Baca Juga
Mas'ud Yunus : "Kalau Ada Praktek Makelar Jabatan, Saya Persilahkan Tim Saber Untuk Langsung Tangkap...!"
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Tiga mutasi besar yang gelombang pertamanya akan digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto diakhir bulan ini dan 2 (gelombang) lainnya yang akan dilaksanakan tahun 2017 mendatang, menjadi atensi bagi Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus. Orang nomer satu dijajaran Pemkot Mojokerto ini mengkhawatirkan, tiga mutasi besar yang akan digelar itu memunculkan potensi jual-beli jabatan.
Sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Mas'ud Yunus saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Tim Saber Pungli Kota Mojokerto dan Deklarasi Anti Pungli. "Akhir bulan ini ada mutasi besar, sekitar 560 jabatan. Kalau ada praktik makelar jabatan, saya persilahkan tim Saber (Red : Saber Pungli) untuk langsung tangkap...!", ujar Wali Kota Mas'ud Yunus yang sekaligus Penanggung-jawab Tim Saber Pungli, usai Pengukuhan Tim Saber Pungli dan Deklarasi Anti Pungli di Pendopo Balai Kota, Selasa (20/12/2016) siang.
Wali Kota Mas'ud Yunus mengkhawatirkan, momentum mutasi yang bakal digelar itu memicu terjadinya penyimpangan kekuasaan. Terlebih, mutasi jabatan yang bakal digelar itu merupakan mutasi berskala besar. "Potensi jual beli jabatan besar terjadi dalam setiap kali mutasi jabatan, apalagi dalam mutasi akbar. Kalau ada, tim Saber jangan ragu melaksanakan... tangkap...!", tandasnya.
Lebih jauh, Wali Kota yang juga seorang ulama ini memaparkan, bahwa sejak awal menjabat Wali Kota Mojokerto, dirinya telah bertekad untuk memberantas Pungli di pemerintahan yang dinahkodainya. Bahkan, untuk melaksanakan tekadnya, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkot Mojokerto diwajibkan menyematkan pin yang bertuliskan 'Saya Anti Pungli'. Pasalnya, terjadinya praktik Pungli ini merusak tatanan pemerintahan. "Dengan memakai pin yang bertuliskan Saya Anti Pungli, secara moral mereka akan malu jika akan melakukan Pungli", papar KH. Mas'ud Yunus.
Namun demikian, moment mutasi akbar yang akan digelar dalam minggu ini, tetap saja membuat Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus semakin mawas diri. "Kalau dalam menduduki suatu jabatan itu seorang oknum cara mendapatkannya dengan membeli, maka besar kemungkinan ketika oknum ini menjabat akan mencari ganti melalui Pungli. Bila demikian, maka masyarakat akan dirugikan", cetusnya.
Usai berlangsungnya acara Pengukuhan Tim Saber Pungli Kota Mojokerto dan Deklarasi Anti Pungli, Wali Kota Mas'ud Yunus menambahkan, bahwa ia berusaha membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Yang mana, sebelum memenuhi amanat Presiden untuk pembentukan tim Saber Pungli, pihaknya telah mendeklarasikan Layanan Bebas Pungli. "Bentuk deklarasi Layanan Bebas Pungli ini tertuang dalam pin yang bertulisan Saya Anti Pungli dan ini wajib disematkan di dada PNS Pemkot Mojokerto. Dengan demikian, jika ada yang mau mungli, akan malu dengan adanya pin itu", pungkasnya.
*(Yd/DI/Red)*
