Baca Juga
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, sejumlah selter tsunami yang dikorupsi menjadi sia-sia. Saat ini, Tim Penyidik KPK tengah menangani dugaan korupsi pembangunan shelter (tempat evakuasi sementara) tsunami oleh satuan kerja (Satker) penataan bangunan dan lingkungan (PBL) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2014 di sejumlah tempat.
KPK baru mengumumkan, penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan shelter tsunami oleh Satker PBL di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2014, sudah di tahap penyidikan. Penyidikan perkara tersebut dilakukan sejak tahun 2023 lalu.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kondisi selter yang menjadi tempat evakuasi sementara (TES) warga pesisir itu ketika terjadi tsunami itu beragam. Dari hasil pengecekan, memang kualitasnya ada yang menurun.
"Ada yang memang tidak digunakan, beberapa yang sudah kami cek, ada yang memang kualitasnya menurun. Ini sia-sia ketika terjadi (tsunami) walaupun kita berdoa tidak terjadi lagi. Ini kan antisipasi", kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Rabu (10/07/2024).
Diterangkan Asep, kesimpulan mengenai kondisi bangunan sejumlah selter tsunami yang diduga dikorupsi itu menjadi sia-sia. Hal tersebut, merujuk pada hasil pemeriksaan ahli konstruksi yang dihadirkan KPK. Mereka diminta menilai daya tahan selter tsunami yang seharusnya tetap kuat meski diguncang gempa bumi dan dihantam ombak besar.
"Itu, saat ini salah-satu yang dilakukan pengecekan oleh ahli konstruksi", jelas Asep.
Dijelaskan Asep pula, bahwa proyek pembangunan selter tsunami ini dilakukan di sejumlah pesisir yang masuk kawasan ring of fire atau cincin api. Daerah di kawasan cincin api ini sering mengalami gempa bumi hingga erupsi gunung berapi, terutama di wilayah pantai selatan Jawa.
Selain di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), shelter tsunami yang dibangun oleh Satker PBL pada Kementerian PUPR tahun 2014 juga ada di sejumlah tempat. Selter tsunami lainnya yang juga dibangun, di antaranya terdapat di Banten, Bengkulu, NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali.
"Jadi kalau ada tsunami seperti ini bisa digunakan untuk berlindung. Meski kita berharap bencana itu tidak terjadi", tandas Asep Guntur Rahayu.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, Tim Penyidik KPK tengah menyidik perkara dugaan TPK pembangunan shelter tsunami oleh Satker PBL di Provinsi NTB pada Kementerian PUPR tahun 2014.
KPK telah menggelar ekspose atau gelar perkara dugaan korupsi pada perkara tersebut dan menetapkan 2 (dua) Tersangka sejak 2023. Satu dari mereka merupakan penyelenggara negara dan satu orang lainnya berasal dari badan usaha milik negara (BUMN).
"Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar lebih kurang Rp 19 miliar", kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Senin (08/07/2024). *(HB)*
BERITA TERKAIT:
