.jpg)
Baca Juga
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberi keterangan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setibudi Jakarta Selatan, Rabu (14/09/2022) sore.
Gubernur Papua Lukas Enembe batal menghadiri penggilan pemeriksaan pertamanya yang diagendakan oleh Tim Penyidik KPK akan dilakukan di Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja pada Senin (12/09/2022) lalu dengan alasan karena masih dalam keadaan sakit.
Hal ini dikatakan Rifai Darus selaku Juru Bicara Gubernur Papua Lukas Enembe di hadapan ratusan simpatisan Lukas Enembe yang berkumpul di depan Mako Brimob Polda Papua dan memadati jalan utama arah Kotaraja Dalam.
"Gubernur Lukas Enembe belum pulih betul, masih sakit dan kakinya bengkak, sehingga kesulitan untuk jalan Karena kondisi yang tidak memungkinkan, Gubernur Lukas tidak bisa memenuhi panggilan KPK", kata Rifai Darus dihadapan ratusan simpatisan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Meski Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menghadiri panggilan pemeriksaan Tim Penyidik KPK dengan karena sakit, namun Stephanus Roy Rening dan Aloysius Renwarin selaku Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas hadir untuk mengonfirmasi ketidak-hadiran kliennya tersebut.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menerangkan, penetapan status hukum Tersangka terhadap Lukas Enembe selaku Gubernur Papua didasari atas perkembangan informasi dan bukti yang didapatkan.
"Ketika media sudah ramai dan kami diam saja, ya, rasanya kan aneh juga. Dan saya sampaikan pada sore hari ini bahwa benar, betul, bahwa KPK sudah menetapkan LE sebagai tersangka", terang Wakil Ketus KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Rabu (14/09/2022) sore.
Diterangkan Alexander Marwata pula, mekanisme pemanggilan terhadap Tersangka yang sudah masuk tahap penyidikan memang dilakukan berulang, jika pada pemanggilan pertama Tersangka berhalangan sehingga tidak hadir.
"Seperti biasa, ketika dipanggil pertama yang bersangkutan menyatakan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Kita akan panggil lagi. Kan seperti itu...!?", terang Alexander Marwata pula.
Alex menambahkan, hal tersebut sesuai dan tertuang dalam ketentuan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meski demikian, Alex belum menyebut, kapan Tim Penyidik KPK akan melakukan pemanggilan lagi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.
"Kita ikuti saja ketentuan peraturan sesuai dengan KUHAP ya...!?", tambah Alexander Marwata.
KPK pun menerangkan, penetapan status hukum Tersangka untuk Ricky Ham Pagawak (RHP) selaku Bupati Mamberamo Tengah dan Lukas Enembe (LE) selaku Gubernur Papua merupakan hasil menindak-lanjuti laporan masyarakat dan juga informasi yang diterima KPK
"Terkait penetapan Tersangka RHP (Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak) dan Gubernur Papua LE (Lukas Enembe) ini untuk menindak-lanjuti laporan masyarakat dan juga informasi yang diterima KPK", terang Alexander Marwata pula.
Alex menjelaskan, 3 (tiga) kepala daerah di Provinsi Papua sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK. Mereka, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak dan Bupati Mimika Eltimus Omaleng.
Alex pun menjelaskan, penetapan status hukum Tersangka kepada tiga Penyelenggara Negara itu bermula dari adanya laporan dari masyarakat terkait penyalah-gunaan wewenang oleh kepala daerah.
"Beberapa kali Pimpinan KPK ke Papua dan selalu mendapat komplain dari masyarakat, pegiat anti-korupsi dan pengusaha, seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Papua", jelas Alexander Marwata.
Dalam konferensi pers kali ini, Alex belum bersedia memapar konstruksi perkara yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Tersangka. Namun, dikatakannya, bahwa Lukas terjerat perkara dugaan TPK suap dan gratifikasi terkait pembangunan infrastruktur di Papua merupakan hasil berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama juga informasi masyarakat.
