Kamis, 30 Maret 2017

Wabup Mojokerto Tinjau Desa Kali Katir Pasca Diterjang Banjir Bandang, Pastikan Proyek Normalisasi Sungai

Baca Juga

Wabup Mojokerto Pungkasiadi saat meninjau Desa Kali Katir pasca musibah banjir bandang, Senin (29/03/2017).

Kab. MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Pungkasiadi menyatakan, bahwa pihaknya akan segera melakukan upaya normalisasi sungai-sungai kritis. Statamen ini menyusul terjadinya banjir bandang yang meluluh lantakan Desa Kali Katir, Kecamatan Gondang pada Minggu (19/03/2017) petang yang baru lalu.

Orang nomer dua dijajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mjokerto ini menuding, jika gundulnya hutan di kawasan dataran tinggi itu turut andil dalam banjir air bah yang mengakibatkan 8 (delapan) rumah warga rusak berat. "Sudah tidak bisa ditawar lagi, sungai-sungai yang dangkal harus segera mendapat tindakan normalisasi", cetus Wabup Pungkasiadi, Kamis (30/03/2017).

Wabup Pungkasiadi pun mengungkapkan, aliran sungai Klorak yang sering meluapkan airnya sehingga kerap kali menyebabkan banjir ini, sudah tidak beraturan jalurnya. "Kondisi ini tidak menguntungkan. Terlebih, ketika terjadi luapan debit air akibat curah hujan tinggi. Upaya yang bisa kita lakukan saat ini, paling tidak adalah normalisasi", tegas Wabup Mojokerto Pungkasiadi.

Terkait anggaran normalisasi itu sendiri, Wabup Mojokerto Pungkasiadi menerangkan, bahwa hal tersebut telah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Wabup Pungkasiadi pun juga telah meminta kepada Perhutani, agar mengembalikan tanaman-tanaman tahunan seperti jati yang masa panen-habisnya mencapai 30 tahun. “Terkait itu, kita coba kerjasama. Sungai mana tanggung jawab mana, apakah BBWS ataukah Jasa Tirta. Kita sudah komunikasi dan koordinasikan hal itu. Misalkan belum ada anggaran, Pemkab akan mengupayakan demi kepentingan masyarakat", terangnya.

Didesak dengan pertanyaan, "Kapan normalisasi itu mulai dilakukan...?", Wabup Mojokerto Pungkasiadi menegaskan jika akan dilakukan sesegera mungkin. "Dalam waktu dekat kita akan bertemu untuk komunikasi lebih lanjut, surat-surat kita lengkapi. Sejauh ini yang sudah jelas adalah Sungai Sadar, ada multi years sepanjang 23 Km yang dianggarkan oleh Provinsi Jawa Timur dengan anggaran Rp. 100 miliar kira-kira dalam waktu 2 tahun. Saya juga berharap pada Perhutani, untuk mengembalikan tanaman tahunan seperti pohon jati. Jati paling ndak panen habis 30 tahun, ini upaya kita disektor pemanfaatan vegetasi untuk membantu mencegah banjir”, tegasnya.

Terkait kondisi terkini dijalur sungai Klorak akibat bencana banjir bandang yang nampak sudah tidak lagi teratur itu, menurut Wabup Pungkasiadi, diutamakan reaksi cepat tanggap darurat untuk memulihkan kembali infrastruktur. Namun, hal itu bisa dilaksanakan jika kondisi cuaca sudah memungkinkan. “Beberapa rumah di sekitar bibir sungai terseret air, posisinya kebetulan juga sangat mepet. Warga membutuhkan air bersih, kecukupannya akan terus kita kontrol. Kita utamakan reaksi cepat tanggap darurat, untuk memulihkan kembali infrastruktur bisa dilaksanakan jika sudah memungkinkan. Mengingat alat-alat berat pun masih susah untuk masuk sini. Namun masih terus kita upayakan", pungkas Wabup Mojokerto, Pungkasiadi.

Sementara itu, kondisi existing pada bagian atas wilayah Kabupaten Mojokerto (gunung Penanggungan, Arjuno, Welirang dan Anjasmoro yang bermuara disungai Porong dan sungai Brantas) kondisinya memang mulai gundul. Kondisi ini, menyebabkan daya kondisi tanah lembek dan daya resapnyapun buruk, sehingga dapat memicu banjir (bandang). Terkait ini, Pemkab Mojokerto telah berusaha meminimalisirnya dengan konservasi lahan-lahan kritis, membangun sumur resapan didaerah atas dan normalisasi saluran irigasi, melalui pendanaan APBD dan CSR Pemkab Mojokerto.

Konon, setiap tahunnya, Pemkab Mojokerto telah menyampaikan usulan terkait normalisasi. Terakhir kalinya, usulan tersebut telah direspon dengan adanya kegiatan normalisasi sungai Sadar yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dengan totel anggaran sebesar Rp. 100 miliar, melalui APBN.
*(Yd/DI/Red)*