Senin, 02 April 2018

DPRD Kota Mojokerto Apresiasi Program Zero Siswa Bermotor

Baca Juga

Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Sulistiyowati saat menjadi Juru Bicara DPRD Kota Mojokerto dalam Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Penyerahan Keputusan DPRD Kota Mojokerto tentang Rekomendasi atas LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran 2017, Senin (02/04/2018).

Kota MOKOKERTO - (harianbuana.com).
Program 'Zero Siswa Bermotor' yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto diapresiasi kalangan DPRD setempat. Bahkan, program tersebut menjadi salah satu butir catatan dan rekomendasi kalangan Dewan.

Hal itu disampaikan pihak Legislatif saat menanggapi Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPj) Wali Kota Mojoketo Tahun 2017 atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus pada Senin 2 April 2018 siang.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Sulistiyowati saat menjadi Juru Bicara DPRD Kota Mojokerto dalam Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Penyerahan Keputusan DPRD Kota Mojokerto tentang Rekomendasi atas LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran 2017 yang digelar pada Senin 2 April 2018 memyampaikan, bahwa pihaknya

"Kita mendorong eksekutif agar konsen terhadap penambangan armada sekolah.  Persoalannya,  jumlah siswa tiap tahun tambah meningkat. Dengan demikian,  pengadaan armada sekolah gratis ini didorong demi tercapainya program zero siswa bermotor", kata Sulistiyowati,

Program anyar ini,  lanjut politisi PKB tersebut. Tentu bagus untuk menekan jumlah laka lantas terutama dilevel ini. Sementara itu,  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)  Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menjawab soal penambahan armada angkutan sekolah gratis mengaku sepakat. "Kebutuhan kita 25 armada dan saat ini masih 19 armada.  Artinya masih kurang 6 armada. Targetnya 2019 kebutuhan tercukupi karena kita sudah mengajukan penambahan ke Kemenhub RI, mudah-mudahan direalisasi",  katanya. 

Meski demikian, Gaguk tampak meragukan 25 armada sekolah gratis itu nantinya akan menghilangkan siswa yang ke sekolah dengan menggunakan motor.  "Apakah itu bisa? Keberadaan armada-armada itu tidak secara langsung bisa mencover seluruh kebutuhan siswa. Sebab kesadaran orang tua dalam rangka bebas siswa bermotor tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan armada yang ada. Tapi boleh saja merekomendasikan itu. Silahkan saja", pungkasnya. *(DI/Red)*