Pertanggung-jawaban Wali Kota Akhir Masa Jabatan, Jum'at (28/09/2018).
Tak pelak, kegagalan tersebut bakal meninggalkan PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintahan mendatang. Terkait itu, Sony Basoeki menandaskan, PR tersebut bisa diselesaikan oleh pemegang kendali pemerintahan memdatang. "Ini PR dan kami harapkan menjadi tugas bagi pemerintahan mendatang", tandasnya.
Anehnya, ketika disinggung soal belum tuntasnya proyek prestisius Graha Mojokerto Service City (GMSC), Sony Basoeki yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto ini berkata sebaliknya. Menurutnya, proyek multi-years bernilai puluhan milyar yang pernah kena semprit BPK dan sempat beberapa kali molor itu termasuk dalam kategori berhasil.
"GMSC kan segera diresmikan bulan depan. Meski banyak yang belum selesai, namun itu kami anggap berhasil", tepisnya.
Walau mendapat beberapa catatan merah, namun secara umum Sony Basoeki Rahardjo mengatakan jika pemerintahan Mas'ud Yunus berhasil. Seperti halnya program total coverage untuk layanan kesehatan gratis bagi separuh populasi penduduk Kota Onde-Onde. Terhitung sejak Desember 2017, Pemkot membayar penuh iuran BPJS Kesehatan 57.365 jiwa atau sebesar Rp. 23.000,– per-jiwa per-bulan.
"Banyak yang berhasil, seperti sektor pendidikan, seperti penerapan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru, sektor kesehatan dengan total coveragenya ditunjang keberhasilan, bidang kota layak anak yang membuahkan sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat, termasuk pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN)", cetusnya.
Ia berharap, pemerintahan yang akan datang lebih profesional dalam hal perencanaan yang di dukung dengan kajian lebih mendalam dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan, baik fisik maupun non fisik.
"Harapan kami pemerintahan mendatang perlu melakukan kajian lebih mendalam secara koperhensif dalam pembangunan agar tidak bermasalah dengan hukum.
Tak boleh diabaikan proses perencanaan, aspek yuridis, dan anggaran", harapnya.
Terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Mashudi menjawab sejumlah kritik yang dilontarkan Angota Dewan. Diantaranya, disampaikannya jika proyek PENS memang tidak lagi menjadi prioritas, karena anggarannya sudah dialihkan menyusul munculnya skandal korupsi yang menjerat Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, Kadis PUPR Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto dan 3 (tiga) Pimpinan DDPR Kota Mojokerto Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq.
“Sedangkan untuk proyek Jalinbar, kita masih melangkah pada titik Penlok (Red: penetapan lokasi) dan baru selanjutnya diajukan ke aprasial", jelasnya. *(Yd/DI/Red)*
