.jpg)
Baca Juga
Salah-satu suasana acara "Deklarasi Kota Mojokerto Bebas Prostitusi" di depan Kantor Pemkot Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Minggu 29 Mei 2016.
Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo memberikan tanggapan langsung mengenai komitmen Kota Mojokerto bebas prostitusi. Komitmen itu dilakukan dua belas tokoh masyarakat dari berbagai elemen yang mendeklarasikan Kota Mojokerto dan Jawa Timur Bebas Prostitusi di halaman luar perkantoran Pemkot Mojokerto di jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto Minggu (29/05/2016).
Dalam sambutannya, Gubenur Jawa Timur Soekarwo menyatakan, "Deklarasi Kota Mojokerto Bebas Prostitusi" sebagai Sumpah Palapa kedua. Pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) saat menghadiri Dzikir Akbar dalam rangka Hari Jadi Kota Mojokerto ke 98 dan 'Deklarasi Kota Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur Bebas Prostitusi" di depan Kantor Pemkot Mojokerto.
"Kota Mojokerto deklarasi bersih dari prostitusi merupakan peristiwa penting. Ini sumpah palapa kedua setelah Gajah Mada karena cucu Gajah Mada ingin Kota Mojokerto bersih dari prostitusi. Pak Teguh, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan contoh. Ini hal kecil tapi perlu keberhasilan hati", ungkap Gubenur Jawa Timur Soekarwo dalam sambutannya pada acara Deklarasi Kota Mojokerto Bebas Prostitusi, Minggu (29/05/2016).
Gubernur Soekarwo mengatakan, tahun 2011 ada 47 tempat prostitusi dengan jumlah Wanita Tuna Susila (WTS) sebanyak 7.127 orang. Penutupan semua lokalisasi, lanjut Gubenur, sesuai usulan masyarakat yang dilakukan yakni melalui pendekatan seperti pembinaan dan memberikan pelatihan kepada para WTS. Gubenur berpesan, untuk melakukan pendekatan tersebut jangan sampai dengan kekerasan.
"Apa yang menjadi masalah setelah ini yang harus dipikirkan. Di tempat yang sama mungkin tidak tapi tempat lain, mungkin iya. Di tempat Pak Teguh yang harus dilanjutkan yakni melakukan pembinaan anjal, untuk tempat prostitusi jelas ada pengawasan. Kita akan bicarakan bersama, dengan melibatkan mereka yang terdampak. Apa yang mereka inginkan", katanya.
Gubenur menyampaikan, pihaknya tidak hanya melarang tapi juga memberikan solusi. Yakni dengan membuka sekolah kejuruan, dari 20 ribu yang ada ditambah menjadi 30 ribu. Sementara itu, Gubenur menegaskan untuk menuju Kota Mojokerto service city harus ada dua komponen yang harus dilakukan Pemkot Mojokerto. Yakni insfrastruktur baik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.
"Tahun 2016 ini, sudah selesai semua. Yang pertama di Bangun Rejo, kemudian di Blitar justru tanahnya akhirnya diwakafkan kepada Nadhatul Ulama, kemudian Tulungagung yang dijadikan ruang publik untuk permainan anak-anak, Dolly di Surabaya serta di Banyuwangi yang terbesar karena tersebar di 11 kecamatan", ujarnya.
Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus menandaskan, pihaknya akan membicakan kelanjutan nasib para WTS yang sebelumnya berada di Yayasan Majapahit. "Kita akan duduk bersama, dijadikan apa setelah ini. Banyak solusi yang bisa dilakukan namun kita akan bicarakan bersama dengan Yayasan Majapahit", tandasnya.
Sementara itu, di hadapan Gubernur Jatim Soekarwo dan Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori, Ketua Yayasan Mojopahit Tegoeh Starianto, tokoh pemuka agama KH Muthoharun Afif, Ketua PHRI Mojokerto Satuin, Ketua FKUB KH Faqih Usman dan undangan GOW Ninis Triaswati, pengelola kos-kosan Imam Fahrudin serta beberapa tokoh lainnya membacakan tiga poin deklarasi, meminta komitmen pembersihan Kota Mojokerto dan Jawa Timur bersih dari prostitusi.
Selain itu, komitmen akan mengambil langkah-langkah yang terintegrasi untuk memperbaiki dan penanggulangan prostitusi.
Tegoeh Starianto, mengatakan soal stigma lokalisasi yang melekat pada tubuh yayasan yang dipimpinnya. Ia menyebut, Yayasan Mojopahit tidak melokalisir namun melakukan pembinaan terhadap para PSK (Pekerja Seks Komersial) sejak tahun 1970.
“Yayasan Mojopahit mendukung upaya-upaya pengangkutan praktik prostitusi. Karenanya, sejak Februari 2016 melalui rencana Pemkot Mojokerto menjalankan praktik prostitusi, di Yayasan Mojopahit sudah tidak ada lagi PSK binaan", kata Tegoeh.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap Gubernur Soekarwo yang memberikan bantuan modal terhadap 1.137 KK binaan Yayasan Mojopahit yang terdampak oleh sosial ekonomi.
“Semoga Langkah Gubernur Soekarwo yang memberikan bantuan kepada warga terdampak sosial ekonomi juga akan hadir di Wali Kota Mojokerto", ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus agar disetujui untuk menjadikan Kota Mojokerto bebas prostitusi, Pemkot Mojokerto melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Forpimda. Salah-satu langkah konkrit tentang pendirian lima posko di lima titik yang rawan praktik prostitusi.
Sementara itu, saat mengonfirmasi sejumlah wartawan usai acara deklarasi, Gubernur Soekarwo berkewajiban memberikan keputusan persetujuan lokalisasi menjadi nol prostitusi.
Menurutnya, pertemuan yang membicarakan terkait lokalisasi di seluruh Jawa Timur merupakan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan yang tinggi Jawa Timur dengan tokoh masyarakat dan pengurus MUI pada 2011. Pemprov Jatim bersama pemerintah daerah mengadakan perjanjian. Proses yang paling lama memakan waktu Dolly di Surabaya.
“Diperkenalkan di Jawa Timur Diperlukan 47 lokalisasi yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Sejak 2011 lalu, jumlah lokalisasi ini terus berkurang. Dan hari ini (kemarin, red) adalah acara besar. Dapat diumumkan Pak Tegoeh Starianto, tidak ada lagi praktik prostitusi di yayasan yang dibinanya. Target jawa timur nol prostitusi pun terpenuhi", bebernya.
Namun demikian Gubernur Soekarwo tak menafikan jika sejatinya melakukan pemberantasan praktik prostitusi bukan hal gampang. 'Perlu dilanjutkan terus menerus. Dari pengawasan hingga tindakan. Peran aparat Satpol PP di daerah sangat penting agar lembaga prostitusi berkurang sepenuhnya benar-benar bisa bersih”, tadasnya.
Ia pun menyatakan Pemprov Jatim akan memberikan bantuan kepada 1.137 anggota pemghuni lakalisasi BC. Setiap keluarga mendapatkan Rp.3 juta. Uang itu diharapkan dapat membantu warga untuk membuat usaha baru. *(DI/Red)*
