Senin, 18 Januari 2016

Walikota Mojokerto Terima Anugerah Penghargaan Dari OJK

Baca Juga

Mas'ud Yunus Walikota Mojokerto saat menerima anugerah penghargaan dari Ketua Dewan Komosioner OJK, Muliaman D Hadad

Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus usai menerima penghargaan phose berdampingan dengan pakde Karwo Gubernur Provinsi Jatim dan dua pejabat lainnya.


Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).

Inovasi kegiatan sosial keagamaan yang dirintis oleh Mas'ud Yunus sejak empat tahun silam, yang saat itu Mas'ud Yunus masih menjabat sebagai Wakil Walikota Mojokerto mendampingi Abdul Gani Soehartono mengemban jabatan Walikota Mojokerto dimasa periode keduanya (2008~2013), diapresiasi positif oleh Pemerintah Pusat.  Terbukti, Jum'at (15/01/2016) yang lalu, Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus menerima penghargaan 'Pelopor Inklusi Keuangan Katagori Pemerintah Daerah'.

Penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan ini, dianugerahkan kepada Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus atas inovasinya dalam menggagas program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) sejak tahun 2012 silam. Yang mana, penghargaan tersebut  diserahkan secara langsung oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dengan disaksikan Presidem RI Joko Widodo, saat dilangsungkannya acara pertemuan antara Presiden RI dengan Perwakilan Pelaku Industri Jasa Keuangan di Istana Negara.

   Sebagaimana yang diketahui oleh sebagian publik, penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan ini dapat dianugerahkan kepada Tokoh Masyarakat ataupun Institusi diluar industri jasa keuangan atas peran-aktif dan sumbangsihnya terhadap industri jasa keuangan.  Dimana, anugerah penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan ini terbagi dalam empat katagori.  Yakni katagori Universitas, katagori Tokoh Masyarakat, katagori Asosiasi dan katagori Pemerintah Daerah.

Untuk katagori Pemerintah Daerah, dari sekian Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ada di Indonesia, terdapat tiga daerah yang mendapatkan anugerah penghargaan yang dapat dibilang 'sangat bergengsi' ini. Yakni, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah atas nama Pemprov Jateng, Soekarwo Gubernur Jawa Timur atas nama Pemprov Jatim dan KH. Mas'ud Yunus Walikota Mojokerto atas nama Pemkot Mojokerto.

Orang nomor wahid di Pemkot Mojokerto ini oleh OJK dinilai sebagai walikota yang mendukung pengembangan inklusi keuangan dengan menegakkan industri jasa keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM yang belum bank-able melalui Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemkot Mojokerto, juga menerbitkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung keuangan syari'ah dan mendirikan 2 LKMS yang pertama ada di Jawa Timur. Sehingga, dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat.

   PUSYAR adalah merupakan program terintegrasi yang dimotori oleh BAZNAS Kota Mojokerto.  Yakni, dengan jalan memanfaatkan pengumpulan infak untuk membayar jasa bank dan BPRS Kota Mojokerto digandeng sebagai pihak yang menyediakan dana pembiayaan. BAZNAZ Kota Mojokerto sebagai pihak pengumpul infak berkewajiban membayar ujrah atau bagi hasil, biaya administrasi dan biaya asuransi. Sementara itu, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) berkewajiban membina UMKM dan IKM dalam hal manajemen usaha, pengawasan, serta pemasaran yang berbasis syariah.

   Untuk memperoleh fasilitas PUSYAR, pelaku UMKM terlebih dahulu harus mengajukan pinjaman kepada BPR Syari'ah. Selanjutnya, oleh pihak Bank dilakukan proses klarifikasi pada Diskoperindag Kota Mojokerto guna memastikan UMKM dimaksud tidak termasuk dalam daftar hitam serta tidak sedang menerima bantuan dari institusi itu. Setelah dinyatakan sehat, baru mereka bisa mendapat pinjaman.

   Saking bermanfaatnya program PUSYAR tersebut, saat ini tengah menjadi kajian Pemerintah Pusat untuk dijadikan 'Pilot Project' dalam memberikan modal usaha kecil berbasis syariah.  “Penerima manfaat program PUSYAR sangat diringankan. Karena, dari dana infak, BAZNAS Kota Mojokerto menanggung biaya asuransi, biaya administrasi dan margin atau bunga”, tutur Walikota Mas’ud Yunus, Senin (18/1/2016).

Menurutnya, PUSYAR merupakan solusi pemecahan masalah permodalan bagi UMKM dan masyarakat miskin produktif di Kota Mojokerto.  “Karena, sebelum ada PUSYAR, pelaku usaha kecil menggunakan jasa permodalan dari rentenir yang bunganya sangat tinggi”, ungkap Walikota Mojokerto KH. Mas'ud Yunus, yang juga seorang Tokoh Ulama Kota Mojokerto ini.

Dengan adanya program PUSYAR yang telah diapresiasi oleh OJK dan Pemerintah Pusat melalui penghargaan ini, Walikota Mas'ud Yunus percaya diri dalam menyambut era Masyarakat Ekonkmi Asean (MEA). "Kita harus semakin percaya diri dalam menyambut era Masyarakat Ekonomi Asean. Karena, PUSYAR merupakan solusi usaha kecil untuk menghadapi MEA", tandas Walikota Mojokerto KH. Mas'us Yunus.  *DI*