Baca Juga
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat diskusi Pemberantasan Korupsi, Refleksi dan Harapan, di Gedung Merah Putih KKP jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa (02/04/2024).
Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, ada dugaan kebocoran informasi yang mengakibatkan kegiatan Tangkap Tangan gagal. KPK telah menyadap begitu banyak nomor telepon, jumlahnya bahkan tidak kurang jika dibanding dengan penyadapan di periode-periode sebelumnya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi Pemberantasan Korupsi, Refleksi dan Harapan, di Gedung Merah Putih KP jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa 02 April 2024.
“Saya sampaikan tadi, dari OTT (operasi tangkap tangan) tidak kurang loh nomor HP yang kita sadap itu. Tapi kebocoran (informasi) ada", kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi Pemberantasan Korupsi, Refleksi dan Harapan, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa (02/04/2024).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi Pemberantasan Korupsi, Refleksi dan Harapan, di Gedung Merah Putih KP jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa 02 April 2024.
“Saya sampaikan tadi, dari OTT (operasi tangkap tangan) tidak kurang loh nomor HP yang kita sadap itu. Tapi kebocoran (informasi) ada", kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi Pemberantasan Korupsi, Refleksi dan Harapan, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa (02/04/2024).
Alexander Marwata pun menyampaikan, para pejabat sudah belajar bagaimana KPK melakukan Tangkap Tangan. Mereka mulai tahu bagaimana kalau ponselnya disadap, sehingga tidak jarang mereka memilih tidak menggunakan HP.
"Kalau OTT sebetulnya saya sampaikan, orang makin lama makin belajar bagaimana KPK melakukan OTT", lanjut Alexander Marwata.
Alex menerangkan, rekaman penyadapan akan menjadi salah-satu bukti suatu perkara. Sehingga, para pejabat semakin berhati-hati dalam berkomunikasi menggunakan telepon.
"Saya ketika jadi hakim, saya sempat, ketika jaksa itu akan menyampaikan hasil penyadapan, percakapan dan hasil transkrip, saya bilang, buat apa? Toh Saksi sudah mengakui seluruh kelakuan. Kenapa harus diyakinkan hakim itu dengan mutar penyadapan, menampilkan transkrip?", terang Alexander Marata.
"Sehingga apa? Orang tahu, oh saya ternyata disadap. Sehingga apa? Tapi apa yang terjadi? Makin sedikit komunikasi itu yang terjadi. Artinya apa? Orang belajar. Makanya ya, mohon maaf saya sampaikan ketika fit and proper test, hanya orang-orang yang sial aja kena OTT itu. Jarang terjadi di Jakarta, mereka sudah tahu. Tapi yang di daerah-daerah yang masih polos-polos tadi itu, berbicara uang lewat HP, ya sudah lah", tambahnya.
Alex mengakui, kebocoran informasi rahasia di KPK itu menjadi persoalan yang sampai sekarang belum juga teratasi. Menurutnya, kebocoran informasi semacam itu sudah terjadi sejak periode kepemimpinan 2015–2019. Namun, sejauh ini, pelakunya belum juga terungkap.
"Itu pun terjadi di periode pertama saya dan sampai sekarang, itu juga belum teratasi dengan baik siapa yang membocorkan kalau kita akan melakukan OTT-OTT dan lain sebagainya", ujar Alexander Marwata.
Dijelaskan Alexander Marwata, bahwa kasus kebocoran-kebocoran informasi rahasia itu berimbas pada jumlah Tangkap Tangan yang menjadi semakin sedikit, meskipun penanganan perkara secara umum tidak kalah banyak dibanding periode sebelumnya.
Dijelaskan Alexander Marwata pula, bahwa persoalan kebocoran informasi ini bakal menjadi evaluasi bagi lembaganya. Disisi lain, Pimpinan KPK sering-kali menyinggung pentingnya integritas bagi Insan KPK.
"Untuk memperbaiki dan bagaimana manajemen penanganan perkara, karena ini menjadi perhatian masyarakat", jelas Alexander Marwata.
Dalam beberapa waktu belakangan ini, KPK disebut jarang menggelar kegiatan Tangkap Tangan. Perkara terakhir yang diungkap melalui Tangkap Tangan adalah perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap yang menjerat Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba pada 18 Desember 2023 dan perkara dugaan TPK pemotongan insentif PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada 25 Januari 2024. *(HB)*
