Baca Juga
Dari kiri: Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Suyono, Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria saat dalam kegiatan Rapat Pembahasan Draf Rancangan Akhir RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018–2023, Senin 27 Mei 2019.
Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pembahasan Draf Rancangan Akhir RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018–2023 berjalan dengan sangat dinamis. Yang mana, dalam pembahasan tersebut, DPRD Kota Mojokerto berusaha memanfaatkan waktu singkat secara optimal untuk menelaah, mendalami dan mengupas isi materi pokok yang terkandung dalam RPJMD Kota Mojokerto 2018–2023.
Pembahasan RPJMD 2018–2023 pada Senin 27 Mei 2019 ini, berlangsung cukup sengit dan sempat memanas. Yang mana, pihak DPRD sempat menyampaikan sejumlah kritik atas materi pokok dalam RPJMD, terutama saat pembahasan Bab 5, 6 dan 7 yang menuangkan visi dan misi Wali Kota Mojokerto.
Pihak DPRD tampak sangat fokus dan kritis menanyakannya, sementara tim RPJMD yang di pimpin Sekretaris Daerah Kota Mojokerto berusaha menjelaskan bahwa Isi Pokok Draf RPJMD tersebut sesuai Tupoksi masing-masing.
"Kita beraharap ada ide gagasan besar serta rencana program ke depan dengan terobosan-terobosan yang jelas untuk membawa Kota Mojokerto ke depan lebih baik, maju dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera", terang Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik, Senin (27/05/2018).
Junaedi Malik mengungkapkan, bahwa pihak DPRD mengusulkan agar pembahasan bisa menghadirkan Wali Kota Mojokerto dan Wakilnya secara langsung. Berikutnya, Minggu 26 Mei 2019, Wali Kota Mojokerto dan Wakilnya hadir di arena pembahasan. Yang mana, banyak hal yang harus di jelaskan dari isi RPJMD tersebut maupun menjelaskan pertanyaan dari DPRD.
"Disitu, kita perdalam, bagaimana isu strategis dari visi dan 7 misi Wali Kota (Mojokerto) dengan program prioritas masing-masing bidang serta gambaran tema besar pada tiap tahunnya", ungkap Junaedi Malik.
Berbagai pertanyaan mendasar terkait program wajib layanan dasar pun dikupas secara mendalam. Di antaranya terkait rencana program untuk mendorong kemajuan bidang layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, ketenaga kerjaan, sosial budaya dan agama, pariwisata, ketertiban umum dan infrastruktur secara umum.
"Itu semua harus kami kupas dan dalami bagaimana arah kebijakan Wali Kota (Mojokerto) ke depan dalam menjawab semua tantangan pelayanan wajib dan pelayanan dasar tersebut untuk memastikan dan mendorong bagaimana terobosan 5 tahun kedepan dalam memajukan Kota Mojokerto", jelasnya.
Junaedi Malik menegaskan, untuk upaya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Mojokerto, menurut Junaedi Malik, akan lebih baik jika dilaksanan di semua bidang. Ditegaskannya pula, bahwa walaupun pembahasan sangat sengit, namun bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu.
"Hari ini, Senin 27 Mei (2019), ada tahapan Rapat Gabungan Komisi untuk meyusun hasil pembahasan RPJMD yang akan disampikan dalan rapat Paripurna besuk Selasa 28 Mei di hadapan Wali Kota. Selanjutnya berita acara akan di siapkan dan akan di sampaikan lebih lanjut ke Provinsi", tegas Junaedi Malik.
Junaedi Malik menyebut, beberapa isu strategis menjadi sorotan kalangan DPRD dalam pembahasan RPJMD tersebut. Di antaranya menyangkut persoalan layanan dasar dan wajib. Dewan menekankan, Pemkot harus meningkatkan mutu, fasilitas dan layanan pada sejumlah bidang yang menjadi prioritas pembangunan.
Ditegaskannya, bidang pertama yang disorot pihak DPRD adalah bidang Pendidikan. Juanedi Malik menekankan, Pemkot harus membuat terobosan program untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.
“Kita berharap ada ide gagasan besar serta rencana program ke depan dengan terobosan yang jelas untuk membawa Kota Mojokerto lebih baik, maju dan lebih sejahtera. Selain itu, peningkatan sarana prasarana sekolah secara merata untuk kemajuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta juga harus diperhatikan", tegasnya.
