.jpg)
Baca Juga
Kab. MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Ratusan orang yang diantaranya terdiri dari sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga politikus Kota dan Kabupaten Mojokerto hadir dalam acara 'Haul' yang digelar Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) di Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto JawaTimur, Jum'at (26/01/2018) malam.
Selain dihadiri ratusan hadirin tersebut, 'Haul' yang digelar Bupati Mojokerto MKP itu juga dihadiri beberapa pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Setidaknya, ada 3 (tiga) orang pejabat Pemkot Mojokerto yang tampak hadir dalam acara itu. Usai berjabat-tangan erat dengan Bupati Mojokerto MKP, merekapun duduk di singgasana sambil menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan.
Ditengah sambutannya, Bupati Mojokerto MKP memperkenalkan 'sang adik' kepada para undangan yang hadir saat itu. MKP pun memohon do'a restu kepada para undangan agar 'Ika Puspitasari' menang dalam Pilwali 2018 mendatang. ".... Untuk itu, kami mohon dukungan do'a restu agar adik saya bisa menang dalam Pilwali nanti...", ujar Bupati Mojokerto MKP, Jum'at (26/01/2018) malam, dilokasi.
Pantauan wartawan, beberapa pejabat tampak meninggalkan tempat duduknya ditengah MKP memperkenalkan dan memohon dukungan do'a restu untuk 'Ning ITA' agar menang dalam Pilwali 2018 mendatang. Namun, banyak juga yang baru bergegas hingga berakhirnya acara. "Saya nggak tahu. Saya menghadiri undangan yang acaranya disebutkan haul", ungkap salah-satu pejabat saat dikonfirmasi kehadiran dan kepulangannya yang terkesan tergesa-gesa ini.
Dengan nada hampir sama, salah-satu pejabat yang lainnya pun mengaku kaget dengan disisipkannya acara perkenalan dan mohon dukungan do'a restu Ika Puspitasari dalam Pilwali 2018 mendatang. "Saya mendapat undangan dari teman. Didalamnya, disebutkan jika acaranya haul. Intinya, saya datang tidak dalam rangka dukung-mendukung, melainkan menghadiri haul. Dan, kebetulan kami ada acara lain yang tidak bisa kami tinggalkan", pungkas pejabat yang ini sembari memasuki mobil dan keburu pergi meninggalkan lokasi.
Sementara itu, larangan dan sanksi bagi ASN atau PNS yang telibat dalam politik praktis telah dengan jelas mengancam didepannya, termasuk ASN atau PNS jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada, Pileg dan Pilpres. Dimana, berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. *(DI/Red)*