"Kami tidak tinggal diam, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terutama juga dari informasi masyarakat", kata Alexander Marwata.
Alex menampik penetapan status hukum Tersangka kepada Lukas Enembe merupakan bagian dari kriminalisasi. Ditegaskan Alex, bahwa KPK sudah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Tersangka.
"Kami sudah memiliki cukup alat bukti, kami sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa saksi dan kami juga mendapatkan dokumen-dokumen yang membuat kami meyakini bahwa cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka", tegas Alexander Marwata.
Selain mengonfirmasi status hukum Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Tersangka, Alexander Marwata juga membeber uang dalam rekening yang dimiliki Lukas Enembe. Dibebernya, bahwa uang yang ada dalam rekening Lukas Enembe jumlahnya fantastis. Adapun rekening yang menampung uang miliaran rupiah itu kini sudah diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Dan terkait LE, jelas kan? PPATK sudah melakukan blokir terhadap rekening-rekening yang nilainya memang fantastis, puluhan miliar", beber Alexander Marwata.
KPK saat masih mendalami apakah uang puluhan miliar rupiah yang ada di rekening Lukas Enembe itu merupakan hasil suap. KPK juga masih mendalami dugaan suap yang diterima Lukas Enembe mencapai puluhan miliar rupiah.
"Kita lihat apakah uang yang tertampung di dalam rekening-rekening itu bagian dari suap juga. Menjawab pertanyaan apakah suap itu nilainya puluhan miliar? Itu nanti akan lebih didalami berdasarkan informasi dari PPATK. Yang jelas, PPATK sudah melakukan blokir rekening LE yang nilainya puluhan miliar", jabar Alexander Marwata
KPK mengungkapkan, Gubernur Papua Lukas Enembe selama ini kerap berobat ke luar negeri. Bahkan, Latika berobat ke luar neger, Gubernur Papua Lukas Enembe menggunakan pesawat private jet.
"Itu juga pasti didalami, juga termasuk keberadaan yang bersangkutan selama ini kalau ke luar negeri menggunakan private jet", ungkap Alexander Marwata.
Alex menandaskan, KPK saat ini tengah mendalami siapa pihak yang membiayai penyewaan pesawat pribadi untuk Lukas Enembe berobat ke luar negeri. KPK juga akan mendalami apakah Pemprov Papua memang mengalokasikan anggaran untuk biaya menyewa pesawat pribadi tersebut.
"Siapa yang mendanai? Apakah dari Pemprov memang ada alokasi dana untuk menyewa pesawat untuk berobat yang bersangkutan", tandas Alexander Marwata dengan nada penuh tanya.
Di tengah penanganan perkara dugaan TPK gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe ini, KPK memohon adanya dukungan dari masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Permohonan ini disampaikan, setelah mendengar kabar adanya sejumlah warga Papua melakukan demo agar penyidikan perkara yang menjerat Lukas Enembe itu dihentikan.
KPK sebelumnya memilih bersikap diam meski kabar tentang Gubernur Papua Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai Tersangka perkara dugaan TPK gratifikasi Rp. 1 miliar itu sudah disampaikan oleh Stefanus Roy Rening selaku Koordinator Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe.
"Tadi sudah sampaikan, kami tidak bisa menutupi berbagai informasi yang di luar, bahkan juga pengacara yang bersangkutan kan juga sudah menunjukkan surat penyidikan dan penetapan Tersangka dan SPDP-nya", tandas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Sebelumnya, kabar status hukum Lukas Enembe selaku Gubernur Papua telah ditetapkan menjadi Tersangka oleh KPK itu disampaikan oleh Stefanus Roy Rening selaku Koordinator Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, bahwa kliennya sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK terkait dugaan gratifikasi Rp. 1 miliar.
