.jpg)
Baca Juga
Kota AMBON – (harianbuana com).
Menteri Keuangan Rublik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa komitmen Presiden RI Joko Widodo untuk terus membangun Indonesia terutama dari pinggiran dan seluruh pelosok wilayah yang selama ini tertinggal adalah sangat tinggi.
“Tidak hanya dibuktikan dengan kehadiran Presiden, namun juga untuk meyakinkan bahwa seluruh progres atau kemajuan pembangunan betul-betul bisa dicapai", ungkap Menkeu RI Sri Mulyani saat meresmikan penataan kawasan dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri serta proyek Revitalisasi Pantai Wainitu, di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Rabu (09/01/2019).
Lebih lanjut Menkeu RI Sri Mulyani menerangkan, khusus untuk Maluku, pemerintah pusat memahami bahwa Provinsi Maluku dari sisi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan transfer dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, mulai mendapatkan kenaikan di tahun 2018 dan 2019. Adapun jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer mencapai Rp. 1,699 triliun.
“Juga adanya DAK fisik yang meningkat dari yang tadinya Rp70 miliar 2014 sekarang mencapai Rp234 miliar di tahun 2019 dan DAK non fisik meningkat dari Rp231 miliar menjadi Rp649,9 miliar di tahun 2019", terang Menkeu RI Sri Mulyani.
Ditegaskannya, pemerintah juga masih memberikan bantuan dalam bentuk dana bagi hasil. Selain itu, di masing-masing kota dan kabupaten di provinsi ini karena jumlah desa yang tertinggal cukup banyak juga mendapatkan transfer dana desa.
“Saya tentu berharap bahwa seluruh anggaran yang tadi disampaikan tetap bisa digunakan secara optimal juga tentu di kelola secara bersih dan bebas dari korupsi", tegasnya.
Menkeu RI Sri Mulyani memaparkan, untuk proyek-proyek di Maluku, sebagian besar didanai melalui surat berharga syariah negara sejak tahun 2015. Provinsi Maluku termasuk daerah yang mendapatkan proyek yang didanai menggunakan dana surat berharga syariah negara secara cukup signifikan.
Dipaparkannya pula, dari tahun 2015 yang hanya Rp54 miliar untuk pembangunan jembatan Waelata Besar kemudian tahun 2016 meningkat sangat tinggi menjadi Rp. 481 miliar. Jadi hampir sembilan kali lipat untuk rekonstruksi jalan di Maluku dan pembangunan dermaga TNI AL Tawiri yang dimulai secara multi-years Rp. 20 miliar tahun 2016 dan selesai tahun ini.
Tahun 2017 Provinsi Maluku kembali mendapat proyek yang didanai melalui SBSN sebesar Rp. 386,3 miliar dan tahun 2016 menurun sedikit menjadi Rp. 226 miliar. Sedangkan untuk tahun 2019 ini akan meningkat lagi menjadi Rp. 346,6 miliar.
Keseluruhan dana, sebagian untuk pembangunan jalan raya, pembangunan infrastruktur pengelolaan sumberdaya air dan pembangunan kampus-kampus Unpati, IAIN Ambon dan Asrama Haji.
“Tadi gubernur menyampaikan pentingnya politik pembangunan dan politik anggaran yang bisa menangkap perbedaan yang sangat kaya di republik Indonesia", papar Menkeu RI Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun menjelaskan, ada dimensi kontinental yang disampaikan tetapi juga ada dimensi kepulauan dan Menkeu sudah sangat sering mendengar aspirasi tentang provinsi kepulauan untuk bisa direfleksikan dalam politik pembangunan dan politik anggaran. Dimana, semuanya membutuhkan sentuhan maupun perhatian yang penting di dalam membangun secara bersama dan berkeadilan.
“Kita sudah mengakomodasikan melalui berbagai macam intrumen untuk bisa menangkan kebutuhan yang berbeda-beda dari seluruh wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan yang dari ujung timur hingga ujung barat, utara, maupun selatan", jelas Sri Mulyani.
Menurut Menkeu RI Sri Mulyani, salah satu instrumen yang diharapkan gubernur dari sisi politik anggaran adalah melalui dana transfer daerah yang dalam hal ini akan terlihat dari sisi formula yang tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, namun juga berdasarkan luas wilayah yang tidak hanya darat tetapi juga laut.
“Kami akan memperhatikan apa yang disampaikan gubernur, dan berbagai infrastruktur jalan serta air sudah dibangun dan akses terhadap listrik sudah maka konektifitas dan aksesibilitas semakin baik", pungakasnya. *(Ed/HB)*