"Kedua, sektor kesehatan. Dewan meminta Pemkot membenahi prosedur layanan dan memberikan kemudahan kepada pasien untuk mendapatkan fasilitas melalui program kesehatan gratis, baik dari layanan BPJS maupun program PBI daerah", lanjutnya.
Demikian pula atas kualitas dan ketersedian tenaga medis serta perbaikan sarana prasarana penunjang, Dewan pun menekankan harus ditingkatkan. Menurut Junaedi, minimya fasilitas kesehatan di Puskesmas dan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan dengan membludaknya kunjungan pasien, masih menjadi persoalan yang cukup serius.
“Masalah kesehatan ini sangat penting, Pemkot harus segera mencari solusinya. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera jika masalah kesehatan masih menjadi persoalan yang cukup serius?", ujar Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik yang juga Koordinator Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Mojokerto ini.
Selain itu, sektor ekonomi pun menjadi isu strategis berikutnya yang mendapat perhatian khusus dari kalangan DPRD. Khusus pada sektor ekonomi ini, Dewan cukup mengapresiasi kebijakan Pemkot Mojokerto menyangkut program ekonomi berbasis kerakyatan.
Yang mana, Pemot Mojokerto memberikan dukungan dan fasilitas bagi pelaku ekonomi di sektor UMKM hingga Pedagang Kaki Lima (PKL), juga tersedianya kawasan sentra ekonomi rakyat baru selain di kawasan jalan Benteng Pancasila (Benpas) serta pembinaan wirausaha dan penguatan modal lunak yang memang merupakan beberapa bukti dukungan Pemkot kepada pelaku ekonomi kerakyatan.
“Selanjutnya, perlu program dan dukungan yang serius untuk pembinaan industri kecil kerajinan dan produk lokal warga kota seperti sepatu kulit dan batik dan sektor kuliner. Pemerintah juga harus memberikan pendampingan serta kemudahan perijinan dan modal bagi mereka", cetus Junaedi Malik.
Dan tak kalah pentingnya, dalam pengembangan ekonom kerakyatan yang menjadi misi prioritas Wali Kota adalah menggeliatkan ekonomi pasar tradisional. Untuk itu, revitalisasi pasar tradisional Tanjung Anyar (pasar induk) hingga pasar di tingkat kecamatan maupun kelurahan perlu segera direalisasikan.
“Ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus mengontrol dominasi pasar modern atau minimarket yang kian menjamur. Ekspansi toko modern hingga ke kelurahan berpotensi melanggar perda, karena menggerus geliat ekonomi di pasar tradisional. Makanya harus segera ada tindakan tegas untuk membatasinya", tegas Junaedi Malik.
Bidang keempat yang menjadi fokus kalangan Anggota DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasn RPJMD kali ini adalah tentang bidang sosial budaya dan agama. Yang mana, tentang bidang ini, Junaedi Malik menyatakan, perlu adanya terobosan untuk membangun mental dan karakter generasi muda di Kota Mojokerto.
Pertimbangan Dewan, mengingat derasnya arus informasi dan teknologi yang begitu mudah mempengaruhi pola pikir bahkan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda.
Menurut Junedi Malik, Pemkot bisa menyediakan wadah beserta sarana-prasarananya sebagai tempat dan ajang para pemuda menggali potensi diri serta menyalurkan energi besar mereka agar tidak disalurkan ke hal-hal yang negatif.
“Di situ pemuda bisa menggali dan menyalurkan bakat serta potensi besar mereka dalam seni, budaya, olahraga, aktifitas keagamaan maupun bidang-bidang lain yang positif. Ini bagian dari upaya membangun karakter dan melindungi generasi muda dari terpaan efek negatif dari arus globalisasi", pungkas Junaedi Malik.
Sebagaimana diketahui, Pemkot Mojokerto telah menyusun RPJMD sesuai 7 misi pembangunan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. RPJMD ini sebagai indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan Wali Kota dalam pencapaian visi dan misinya dalam 5 tahun ke depan.
Sementara itu, saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD tahun 2019–2023 bersama Pemprov Provinsi Jatim beberapa waktu lalu, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menururkan, bahwa penyusunan RPJMD di wilayahnya untuk mewujudkan misi Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.
“Pembangunan di Kota Mojokerto diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran, melalui pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan", tutur Ning Ita.
Ning Ita menegaskan, bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi fokus utama pembangunan.
“Kita harus melakukan inovasi, kreasi dan lompatan-lompatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, saya selalu berpesan dan berharap kepada seluruh OPD agar dapat berpikir inovatif dan kreatif serta think out of the box", tandas Ning Ita. *(DI/HB)*
