Selasa, 31 Oktober 2017

Antisipasi Potensi Konflik Pilkada 2018, Pemkab Gelar Rakor Pemantapan Stabilitas Keamanan Wilayah 2017

Baca Juga

Danrem 082 Citra Panca Yudha Jaya, Kolonel Kav. Gathut Setyo Utomo saat menyampaikan sambutan sekaligus arahan dalam Rakor Pemantapan Stabilitas Keamanan Wilayah Tahun 2017, Selasa (31/10/2017) pagi, di Villa Fasilitas Bukit Trawas, Desa Ketapan Rame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Kab. MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 mendatang, menjadi atensi bersama, mengingat penyelenggaraannya yang serentak sangat mungkin melahirkan potensi konflik. Hal ini ditekankan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) saat memberi arahan dalam acara Rapat Koordinasi Pemantapan Stabilitas Keamanan Wilayah Tahun 2017, Selasa (31/10/2017) pagi, di Villa Fasilitas Bukit Trawas, Desa Ketapan Rame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

“Jelang Pilkada serentak pada tahun 2018 mendatang, bisa saja ada oknum-oknum tidak bertanggung-jawab yang merongrong stabilitas keamanan wilayah kita. Ini menjadi atensi kita bersama untuk menjaga kamtibmas. Bila perlu kita buat jadwal rapat bersama seperti sekarang untuk terus bertukar pikiran dalam menyikapi perkembangan di tahun politik nanti", tekan Bupati Mojokerto MKP, Selasa (31/10/2017) pagi, dilokasi.

Ditegaskannya, bahwa komitmen dan taat pada aturan main yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan, juga menjadi hal yang digarisbawahi oleh bupati. “Komitmen dan taat pada aturan berlaku adalah cara kita untuk membantu pelaksanaan Pilkada serentak tahun mendatang bisa berlangsung jujur, adil dan aman. Mari buktikan bahwa masyarakat Kabupaten Mojokerto cerdas dan dewasa, mampu menerima berbedaan dan mengutamakan damai serta kepatuhan pada peraturan berlaku", tegas MKP.

Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya, Kolonel Kav. Gathut Setyo Utomo yang hadir dalam acara pun menegaskan beberapa hal yang dapat menimbulkan perpecahan, yakni proxy war (perang terselubung dengan menggunakan pihak ketiga) atau bisa dimaknai sebagai taktik menghancurkan dengan upaya adu domba.

“Bangsa Indonesia hancur karena adu domba, misalnya kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan Kediri pada masa lalu. Saya lihat juga ada oknum-oknum yang ingin menciptakan benturan satu sama lain. Misalnya antara TNI dan Polri, bahkan dalam satu instansi itu sendiri. Ini proxy war, kita tidak boleh lengah, serta jangan mudah menyebarkan sesuatu yang bersifat menghasut terlebih dengan kecanggihan alat telekomunikasi saat ini", tegas Kolonel Kav. Gathut Setyo Utomo. *(Yd/DI/Red)*