Baca Juga
Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari – Acmad Rizal Zakaria pada hari ini, Senin 10 Desember 2018 pagi, oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di gedung Grahadi Surabaya – Jawa Timur, secara otomatis estafet 'kepemimpinan baru' Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto telah dimulai. Semangat dan harapan baru ke depan yang lebih baik lagi pun telah di tunggu masyarakat Kota Mojokerto.
Harapan besar masyarakat Kota Mojokerto untk lebih baik lagi itu pun harus sesegera mungkin ditindak-lanjuti dengan mengaktualisasikan visi-misi pembangunan sesuai yang telah 'dijanjikan' sebagai 'janji politik' saat kampanye yang harus segera dituangkan dalam tancangan awal RPJMD dan sesegera mungkin RPJMD 5 tahun di bahas untuk di sahkan.
"Dengan dilantiknya Wali Kota – Wakil Wali Kota Mojokerto periode 2018–2023, secepatnya RPJMD Kota Mojokerto bisa disahkan, sehingga akan lebih mudah dan lebih terarah bagi Wali Kota – Wakil Wali Kota untuk memulai secara bertahap dalam melaksanakan visi-misi dan janji-politiknya dengan perencanaan program kerja pada tahapan yang ada, sesuai dengan peta potensi yang ada di Kota Mojokerto pada setiap segmen bidang pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Sehingga, harapan masarakat satu-persatu bisa diwujudkan sampai 5 tahun ke depan secara jangka menengah", ujar Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F–KB) Junaedi Malik kepada Harian BUANA melalui Poselnya, Senin (10/11/2018) petang.
Secara jangka pendek, lanjut Junaedi Malik, untuk menunjang semua di atas, di butuhkan komitmen dan integritas tinggi oleh semua komponen pemangku kepentingan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, khususnya top leadher Wali Kota – Wakil Wali Kota dan semua pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran ASN Pemkot Mojokerto secara umum.
"Janji-janji politik itu bisa diwujudkan dengan semangat kerja-keras, kerja-cerdas dan kerja-ikhlas yang terarah, sistematis terintegrasi untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam pembangunan serta pelayanan masarakat, juga diperlukan komitmen bersama untuk menciptkan pemerintahan clean govermen", lanjut Wakil Ketua DPR Kota Mojokerto Junaedi Malik.
Ditegaskannya, bahwa hal itu harus menjadi landasan dalam bekerja serta. Untuk itu, hubungan kemitraan antara eksekutif dan legaslatif harus bisa berjalan dengan baik sesuai dan peran fungsi masing-masing, serta selaras–seirama dalam menyukseskan niat baik program pembangunan dan pelayanan masyarakat ke depan,
"Dengan model kepemimpinan kolaborasi dan kerjasama yang baik pada semua unsur pemangku kepentingan, harus terus di jaga dan dijadikan sebuah modal kuat untuk suksesnya pembangunan 5 tahun ke depan, sehingga berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan", tegasnya.
Lebih jauh, Junaedi Malik menjlentrehkan, bahwa untuk itu, dibutuhan segera kerangka-kerja jangka pendek untuk mengatasi secara kongkrit dan teknis persoalan yang ada di masyarakat yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkot Mojokerto dalam mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran terbuka usia produktif serta ketimpangan dan kesenjangan sosial yang ada di tengah masyaarakat Kota Mojokerto.
"Untuk itu, perlu ditumbuhkan ekonomi kerakyatan warga kota dengan berbagai terobosan kebijakan sesuai potensi SDM (Red: Sumber Daya Manusia) masyarakat Kota Mojokerto yang lebih dominan bergerak pada jasa perdagangan UMKM (Red: Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang bisa menjadi solusi utama terbukanya lapangan pekerjaan secara mandiri untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto", jlentrehnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan, menciptakan sarana prasarana dan terbukanya akses pasar baru di beberapa titik wilayah Kota Mojokerto untuk menopang tumbuh-kembangnya ekonomi kerakyatan di sektor UMKM dan PKL yang menjadi potensi warga Kota Mojokerto dengan berbagi program pendampingan serta pembinaan kewirausahaan yang efektif dan profesional dengan di tunjang program penguatan modal dengan orientasi pasar yang baik, dapat memperkuat dan mengembangkan potensi pasar tradisional.
"Juga persoalan pelayanan dasar yang masih banyak dikeluhkan masyarakat terkait pelaksanaan program pendidikan dasar, khususnya program pendidikan gratis, berkualitas dan bebas Pungli; program penguatan mental karakter generasi muda dan program peningkatan keagamaan bagi generasi muda melalui program KDK, harus lebih substansi dalam kurikulum tambahan sekolah", tambah Junaedi Malik.
Selain itu, Program Kesehatan khususnya pelayanan kesehatan pada JKN BPJS Kesehatan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat terkait kualitas dan layanan medis maupun layanan administrasinya juga Program Kesejateraan Sosial terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat miskin, Lansia, jompo, terlantar, anak jalanan dan persoalan kerawan sosial serta moral yang menjadi penyakit masarakat yang tergolong sangat tinggi karena masih banyak ditemukannya penyalah-gunaan tempat hiburan malam dan rumah kos di Kota Mojokerto temasuk masifnya peredaran gelap Narkoba, harus segera di antispasi dan di tindak-lanjuti oleh Pemkot bersama leading sektor terkait.
"Termasuk program pengendalian ketertiban umum yang harus terus di tingkatkan di tempat-tempat rawan sosial dan moral serta Sarpras (Red: sarana dan pra-sarana) fisik yang harus segera dituntaskan. Misal, persoalan sistem drainase kota yang harus segera di rekonstruksi dan diperbaiki sebagai upaya pengendalian banjir yang tiap tahun menjadi persoalan masyarakat, termasuk program fisik penataan Sarpras lingkungan yang juga masih banyak perlu di sentuh kedepannya untuk menunjang 'Kampung Bersih, Rapi, Indah, Nyaman dan Aman' untk memperkuat pembangunan kesehatan masyarakat", imbuhnya.
Menurut Junaedi Malik, itu merupakan sekelumit persoalan mendasar yang menjadi PR bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto baru serta semua pemangku kepentingan yang secepatnya harus segera di fikirkan secara kongkrit dan teknis sebagai solusi dalam berinovasi melakukab terebosan kebijakan yang harus dilaksanakan untuk menuntasknan PR-nya.
"Dengan semangat gotong-royong dan kebersamaan, penuh komitmen serta kerja-keras, kerja-cerdas dan kerja-ikhlas dengabm kolaborasi yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik berupa hasil pembangunan untuk kemanfaat masyarakat Kota Mojokerto, insya' ALLAH... ke depan bisa lebih mudah dan lebih manfa'at serta barokhah", pungkas Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik. *(DI/HB)*
