Baca Juga
Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus didampingi Kepala BKBPP Moch. Ali Imron saat menyerahahkan trophy, sementara dibelakangya, Kapolresta Mojokerto juga memberi juga memberi keterangan pers kepada sejumlah wartawan lainnya, Rabu (05/10/2016)
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Tingginya angka kemiskinan di Kota Mojokerto yang mencapai 6,3 persen atau 7 ribu lebih, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto harus berupaya maksimal untuk menekannya. Pemkot percaya, tingginya angka kemiskinan itu salah-satunya bisa ditekan melalui program pembangunan keluarga.
Sebagaimana yang dituturkan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus usai peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang digelar Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) di GOR Seni Majapahit, Rabu (05/10/2016) pagi, bahwa kemiskinan, pengangguran dan dekadensi moral menjadi persoalan-persoalan yang menonjol di Kota Mojokerto. ’’Pertama masalah kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Mojokerto mencapai 6,3 persen. Ini bisa ditekan, selah -satunya melalui program pembangunan keluarga berkarakter", tuturnya.
Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus didampingi Kepala BKBPP Moch. Ali Imron saat memberi keterangan pers kepada sejumlah wartawan, usai acara peringatan Harganas, Rabu (05/10/2016).
Disebutkannya pula, bahwa 6,3 persen atau sekitar 7.000 lebih penduduk miskin di Kota Mojokerto tersebut tersebar di sejumlah lokasi. Diantaranya, terdapat dalam wilayah kantong-kantong kemiskinan dan permukiman padat. "Keberadaan mereka tersebar dilingkungan-lingkungan pemukinan padat penduduk", sebutnya.
Selain kemiskinan, lanjut orang nomor satu dijajaran Pemkot Mojokerto ini, persoalan yang masih menonjol adalah masih tingginya pengangguran. Itu dibuktikan dengan angka pengangguran terbuka yang mencapai 4,8 persen. Yang kemudian, disusul persoalan moralitas. ’’Warga kota yang nganggur itu juga masih banyak. Kemudian, persoalan moralitas yang ditandai banyak muncul kasus seperti Narkoba sampai seks bebas,", beber wali kota.
Munculnya 3 persoalan pokok di Kota Mojokerto itu sebenarnya berawal dari sisi keluarga. Terkait itu, Pemkot bakal merumuskan strategi untuk menekan persoalan kemiskinan, pengangguran, sampai dekadensi moral. ’’Ini harus ditangani secara serius oleh instansi terkait. Yang dimulai dengan membentuk keluarga yang berkarakter", tandas Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus.
Kapolresta Mojokerto, Dandim 0815, Kepala BNNK Mokokerto tampak hadir dalam acara peringatan Harganas 2016, Rabu (05/10/2016).
Tertang persoalan pembangunan lingkup keluarga itu sendiri, Pemkot menargetkan hingga mencapai keluarga yang berkarakter. Yang mana, suatu keluarga harus memiliki 8 fungsi. Diantaranya fungsi keagamaan, fungsi edukatif, hingga fungsi ekonomi. ’’Keluarga dengan fungsi keagamaan harusnya punya spiritual yang tinggi, menurut agamanya. Walaupun berbeda keyakinan bisa berdampingan dengan baik", lanjutnya.
Sedang, fungsi edukatif dibangun lewat program keluarga berwawasan pendidikan. Itu mengingat tren penurunan fungsi edukatif di Jawa Timur yang ditandai tingginya angka kerawanan sosial seperti data yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Prov. Jatim. ’’Fungsi ekonomi keluarga ini perlu dikuatkan dengan mendorong perkembangan home industry lewat asupan permodalan, manajemen, hingga pemasaran. Tentu ini ditanggung oleh banyak instansi secara sinergis", tambah Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Mochamad Ali Imron menyatakan, bahwa pembangunan keluarga berkarakter merupakan pondasi dalam membangun Kota Mojokerto. ’’Karena sejumlah problem yang muncul bisa bersumber dari keluarga. Untuk itu, pembangunan keluarga berkarakter dibangun dengan menerapkan fungsi-fungsi keluarga itu sendiri", tukasnya.
*(DI/Red)*
