Baca Juga
Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mulai mengawali proses pembangunan mega proyek Jalan Lingkar Barat (Jalinbar) Surodinawan~Pulorejo sepanjang 5 km, minggu depan. Untuk keperluan itu, tahun ini, Pemkot Mojokerto mengalokasikan dana sebesar Rp. 3 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017, untuk keperluan pembebasan lahan yang diproyeksikan tuntas empat hingga lima tahun mendatang.
Terkait itu, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus menerangkan, bahwa mulai minggu depan, pihaknya bakal mulai menyosialisasikan masalah pembebasan lahan tahap pertama. "Insya ALLAH..., mulai minggu depan tim kita dari Bappeko dan DPUTR mulai bekerja. Mereka akan mensosialisasikan masalah pembebasan lahan tahap pertama kepada warga berdampak setelah taksir harga dari tim Appresial turun", terang Wali Kota Mojokerto Masud Yunus, Kamis (11/05/2017).
Orang nomer satu dijajaran Pemkot Mojokerto inipun menjelaskankan, bahwa ada sejumlah tahapan yang dilalui dalam membuka area infrastruktur tersebut. Diantaranya tahap perencanaan, pembebasan lahan. "Setelah tahap matang, kita mulai tahap pembebasan lahan. Tahap pembebasan lahan diawali dari yang sarat pemukiman, yakni dikawasan Perumahan Surodinawan hingga tahapan berikutnya yang lebih enteng berupa areal persawahan. Tahap pembebasan lahan ini kita targetkan selesai 2018 mendatang", jelas Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus.
Jika proses pembebasan lahan ini selesai tepat waktu, lanjut Wali Kota Mas'ud Yunus, maka pada tahun 2019 baru mulai menyentuh infrastruktur. Terkait minimnya alokasi anggaran pembebasan lahan itu sendiri, pihaknya sengaja mengalokasikan anggaran pembebasan dalam jumlah terbatas dengan harapan dapat terserap seluruhnya. "Sengaja kita anggarkan minim dengan harapan tidak ada Silpa (Red: Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Kalau kurang, maka nantinya akan diajukan lagi dalam Perubahan APBD", lanjutnya.
Pantauan media, proyek pembangunan Jalinbar yang disebut-sebut ending golnya adalah untuk mengikis kesenjangan ekonomi warga dikawasan barat Kota Mojokerto ini tampak ambisius. Pasalnya, pelaksanaan proyek ini bakal tak semudah dalam gambaran saja. Yang mana, selain proses pembebasan lahan yang dimungkinkan bakal muncul sejumlah sengketa, masih ditambah dengan harus menerabas pemukiman padat penduduk. Kondisi ini, selain butuh cost yang sangat tinggi, meskipun tak diharapkan, juga dimungkinkan rawan dengan adanya penolakan warga.
Selain itu, Pemkot Mojokerto juga harus membuat fly-over dikawasan Kelurahan Blooto sebagai solusi atas keberadaan rel kereta api dikawasan tersebut. Kondisi ini, selain dibutuhkan dana yang tak sedikit nominalnya juga diperlukan persetujuan dari pihak PT. KAI yang dalam hal ini sebagai pihak pemilik kewenangan.
*(Yd/DI/Red)*
