.jpg)
Baca Juga
Salah-satu suasana saat jajaran Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Kunker ke BBWS Brantas di Surabaya, Rabu 26 Pebruari 2020.
Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Kondisi tanggul Sungai Sadar di wilayah Kota Mojokerto yang sudah sedemikian kritis, menggugah langkah jajaran Komisi II DPRD setempat untuk mendatangi Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di Surabaya, Rabu 26 Pebruari 2020. Upaya ini dilakukan, menyusul semakin banyaknya titik longsor pada tanggul sungai tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Rizki Fauzi Pancasilawan menerangkan, ia bersama segenap Anggota Komisi II lainnya mendatangi Kantor BBWS Brantas di Surabaya pada Rabu 26 Pebruari 2020 dengan maksud untuk mendesak agar pihak BBWS Brantas segera melakukan percepatan normalisasi tembok penahan sungai Sadar. "Kita berharap setelah kunjungan ini, BBWS segera memberikan solusi", terang Rizki.
Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, lantaran banyaknya titik longsor dan titik jebol pada tanggul sungai tersebut membuat warga resah. Terlebih, di saat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir yang membuat debit air sungai naik. "Banyaknya titik yang longsor, membuat warga resah. Untuk itu, segera akomodir kepentingan warga pasca longsornya plengsengan kali sadar di beberapa titik", jelasnya.
Rizki menegaskan, pihak optimis dalam waktu dekat segera ada solusi dari BBWS Brantas untuk meminimalisir titik yang longsor. "Paling tidak, jika ada yang longsor, BBWS harus segera bertindak", tegasnya.
Salah-satu suasana saat jajaran Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto berswafoto dengan pejabat BBWS Brantas di Kantor BBWS Brantas – Surabaya, Rabu 26 Pebruari 2020.
Keresahan Komisi II memang beralasan. Pasalnya, tercatat ada 4 (empat) titik pada tanggul Sungai Sadar di wilayah Kota Mojokerto dibiarkan kritis. Sungai yang membelah Kota Mojokerto ini diperkirakan sejak Desember 2019 lalu dibiarkan jebol tanpa ada penanganan dari pemegang konsensus sungai yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Warga pun berharap, pihak berwenang segera melakukan langkah kongkret. Pasalnya, curah hujan yang tinggi sejak beberapa minggu belakangan sering membuat debit air meningkat. Apalagi jika kawasan Pacet – Trawas dan sekitarnya terjadi hujan dengan intensitas tinggi, akan membuat debit air di Sungai Sadar meningkat tajam. "Melihat fakta yang terjadi sehingga kita perlu berkoordinasi dengan BBWS agar normalisasi dan penanganan sungai sadar dipercepat", pungkasnya.
Hal senada pun disampaikan oleh Koordinator Komisi II yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik. "Kunjungan kerja Komisi 2 ke BBWS Brantas yang mempunyai kewenangan terhadap beberapa sungai yang melintas di Kota Mojokerto, di antaranya Sungai Sadar dan Sungai Brangkal, banyaknya titik tanggul di Sungai Sadar dan Brangkal yang jebol di sepanjang musim hujan ini menjadi atensi Komisi 2", terang Junaedi Malik.
"Di antaranya tanggul jebol di wilayah Kelurahan Gunung Gedangan, Lingkungan Ngaglik juga di wilayah Kelurahan Mentikan, termasuk beberapa titik keretakan yang banyak terlihat di tanggul 2 (dua) sungai tersebut menjadi penekanan perhatian kita kepada BBWS, agar ada Renja dan Renstra BBWS yang fokus memperhatikan tanggul yang ada di wilayah Kota Mojokerto itu untuk segera di programkan", lanjutnya.
Junaedi mengungkapkan, penguatan tanggul Sungai Sadar dapat berupa pembangunan pada titik-titik yang ambrol dan retak dengan membagun plengsengan tanggul baru. "Termasuk semua tanggul yang melintas di wilayah Kota Mojokerto sepanjang 3 KM lebih itu agar bisa di rencanakan pembangunan untuk peningkatan dan penguatan tanggul agar fungsi tanggul bisa maksimal. Mengingat, tanggul yang ada sudah berusia tua dengan kualitas yang terus menurun", ungkap Junaedi Malik.
"Mengingat wilayah Kota Mojokerto secara geografis berbentuk cekungan yang kapan pun berpotensi menerima luapan air Sungai Sadar dan Brangkal di saat debit air deras di musim hujan seperti sekarang, sehingga wilayah Kota Mojokerto perlu mendapat perhatian khusus dan prioritas terkait program penguatan tanggul sungai tersebut", tambahnya.
Ditegaskannya, sebagai antisipasi Kota Mojokerto yang memiliki kontur sebagai kawasan 'cekungan' dengan jumlah penduduk yang sedemikian padatnya, maka membutuhkan pembangunan busem yang berfungsi sebagai tempat penampungan air. "Soal busem, dibutuhkan kepastian lahan dari Pemkot untuk pembangunan busem tersebut. Beberapa penekanan di atas akan di tindak lanjuti oleh BBWS dengan studi kajian lapangan sebagai dasar perencanaan dan pengajuan anggaran ke pusat", tegasnya.
Junaedi Malik mengungkapkan, bahwa BBWS Brantas berharap agar Pemkot juga pro-aktif ikut berkoordinasi dan berkominikasi ke pusat dalam pengawalan program tersebut agar menjadi program prioritas pusat yang bersifat direktif atau mutlak untk di laksanakan.
"Untuk jangka pendek dalam menyikapi bebeapa titik tanggul yang jebol terkena dampak derasnya air sungai sepanjang musim hujan ini, BBWS kita desak agar segera ambil langkah strategis dalam mempercepat pembangunan secara emergency terhadap beberapa titik tanggul yang jebol dengan berkordinasi dengan pihak terkait", ungkapnya.
"Termasuk segera memberi surat jawaban secara legalitas terhadap usulan Pemkot Mojokerto yang berinisiatif melaksanakan perbaikan melalui anggaran daerah, karena ini termasuk emrgency, butuh tindakan cepat agar potensi kerusakan tidak bertambah melebar yang bisa membahayakan keselamatan warga sekitar tanggul di saat debit air sungai deras", pungkasnya, tandas. *(DI/HB)*
