.jpg)
Baca Juga
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari beserta para Assisten Sekda Kota Mojokerto dan beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto saat mendampingi kunjungan Menpan RB Abdullah Azwar Anas di MPP Gajah Mada Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 100 Kota Mojokerto, Senin (06/02/2023).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendampingi kunjungan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Abdullah Azwar Anas di Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada Kota Mojokerto di jalan Gajah Mada No. 100 Kota Mojokerto pada Senin 06 Februari 2023.
Disela kunjungan kerjannya, Menpan RB Azwar Anas menyampaikan, bahwa salah-satu tindak-lanjut arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini tengah dilakukan oleh Kemenpan RB adalah melakukan akselerasi pembentukan MPP dan MPP Digital di seluruh Indonesia.
“Kita melihat beberapa Mall Pelayanan Publik yang sudah beroperasi termasuk di Kota Mojokerto, kita ingin dorong ke depan agar lebih optimal dan MPP di Kota Mojokerto ini sudah berjalan dengan baik. Dan, saya berharap kepada Kota Mojokerto bisa memulai MPP Digital", kata Menpan RB Azwar Anas.
Lebih lanjut, Azwar Anaz menjelaskan, bahwa dalam pelayanan publik juga perlu dilakukan digitalisasi, karena ada sebagian masyarakat yang ingin menyelesaikan urusan pemerintahan di HP seperti urusan private yang sudah bisa diselesaikan melalui HP.
“Kami sekarang sedang maraton di Jakarta, kebetulan koordinatornya Kemenpan RB bersama Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk memberesi digitalisasi layanan publik yang berbasis Adminduk (Administrasi Kependudukan)", jelas Azwar Anas.
“Kami sekarang sedang maraton di Jakarta, kebetulan koordinatornya Kemenpan RB bersama Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk memberesi digitalisasi layanan publik yang berbasis Adminduk (Administrasi Kependudukan)", jelas Azwar Anas.
Ditandaskannya, bahwa nantinya dalam MPP Digital masing-masing kabupaten/ kota tidak harus membuat aplikasi satu-satu tinggal berbagi pakai dan diintegrasikan dengan sistem layanan nasional.
"Nah pararel dengan ini, MPP digital kita dorong dan targetnya Mei (2023) nanti, 100 kabupaten/ kota bisa selesai untuk MPP digital. Sehingga orang ada pilihan, mau datang langsung ke MPP bisa, mau beresin dari HP bisa", tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita ini menerangkan, bahwa keberadaan MPP Gajah Mada di Kota Mojokerto sudah berjalan 3 tahun, namun baru secara resmi dilaunching pada tahun 2022.
“MPP Gajah Mada Kota Mojokerto berada ditengah kota, sehingga layanan dalam satu atap ini sangat strategis. MPP Gajah Mada sudah berjalan 3 tahun, namun resmi dilauncing tahun 2022", terang Ning Ita.
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini menegaskan, bahwa Pemkot Mojokerto siap menerapkan MPP Digital di Kota Mojokerto. Mengingat, nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Mojokerto terus meningkat, yakni dari 2,92 pada 2021 meningkat menjadi 3,32 di tahun 2022.
“Ke depan, tentu kami berharap pelayanan publik di Kota Mojokerto terus kita tingkatkan dalam rangka memberi pelayanan publik yang terbaik bagi Kota Mojokerto", tandas Ning Ita.
Turut hadir bersama Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendampingi kunjungan kerja Menpan RB di MPP Gajah Mada Mojokerto kali ini, di antaranya para Assisten Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto.
Sebagai informasi pula, MPP Gajah Mada Kota Mojokerto saat ini telah memberikan 178 layanan dari 24 instansi atau lembaga pemberi layanan publik. Termasuk di antaranya adalah Telecenter Palapa yang menjadi sarana edukasi bagi warga Kota Mojokerto serta Unit Layanan Disabilitas yang memberikan kemudahan akses bagi yang membutuhkan. *(law/an/HB)*