Roy mengatakan, kliennya ditetapkan oleh KPK sebagai Tersangka sejak 5 September 2022. Roy pun mengatakan, status hukum itu menjadi dasar KPK memanggil Lukas Enembe sebagai Tersangka di Mako Brimob Kotaraja Kota Jayapura, Papua, Senin (12/09/2022).
"Saya mendapat informasi, bahwa perkara ini sudah penyidikan. Itu, artinya sudah ada Tersangka. Ada surat dari KPK, 5 September, Bapak Gubernur sudah jadi Tersangka. Padahal, Pak Gubernur sama sekali belum didengar keterangannya", kata Stefanus Roy Rening, Koordinator Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, di Mako Brimob Kotaraja Kota Jayapura, Papua, Senin (12/09/2022).
Roy sempat menyayangkan penetapan status hukum Tersangka yang diberikan KPK untuk Lukas Enembe selaku Gubernur Papua. Roy menilai, dalam hal ini KPK tidak profesional.
"Kita menyayangkan sikap KPK yang tidak profesional seperti ini", ujar Stefanus Roy Rening selaku Koordinator Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe.
Roy menerangkan, Tim Kuasa Hukum telah mendapat keterangan dari Gubernur Papua Lukas Enembe soal perkara dugaan TPK gratifikasi yang membuat Lukas Enembe selaku Gubernur Papua menjadi Tersangka. Menurutnya, dugaan gratifikasi Rp. 1 miliar yang masuk ke rekening Lukas Enembe itu merupakan dana pribadi untuk berobat ke Singapura pada Maret 2020.
"Uang itu dikirim Mei 2020, karena Pak Gubernur mau berobat. Kalau dibilang kriminalisasi, iya kriminalisasi. Karena memalukan, seorang gubernur menerima gratifikasi Rp. 1 miliar. Gratifikasi kok melalui transfer? Memalukan...!", terang Roy.
Roy menganggap, dugaan perkara ini merupakan bentuk kriminalisasi. Roy juga sempat menyebut ijin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Gubernur Papua Lukas Enembe berobat ke luar negeri. Pihak Kemendagri juga sudah buka suara dan menyatakan pemberian ijin itu sesuai aturan serta tidak berkaitan dengan perkara Gubernur Papua Lukas Enembe di KPK.
Sementara itu, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) Ditjen Imigrasi telah melakukan Cegah dan Tangkal (Cekal) terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan terhadap tersebut dilakukan Ditwasdakim Ditjen Imigrasi atas permintaan KPK.
"Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada subjek a.n (atas nama) Lukas Enembe dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 7 September 2022. Pencegahan berlaku selama enam bulan", kata Ditwasdakim Ditjen Imigrasi I. Nyoman Gede Surya Mataram, sebagaimana dikutip dari situs resmi Imigrasi, Senin (12/09/2022).
Surya menegaskan, Gubernur Papua Lukas Enembe resmi dicekal bepergian ke luar dari wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan pencegahan sampai 7 Maret 2023.
Ditegaskannya pula, bahwa setelah menerima permintaan pencekalan KPK itu, Ditjen Imigrasi langsung memasukkan nama Lukas Enembe ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang terhubung ke seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandara, pelabuhan laut maupun Pos Lintas Batas seluruh Indonesia.
"Yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri selama masa pencegahan berlaku", tegas I. Nyoman Gede Surya Mataram.
Sementara itu pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Menurut PPATK, pemblokiran rekening Gubernur Papua Lukas Enembe itu berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani di KPK.
"(Diblokir) sejak beberapa waktu lalu", kata Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/09/2022).
Ivan pun menjelaskan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intens dengan KPK. Dijelaskannya pula, bahwa salah-satu alasan pemblokiran rekening ialah profil Lukas Enembe tidak sesuai dengan aktivitas di rekeningnya.
"Iya (terkait perkara yang diusut KPK). Sejak lama kami koordinasi sangat intens", jelas Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana. *(HB)*
