.jpg)
Baca Juga
Ketua KPK Firli Bahuri.
Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Dalam surat bernomor: B/2492/LIT.05/01-15/06/2020 terkait program Kartu Prakerja yang ditanda-tangani Ketua KPK Firli Bahuri tersebut, KPK meminta supaya Program Kartu Prakerja dihentikan sementara karena ada sejumlah permasalahan.
"Berdasarkan hasil analisa dokumen, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta perolehan informasi lain, kami mengidentifikasikan beberapa permasalahan lain", kata Ketua KPK Firli Bahuri seperti dikutip dari surat tersebut.
Dalam surat tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri juga menyampaikan adanya permasalahan mulai dari tahap pendaftaran hingga tata laksana Program Kartu Prakerja. Firli Bahuri pun menyoroti jumlah peserta yang merupakan pekerja terdampak Covid–19 yang ikut mendaftar program tersebut secara daring hanya berkisar 143 ribu.
Padahal, data pekerja terdampak pandemi wabah Covid–19 pada Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenaga-kerjaan menyebut 1,7 juta pekerja harus mendaftar untuk ikut Program Kartu Prakerja.
"Penggunaan fitur face recognition dengan anggaran Rp. 30 miliar sangat tidak efisien untuk kepentingan pengenalan peserta", tambahnya, seperti dikutip dari surat tersebut.
Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam surat tersebut juga mengungkapkan, bahwa kerja-sama dengan 8 (delapan) platform digital atau start-up yang ditunjuk menjadi mitra tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Firlu Bahuri pun mengungkapkan, 5 (lima) dari 8 (delapan) platform digital tersebut memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan (LPP).
"Terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan LPP yaitu pada 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia", ungkap Firli.
Adapun delapan platform digital yang mengeksekusi program tersebut, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.
Firli menandaskan, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Ditandaskannya pula, bahwa hanya ada 24 persen dari 1.895 pelatihan yang layak untuk dikategorikan sebagai pelatihan. Dari jumlah itu, hanya 55 persen yang layak diberikan dengan metode daring.
"Mengingat besarnya risiko timbulnya in-efisiensi dan kerugian negara di samping ketidak-efektifan program, kami merekomendasikan penghentian sementara Program Kartu Prakerja gelombang ke-empat", tandasnya. *(Ys/HB)*
