.jpg)
Baca Juga
Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto Moch. Ali Imron saat menyampaikan laporan kegiatan sekaligus sambutan Wali Kota Mojokerto yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo selaku Plt. Wali Kota Mojokerto dalam 'Sarasehan Etika dan Budaya Politik Tahun 2023' dengan tema 'Menjaga Toleransi Kebhinekaan Beretika dan Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' di pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Selasa 14 Maret 2023.
Pemerintah Kota Mojokerto melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbanpol) setempat menggelar Sarasehan Etika dan Budaya Politik Tahun 2023 dengan tema 'Menjaga Toleransi Kebhinekaan Beretika dan Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' di pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Selasa 14 Maret 2023.
Sarasehan Etika dan Budaya Politik Tahun 2023 tersebut dihadiri Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Edi Supriyanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto Modjari selaku narasumber dan diikuti oleh sekitar 90 undangan yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Pengurus Partai Politik (Parpol) dan Lurah se Kota Mojokerto.
Menyampaikan laporan sekaligus sambutan Wali Kota Mojokerto yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo selaku Pelaksana-tugas (Plt.) Wali Kota Mojokerto, Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto Moch. Ali Imron menyampaikan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pada:
(1). Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
(2). Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
(3). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
"Maksud dan Tujuan. Maksud selenggarakannya Sarasehan Etika dan Budaya Politik Tahun 2023 dengan tema 'Menjaga Toleransi Kebhinekaan Beretika dan Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' ini, adalah untuk memberikan pendidikan politik secara keilmuan dan pemahaman, guna bisa mengimplementasikan secara baik dan benar", lapor Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto Moch. Ali Imron di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Selasa (14/03/2023) pagi.
"Adapun tujuan dari diselenggarakannya Sarasehan Etika dan Budaya Politik Tahun 2023 ini adalah: 1 (satu). Untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait pendidikan politik; dan 2 (dua). Meningkatkan mindset para generasi muda dan tokoh masyarakat, bahwa politik itu damai dan politik dibutuhkan dalam perspektif kerukunan berbangsa dan bernegara", lanjut Moch. Ali Imron.
Salah-satu suasana 'Sarasehan Etika dan Budaya Politik Tahun 2023' dengan tema 'Menjaga Toleransi Kebhinekaan Beretika dan Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' di pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, saat Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Edi Suprayitno menyampaikan materi, Selasa 14 Maret 2023.
Imron menegaskan, Sarasehan Etika dan Budaya Politik Tahun 2023 ini dilaksanakan pada Selasa 14 Maret 2023 dan Rabu 15 Maret 2023 di pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto dengan menghadirkan Kepala Bakesbangpol Provinsi Edi Supriyanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto Modjari sebagai narasumber.
"Peserta, tokoh masyarakat, anggota partai politik dan lurah se Kota Mojokerto. Untuk di hari ke-2 (dua), yakni perwakilan pelajar SMA, MA dan SMK se Kota Mojokerto yang setiap kegiatan 100 (seratus) orang", tegas Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto Moch. Ali Imron.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Edi Suprayitno di antaranya memaparkan panjang-lebar tentang '6 (enam) Faktor Pendukung Sukses Pemilu. Yakni Calon Legislatif, Peran Media, Pemilih, Dukungan Pemerintah, Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu.
Adapun Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Modjari di antaranya menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satpol PP terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah tetap berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tujuan Penyelenggaraan, Toleransi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
Yakni:
a). Mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Kita Mojokerto yang aman, tenteram, tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik;
b). Mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya konflik;
c). Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara;
d). Memberikan landasan hukum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya atas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
e). Memberikan landasan bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai kearifan lokal, sosial dan budaya, kesusilaan dan keagamaan di daerah;
f). Memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai prasyarat penopang stabilitas dan kondusifitas pembangunan di Daerah; dan
g). Menjamin terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan Kota Mojokerto di berbagai sektor.
Sementara itu pula, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto menyampaikan materi terkait kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Yang mana, hal ini sangat diinginkan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Mojokerto.
"Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Mojokerto berharap, Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan kondusif, harapannya seperti itu. Kita tahu bahwasannya berpolitik itu adalah merebut atau menguasai kekuasaan, jelas", kata Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto.
"Jadi, di dalam politik itu tidak ada teman abadi atau lawan abadi, tidak ada, ya hanya kepentingan. Selama kepentingannya sama ya rangkulan, tapi kalau bertolak-belakang, sak kancané dhéwé sikut-sikutan (Red: Bhs. Jawa = sesama teman saling sikut). Kalau PDI Perjuangan lebih ngeri, sundang-sundangan (saling sundang)", lanjut polisi PDI Perjuangan ini dengan nada gurau yang disambut sorak dan tawa para peserta.
Lebih lanjut, Sunarto memaparkan, bahwa dunia politik di Indonesia dewasa ini terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Yang mana, masing-masing kelompok itu memiliki landasan politik yang berbeda.
"Kita tahu bahwasannya kekuatan di Indonesia ini ada beberapa kekuatan, ini menurut versi saya, yaitu nasionalis, religius dan kelompok oligarki atau kelompok beruang. Orang kalau mencalonkan di Pilkada, Pilgub apalagi presiden, kalau nasionalis gandeng religius, ini saya jamin gak jadi, lha ini yang paling dominan. Nah situasi sekarang ini, adanya kelompok sing duwé dhuwit (Red: yang punya uang) atau kelompok oligarki", papar Sunarto.
"Nah slogannya yang nasionalis ini menyejahterakan masyarakat, yang religius slogannya pembenahan moral. Kalau moral sudah seperti ini, paling tidak kalau dipimpin ulama baru bisa menuju kearah kebaikan. Nah yang lebih ngeri lagi, oligarki kelompok yang punya uang ini 'kapan saya balik modal? Kan seperti itu? Ini menurut saya", lanjutnya.
"Nah..., dengan kegiatan ini, maksud dari pemerintah ini jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya menjerumuskan. Jadi harapannya, kita bisa saling menjaga agar situasi di Kota Mojokerto selalu ayém, adhêm, têntêrêm, kerto-rahardjo", tandas Sunarto. *(DI/HB/Adv)*
