.jpg)
Baca Juga
Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Dengan mengambil tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penurunan Tingkat Pengangguran dan Disparitas, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Mojokerto pada melalui Badan Perencaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto 2019 di aula lantai 3 Ayola Hotel Sunrise Mall, Rabu 21 Maret 2018.
Pantauan media, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus hadir sekaligus membuka acara ini. Tampak hadir pula dalam acara ini Ketua DPRD Kota Mojokerto, para Ketua Komisi DPRD Kota Mojokerto, Forkopimda Kota Mojokerto, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Bappeda Kabupaten Mojokerto, Jombang, Sidoarjo serta berbagai unsur elemen masyarakat di Kota Mojokerto.
Menariknya, berbeda dengan perhelatan Musrenbang pada tahun-tahun sebelumnya. Yang mana, pada Musrenbang RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 yang digelar kali ini, Bappeko Mojokerto juga mengundang 4 (empat) Pasangan Calon (Paslon) Wali-Wawali Kota Mojokerto 2018 - 2023.
Dalam sambutan sekaligus arahannya, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menuturkan, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan maka perlu disusun Rencana Kegiatan dan Pembangunan Daerah tahun 2019 melalui Musrenbang tahun 2019 sebagai landasan dalam menyusun Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019.
”Rencana pembangunan itu diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019", tutur Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, Rabu (21/03/2018).
Lebih jauh, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus memaparkan, berdasarkan kondisi Kota Mojokerto saat ini, maka perlu disusun rancangan program indikatif tahun 2019 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran bersangkutan, sebelum kepala daerah masa berikutnya terpilih.
"Implementasi program transisi ini memerlukan komitmen dari semua unsur Pemerintah, meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas, mengingat program seperti itu memerlukan kesabaran dan kesamaan visi agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan", papar Walikota Mas'ud Yunus.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Mojokerto pun mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja semaksimal mungkin. Pasalnya, tantangan yang dihadapi di tahun 2019 semakin kuat. Terlebih, Kota Mojokerto tidak memiliki SDA (Sumber Daya Alam), maka satu-satunya sumber daya yang menjadi fokus pembangunan adalah Sumber Daya Manusia (SDM).
"Mari bekerja sekuat tenaga dan berlari lebih cepat lagi di tahun 2019, karena, tantangan persaingan pembangunan semakin ketat. Kota Mojokerto tidak punya sumber daya alam, satu-satunya yang kita miliki hanya sumber daya manusian. Maka dari itu, kita harus fokus agar sumber daya manusia itu bisa punya keunggulan. Kota Mojokerto bagian barat belum memadai infrastrukturnya, akibatnya terjadilah ketimpangan. Bayangkan, yang namanya daerah (Red: Kelurahan) Blooto itu sampai sekarang jalannya tidak bisa di masuki bus", urai Walikota Mas'ud Yunus.
Walikota Mas'ud Yunus mengungkapkan, akibat minimnya luas wilayah dan lahan pangan, sejatinya Kota Mojokerto hanya memiliki ketahanan pangan 23 % saja. "Terus terang ketahanan pangan kita mencapai 23 %. Andai kata tidak ada pasokan dari kota lain maka habislah pasokan pangan kita. Kota Mojokerto wajib hukumnya menaikkan ketahanan pangan dengan membentuk kampung-kampung sayur", ungkap Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Mojokerto menyempatkan menyampaikan pesannya, yakni meski di tahun 2019 mendatang dirinya sudah tidak lagi menjabat Wali Kota Mojokerto, namun pelayanan kepada masyarakat harus terus diberikan dan selalu ditingkatkan. "Di Tahun 2019 ini ada pergantian kepemimpinan. Namun hak-hak dan pelayanan masyarakat harus terpenuhi. Jadi, kita berharap di pemerintahan tidak ada ego sektoral", pesan Walikota Mas'ud Yunus.
Ditandaskannya, apapun kesulitan yang akan dihadapi jika dikerjakan secara gotong-royong dan semangat kebersamaan, akan bisa diselesaikan. Termasuk dalam mewujudkan berdirinya Perguruan Tinggi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Kota Mojokerto yang menurutnya bisa mengangkat nama Kota Mojokerto ke derajat yang lebih tinggi.
"Bahkan, sudah berulangkli saya mengingatkan, jika ada pekerjaan kita keroyok bareng-bareng. Kalau kita bisa mewujudkn PENS di Kota Mojokerto maka SDM di kota Mojokerto bisa bersaing dengan kota lain dan saya berharap Kepala Daerah baru bisa melanjutkan pembangunan PENS di Kota Mojokerto, meskipun belakangan ini ada kendala-kendala dalam mewujudkannya", pungkas Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus.
Sebelumnya, dalam laporannya, Kepala Bappeko Mojokerto Harlistyati melaporkan, dalam melaksanakan rencana pembangunan diperlukan dana yang melebihi kemampuan anggaran daerah. Hal ini, untuk mencapai target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.
"Jadi, diperlukan sumber dana lainnya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalisasi usulan program/ kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana alokasi khusus (Red: DAK)", lapor Kepala Bappeko Mojokerto, Harlistyati.
Terkait dalam kesempatan ini pihaknya mengundang semua Paslon Wali kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto, Harlistyati menjelaskan, jika hal itu dimaksudkan agar para calon mengetahui sejak dini sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, kemampuan keuangan serta program prioritas Kota Mojokerto.
”Dengan mengetahui sejak dini tentang program prioritas Pemkot Mojokerto, diharapkan nantinya calon Kepala Daerah yang terpilih dapat langsung mengimplementasi dan melakukan evaluasi rencana pembangunan tahun 2019", jelasnya.
Menurut Harlistyati, dengan mengetahui sejak dini program prioritas Pemkot Mojokerto, siapapun Paslon Wali-Wawali Mojokerto yang nantinya menang dalam Pilwali Mojokerto 2018, akan mengetahui secara awal sasaran program pembangunan di tahun 2019 mendatang.
“Pada masa transisi ini, siapapun nanti yang jadi (Red: menang dalam Pilwali Mojokerto 2018) harus melanjutkan program yang sudah direncanakan", pungkas Kepala Bappeko Mojokerto, Harlistyati.
Sementara itu, Ketua KPUD Kota Mojokerto Saiful Amin Sholihin menyatakan, bahwa kehadiran semua Paslon Wali-Wawali dalam Pilwali Mojokerto 2018 ini lantaran diundang oleh Bappeko Mojokerto. Dimana, dengan menghadiri Musrenbang ini agar semuanya mengetahui arah pembangunan Kota Mojokerto ke depan.
"Bappeko memang koordinasi sama KPU, kami siap undang Paslon. Ya kalau diundang semua seperti ini tidak ada masalah, kecuali kalau yang diundang hanya sebagian, itu yang tidak boleh", tukas Saiful Amin Sholihin. *(DI/Red)*
