.jpg)
Baca Juga
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Dari tahun ketahun, Kota Mojokerto senantiasa dibelit persoalan bertambahnya pengangguran. Bahkan, seolah semakin mengunci keberadaan Kota Mojokerto yang selain sebagai Kota Padat Penduduk ke-3 se Jawa Timur, juga sebagai 'Gemuk Pengangguran'.
Diawal akhir tahun 2017 saja, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto mencatat, bahwa jumlah pengangguran di Kota Mojokerto mencapai 4,9 % dari jumlah penduduk berusia produktif. Itu, belum ditambah dengan jumlah lulusan SMA/SMK Mei 2018 mendatang yang tidak diterima di Perguruan Tinggi atau memang sengaka tidak melanjutkan kuliah karena faktor ekomomi. Sementara di Kota Mojokerto sendiri sangat minim adanya perusahaan industri.
Komisi III DPRD Kota Mojokerto meminta, Pemkot harus mengupayakan pemecahan persoalan ancaman ledakan pengangguran di Kota Mojokerto yang tergolong lemah daya serap pekerja, lantaran minim perusahaan industri ini. "Pemerintah Kota Mojokerto harus lebih memaksimalkan pengembangan ekonomi berbasis Usaha Mikro Kecil Menengeh (UMKM)", cetus anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Yunus Suprayitno, Senin (12/02/2018).
Komisi III menilai, minimnya daya serap perusahaan terhadap tenaga kerja dan belum maksimalnya pengembangan ekonomi berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disinyalir menjadi penyebab ledakan pengangguran di Kota Onde-onde ini. "Tingginya angka pengangguran ini disebabkan beberapa faktor. Yakni tingkat kelulusan siswa SMA/SMK yang tinggi, sementara daya serap tenaga kerja sangat kecil", ungkap Yunus Suprayitno.
Ditegaskannya, salah satu upaya yang bisa untuk menekan penggemukan angka pengangguran di Kota Mojokerto, Pemkot harus lebih serius dalam memaksimalkan dan mengembangkan UMKM serta banyak memberikan pelatihan ketrampilan kerja. "Mengingat luas wilayah Kota Mojokerto yang hanya sekitar 16 kilo-meter persegi dengan jumlah penduduk sekitar 137 ribu jiwa dan minimnya perusahaan industri, sulit jika mengandalkan penyerapan tenaga kerja dari perusahaan, satu-satunya jalan harus memberi penguatan ketrampilan kerja dan memaksimalkan UMKM", tegasnya.
Lebih jauh, Yunus Suprayitno memaparkan, bahwa selain keterbatasan wilayah, Kota terkecil se Indonesia ini juga tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Satu-satunya potensi yang harus dimaksimalkam hanyalah Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, terutama harus bisa mengubah maindset (pola pikir) masyarakat.
"Melalui instansi terkait, Pemkot harus mengikis mindset masyarakat 'bekerja dimana'. Adakan pelatihan-pelatihan secara profesional, terutama kepada warga Kota yang berusia produktif dan ditindak-lanjuti penguatan bantuan peralatan serta pinjaman lunak modal kerja", paparnya.
Politisi PDI-P inipun menilai pentingnya dilakukan gerakan wira-usaha bagi generasi muda di Kota Onde-onde ini. Terkait itu, Sekolah Menengah Kejuruan maupun Perguruan Tinggi berperan penting mengubah pola pikir siswa dan mahasiswa 'Setelah Lulus Bekerja Dimana'. "Pihak sekolah kejuruan (Red : SMK) dan Perguruan Tinggi harus bisa mengubah pola pikir siswa dan mahasiswa Setelah Lulus Bekerja Dimana...? Bahkan, mereka harus menjadi garda terdepan untuk memulai dan merealisasikan gerakan wira-usaha", cetus Yunus Suprayitno. *(DI/Red)*
