.jpg)
Baca Juga
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih didampingi segenap Anggota Pansel dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan – Jakarta, Senin 17 Juni 2019.
Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menyampaikan, bahwa tetap terus komitmen atas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan Kepala Negara ketika menerima kunjungan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019–2023 pada Senin 17 Juni 2019, di ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta.
Sebagaimana disampaikan Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih usai bersama segenap anggota Pansel Capim KPK lainnya mengunjungi Kepala Negara, bahwa Presiden RI Joko Widodo komitmen atas pemberantasan sekaligus pencegahan upaya korupsi di Indonesia yang diharapkan akan semakin baik.
“Presiden (RI Joko Widodo) menyampaikan komitmen atas pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama mulai sekarang dan empat tahun ke depan setelah nanti komisioner terbentuk", terang Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan – Jakarta, Senin 17 Juni 2019.
Yenti menegaskan, bahwa Presiden juga menyampaikan amanahnya bagi Pansel Capim KPK agar melakukan tugasnya dengan baik dan memunculkan para pimpinan KPK yang berkualitas, berintegritas dan mampu mengemban tugasnya dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia dengan lebih baik.
“Presiden meminta kepada kami mengemban amanah dengan baik untuk menghasilkan komisioner yang baik. Karena bagaimanapun juga peran dari pimpinan KPK itu sangat penting", tegas Yenti.
Lebih lanjut, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih menjelaskan, bahwa Presiden dan Pansel Capim KPK juga membicarakan soal dinamika dan permasalahan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.
“Kami membahas berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dinamika pemberantasan dan pencegahan korupsi selama empat tahun ini. Itu juga presiden sangat mendalami, sangat memahami, sangat mengikuti dinamika yang ada", jelas Yenti.
Dijelaskannya pula, bahwa Pansel Capim KPK dalam menyeleksi Calon Pimpinan KPK kali ini akan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Yang mana, keterlibatan dua badan ini akan melengkapi badan dan lembaga lainnya yang sebelumnya turut terlibat.
“Yang standar adalah (dari) polisi, jaksa, KPK, BIN dan PPATK. Sekarang kami tambah dari BNPT dan BNN", jelasnya pula.
Yenti Ganarsih memaparkan, bahwa penambahan lembaga yang akan turut-serta melacak rekam jejak Calon Pimpinan KPK tersebut merupakan upaya dari Pansel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sekaligus menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia saat ini.
Dipaparkannya pula, bahwa keterlibatan BNPT dimaksudkan untuk memeriksa rekam jejak para Calon Pimpinan KPK apakah yang bersangkutan memiliki keterlibatan dengan radikalisme maupun lainnya.
“Kita lihat keadaan Indonesia, berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme, sehingga Pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana. Tapi, tentu saja penilaiannya nanti menggunakan penilaian-penilaian yang bisa dilakukan secara psikologis, klinis dan data-data dari BNPT itu sendiri", paparnya.
Yenti menandaskan, bahwa BNN dibutuhkan untuk melacak rekam jejak dan adanya kemungkinan seorang calon merupakan pengguna Narkoba atau bahkan memiliki keterlibatan dengan sindikat-sindikat Narkoba.
“Ini penting. Di beberapa negara, itu hal yang sangat mungkin dalam pemilihan apapun orang yang terpilih itu ternyata yang membackingnya adalah kartel-kartel Narkoba", tandasnya. *(Ys/HB)*
