Baca Juga
Sekda Kota Mojokerto saat menanda-tangani Pernyataan Komitmen Penggunakan Aplikasi Srikandi di lingkungan Pemkot Mojokerto yang diikuti seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto, Jum'at (03/03/2023), di ruang Sabha Mandala Madya Kantor Sekretariat Daerah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.
Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo hadir mewakili Wali Kota Ika Puspitasari bersama Kepala Biro Organisasi Kepegawaian dan Hukum Arsip Nasional RI Amieka Hasraf dan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Artanti Tri Wahyuni melaunching aplikasi 'Srikandi' (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).
Launching aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah Tata Kelola Kearsipan dan sebagai ikhtiar meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tersebut, berlangsung di ruang Sabha Mandala Madya Kantor Sekretariat Daerah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto pada Jumat 03 Maret 2023.
Dalam launching ini juga dilaksanakan penanda-tanganan pernyataan komitmen untuk menggunakan aplikasi Srikandi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang dilakukan oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto. Komitmen ini, merupakan bentuk implementasi Pemkot Mojokerto dalam melaksanakan SPBE
"Tadi kita sudah bersama-sama menanda-tangani komitmen. Tentunya, tanda-tangan itu mengandung konsekuensi dan tanggung-jawab yang harus kita wujudkan", kata Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Jum'at (03/03/2023), di lokasi
"Tadi kita sudah bersama-sama menanda-tangani komitmen. Tentunya, tanda-tangan itu mengandung konsekuensi dan tanggung-jawab yang harus kita wujudkan", kata Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Jum'at (03/03/2023), di lokasi
Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo (nomer dua dari kiri) mewakili Wali Kota Ika Puspitasari bersama Kepala Biro Organisasi Kepegawaian dan Hukum Arsip Nasional RI Amieka Hasraf dan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Artanti Tri Wahyuni saat melaunching aplikasi 'Srikandi' di ruang Sabha Mandala Madya Kantor Sekretariat Daerah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at (03/03/2023).
Lebih lanjut, Sekda Kota Mojokerto menjelaskan, bahwa layanan kearsipan merupakan salah-satu indikator dalam SPBE dari aspek layanan pemerintah berbasis elektronik. Gaguk Tri Prasetyo pun berharap, dengan diterapkannya aplikasi Srikandi ini, nantinya dapat memberikan kontribusi dalam kenaikan Indeks SPBE Kota Mojokerto yang saat ini sudah di angka 3,32.
“Dalam mewujudkan indikator inilah hadirlah sebuah aplikasi SRIKANDI sebagaimana yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Insya ALLAH target 2023 diatas angka 3,32. Semoga dengan adanya aplikasi ini bisa berkontribusi untuk meningkatkan capaian indeks SPBE Kota Mojokerto", jelas Gaguk, penuh harap.
Ditandaskan Gaguk, bahwa melalui aplikasi Srikandi ini, Gaguk juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto untuk merubah mindset tentang arsip yang berupa tumpukan dokumen menjadi paperless.
“Saya juga mengajak seluruh teman-teman OPD, mari kita ubah mindset kita ketika berbicara arsip yang terbayang adalah sebuah tumpukan dokumen. Dengan aplikasi ini, sudah tidak ada lagi tumpukan dokumen atau paperless, sehingga tidak ada arsip yang hilang", tandasnya.
Sebagai informasi, aplikasi Srikandi merupakan aplikasi Pemerintah Indonesia yang didukung oleh 4 (empat) instansi utama, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). *(law/an/HB)*
Sebagai informasi, aplikasi Srikandi merupakan aplikasi Pemerintah Indonesia yang didukung oleh 4 (empat) instansi utama, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). *(law/an/HB)*
