Baca Juga
Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Melalui ketua Rukun Rarga (RW) se Kota Mojokerto, Rabu (10/02/2016) pagi, bertempat dipendopo Graha Praja Wijaya milik Pemerintah kota (Pemkot) Mojokerto, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus meminta agar warga di lingkungan masing-masing selalu waspada dan mengindikasi atau mencurigai jika ada warga atau pendatang baru sebagai simpatisan ISIS maupun Gafatar agar segera berkoordinasi dengan pihak keamanan.
Mas’ud Yunus pun meminta pada masyarakat di semua lapisan agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran faham radikalisme dan bahaya laten komunis. “Saya berharap kepada Ketua RW, apabila ada warganya yang terindikasi bahkan kita curigai sebagai simpatisan ISIS supaya dapat segera berkoordinasi dengan pihak keamanan. Ini penting, karena ISIS akan mendirikan sebuah negara. Sementara kita telah sepakat, bahwa NKRI harga mati”, turur Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, saat memberikan sambutan dalam sosialisasi Pencegahan Penyebaran Faham Radikalisme dan Bahaya Laten Komunis.
Sosialisasi yang diikuti oleh ratusan Ketua RW se-Kota Mojokerto itu, dihadiri juga oleh Kapolresta Mojokerto AKBP Nyoman Budiarja, Dandim 0815 Letkol. Inf. Djohan Darmawan serta segenap jajaran Forkopimda yang sekaligus bertindak sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut.
Walikota Maa'ud Yunus pun mengungkapkan, bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban dan tugas pokok untuk mensejahterakan masyarakat. Rakyat pun harus bisa hidup sejahtera, nyaman dapat hidup rukun berdampingan. Kuncinya, harus terwujud adanya keamanan dan ketertiban. “Tidak mungkin Kota Mojokerto dapat melaksanakan pembangunan kalau tidak aman. Dan, kalau tidak ada pembangunan jangan berharap di Kota ini ada kesejahteraan", ungkap Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus.
Soal doktrin segitiga besi yang dicetuskan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Walikota Mas'ud Yunus memaparkan, bahwa keamanan, pembangunan dan kesejahteraan harus berjalan seimbang. “Oleh karena itu segala bentuk kegiatan yang mengarah pada bentuk gangguan keamanan, terlebih dis-integrasi harus diselesaikan dan diatasi secara bersama-sama. Untuk mewujudkan situasi yang aman, maka diperlukan keterlibatan dari berbagai unsur. Baik itu Pemerintah, swasta maupun tokoh-tokoh masyarakat", paparnya.
Sebagaimana diketahui, lanjut Walikota Mas'ud Yunus, belakangan ini Indonesia diterpa adanya berbagai issue gangguan keamanan. Yakni,issue adanya faham radikalisme yang menamai dirinya ISIS yang ingin membangun negara berlandaskan agama. "Jelas, Pemerintah melarang gerakan ISIS ini bercokol di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945", tegas Wali Kota Mojokerto.
Pemerintah Kota Mojokerto juga telah menerbitkan Perwali (Peraturan Wali Kota) tentang penolakan dan larangan gerakan ISIS di Kota Mojokerto. Liberalisme, paham yang terlalu bebas itu juga sebuah ancaman yaitu adanya gerakan Gafatar. Walaupun pendekatannya sosial, pendekatannya ekonomi, tapi ideologi mereka jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. “Jadi, apabila ada keluarga ataupun warga di lingkungan bapak-bapak yang menjadi simpatisan Gafatar, agar segera disadarkan. Segera berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan dan tokoh-tokoh agama. Oleh MUI pun juga sudah dinyatakan, bahwa Gafatar merupakan kelompok aliran sesat dan terlarang di Indonesia", tandas Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus. *(DI/Red)*
