Baca Juga
Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam konferensi pers tentang Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat secara virtual, Sabtu (17/07/2021).
"PPKM Darurat ini pasti tidak mengenakkan, karena mengurangi freedom, tapi memang harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat", tegas Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam konferensi pers tentang Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat secara virtual, Sabtu (17/07/2021).
Mendagri menerangkan, sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19, kebijakan PPKM Darurat diambil guna memutus mata-rantai penyebaran Covid-19 dengan menekan angka konfirmasi kasus penularan, angka kematian dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR). Untuk itu, dilaksanakan PPKM Darurat dari hulu hingga hilir sebagai salah-satu upaya pengendalian wabah Covid-19 tersebut.
"Keselamatan rakyat adalah yang utama, ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat, untuk kita semua", teramg Muhammad Tito Karnavian.
Muhammad Tito Karnavian menandaskan, PPKM Darurat merupakan kebijakan yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat berdasarkan level dan kategorinya masing-masing.
Terkait itu, upaya tersebut perlu dukungan dari seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Daerah yang bersinergi dan bekerja-sama dengan Pemerintah Pusat, aparat penegak hukum hingga seluruh lapisan masyarakat.
