Tekan Inflasi, Gubernur Khofifah Minta Bupati Dan Wali Kota Sering Blusukan Ke Pasar

Baca Juga

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memimpin High Level Meeting (HLN) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jawa Timur di JW Marriott Hotel Surabaya, Senin 20 Februari 2023.

Kegiatan tersebut, dihadiri Kapolda Jatim berserta jajaran Kapolres dan Kapolresta,  Pangdam V Brawijaya berserta jajaran Kodim, bupati dan wali kota se Jatim.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah  menyampaikan, bahwa jika Inflasi tidak dapat termanage, terkendali dan tertangani dengan baik, akan berdampak pada angka kemiskinan dimasing-masing daerah.

"Kegiatan ini sangat penting untuk menyinkronkan langkah-langkah kepala daerah untuk membangun sinergitas dalam pengendalian inflasi. Untuk itu, kami meminta agar bupati dan wali kota agar sering sering blusukan mengetahui perkembangan pasar", ujar Gubernur Khofifah di JW Marriott Hotel Surabaya, Senin (20/02/2023).

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim ini mengungkapkan, bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jatim masih berada diatas sasaran, namun tekanan tercatat melandai. IHK di Jatim pada periode Januari 2023  tercatat sebesar 6,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 6,52% (yoy) dan lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional sebesar 5,28% (yoy).

Gubernur Khofifah pun mengungkap soal naiknya harga beras. Jatim sebagai lumbung pangan tengah mengalami krisis stok beras di lapangan. Padahal, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan stok beras di Jatim surplus 3,1 juta ton.

Fenomena kenaikan harga dan kelangkaan beras tersebut membuat Gubernur Khofifah geram. Terkait itu, Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa diskusi ini 'agak serius' pada momen tersebut.

Gubernur Khofifah mendorong setiap daerah untuk mempersiapkan stockist di area pasar-pasar rakyat untuk menampung beras. Stockist semacam ini sudah berdiri di Surabaya, Malang Raya dan Gresik.

"Kalau ada kebutuhan, maka tidak perlu lagi menggerakkan dari Kantor Bulog", ujar Gubernur Khofifah.

Menurut Gubernur Khofifah, keberadaan stockist tersebut dinilai akan mampu menstabilkan harga jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Terkait itu, Gubernur Khofifah meminta bupati maupun wali kota memberikan intervensi secara pro aktif lewat cara tersebut. 

"Apalagi, jika bisa mempersiapkan dukungan transport sebagaimana tiga daerah tersebut", cetus Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa intervensi program stockist telah berjalan berlangsung hingga minggu ketiga Februari. Karena pada Februari minggu ketiga, petani padi sudah memasuki musim dengan prediksi hasil 60.000 ton beras. Kemudian pada minggu keempat, potensi panen sebesar 70.000 ton beras dan Maret 1.050.000 ton beras.

Gubernur Khofifah pun menjelaskan tentang perlunya sinergitas antara Satgas Pangan dan Persatuan Penggilingan Padi (PERPADI) dalam upaya mitigasi tehadap berbagai harga bahan pokok di seluruh daerah.

"Koordinasi dengan PERPADI bertujuan untuk memonitoring stok padi masing-masing penggilingan guna mengukur kekuatan suplai beras. Penggilingan memiliki stok selama 30 hari dalam keadaan normal. Namun, tidak dengan kondisi saat ini. Tercatat pada Januari atau awal tahun, stok penggilingan hanya kuat memasok beras selama 2-3 hari saja", jelasnya.

Ketika mendengar informasi stok tersebut habis, kata Khofifah, Pemprov Jatim langsung melakukan koordinasi intensif dengan Bulog. Menurut gubernur, posisi Bulog saat ini bukan lagi buffer stock pangan nasional. Ia merinci, market share Bulog hanya berada di kisaran angka 5-7 persen dan kemudian mengalami perluasan sampai 10 persen. 

"Kita harus paham betul bahwa kalau Bulog 10 persen, maka yang 90 persen adalah distributor", tegas Gubernur Perempuan Pertama di Provinsi Jawa Timur ini.

Dalam HLM dan Rakor Pengendalian Inflasi ini, Gubernur Khofifah memastikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai ikhtiar dalam bidang ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Termasuk upaya agar petani mendapatkan kemudahan mengakses pembiayaan Alsintan.

Gubernur Khofifah menekankan poin-poin penting dalam HLM dan Rakor Pengendalian Inflasi ini. Antara lain, yang pertama, Pemerintah Provinsi Jatim, Pemkab dan Pemkot bersama Satgas Pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, Distributor dan Perum Bulog untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim. 

"Kedua, memperkuat fungsi Bulog sebagai penyedia cadangan beras pemerintah sebagai CBP (Cadangan Beras Pemerintah) tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton", tegas Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah menandaskan, bahwa secara on-farm, peningkatan ketersediaan pasokan bisa dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu serta optimalisasi pengamanan produksi. 

"Berikutnya, digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya food station, peningkatan kerja-sama antar daerah dan pelaksanaan operasi pasar dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kabupaten/ kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga yang signifikan dan optimalisasi penggunaan BTT untuk subsidi ongkos angkut", tandasnya. *(jal/hjr/HB)*

Tweet

Share

Categories: Pemerintahan, Prov. Jawa Timur