.jpg)
Baca Juga
Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Pembenahan manajemen transportasi massal yang diperankan dua lembaga yang saling berkepentingan atas jalannya roda pemerintahan di Kota Mojokerto terjalin dengan baik. Sukses Dinas Perhubungan setempat dalam memenej program Angkutan Sekolah Gratis yang terdiri dari puluhan mini-bus dan bus sekolah, diikuti seruan kalangan DPRD setempat dengan status "Zero Motor' bagi anak sekolah.
Untuk mewujudkan program tersebut, kalangan Legislator setempat bahkan di awal tahun sempat mengajukan bantuan tambahan armada bus sekolah ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI). "Tahun lalu (2017) sudah dapat bantuan dua bus sekolah. Untuk tahun ini, kami meminta tambahan bantuan empat bus sekolah ke Kemenhub, dengan harapan tidak ada lagi anak yang ke sekolah bawa motor", ungkap anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Yunus Suprayitno, Rabu (24/10/2018).
Namun, politisi PDI Perjuangan ini mengaku miris dengan fenomena masih banyaknya pelajar bawa motor ke sekolah. "Terus terang saya miris dengan banyaknya siswa yang bawa motor ke sekolah. Ini bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Disisi lain, kita memahami bahwa para pelajar harus tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk", ujar Yunus Suprayitno.
Terkait itu, lanjut Yunus, pihaknya akan mengagendakan hearing dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak sekolah. Hal itu dilakukan, dalam upaya untuk menekan pelanggaran lalu-lintas dan terjadinya kecelakaan yang melibatkan pelajar.
"Akan kita agendakan hearing dengan pihak terkait, termasuk pihak sekolah. PPDB (Red: Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi kan sudah berjalan dua kali (Red: dua tahun pelajaran), mestinya salah-satu rangkaiannya akan meminimalisir pelajar ke sekolah bawa motor. PPDB dengan sistem zonasi, salah-satu persyaratannya jarak dari rumah ke sekolah dekat?", kata Yunus dengan nada penuh tanya.
Yunus Suprayitno menandaskan, dalam upaya mendukung program "Zero Motor" bagi kalangan pelajar di Kota Mojokerto itulah pihaknya akan terus berupaya mengajukan penambahan-penambahan bantuan armada ke Kemenhub RI. "Sejak dua tahun lalu, Pemkot mengawali dengan menyiapkan 13 Angkutan Sekolah Gratis berupa mini bus. Kemudian ditambah 3 mini-bus gratis dan mendapat bantuan 2 bus dari Kemenhub RI. Tapi, jika dibandingkan dengan jumlah siswa SMP dan SMA saja kurang mumpuni, apalagi di tambah jumlah siswa SD. Makanya, kita akan terus berupaya mendapat bantuan armada ke Kemenhub RI, supaya semua pelajar Kota Mojokerto bisa menikmatinya", pungkasnya.
Sementara itu, sejak tahun 2016 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat telah meluncurkan program Angkutan Sekolah Gratis bagi pelajar Kota Mojokerto. Selain untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar pembawa motor, program tersebut juga merupakan langkah Pemkot untuk memberdayakan Angkot yang telah lama mati suri. *(DI/Red)*
