.jpg)
Baca Juga
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya – Jawa Timur, Jum'at 03 April 2020.
Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memperkirakan, kebutuhan anggran untuk menangani dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi wabah Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) di Jatim, bisa mencapai Rp 2,384 triliun. Anggaran sebesar itu, hampir 6,8 persen-nya bersumber dari kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020 yang totalnya sebesar Rp. 35,1 triliun.
Terkait itu, karena anggaran untuk menangani dampak pandemi wabah Covid-19 nilainya yang cukuop signifikan, maka diperlukan kerja-sama mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) secara lebih maksimal.
"Saya berharap para Bupati/Wali Kota di Jatim juga bisa merealokasi atau refocusing anggaran APBD-nya masing-masing kisaran 6–7 persen untuk penanaganan Covid-19", ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya – Jawa Timur, Jum'at 03 April 2020.
Dijelaskannya, bahwa sebenarnya anggaran penanganan dampak pandemi wabah Covid-19 berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) sudah digelontorkan Pemerintah Pusat.
Hanya saja, dari catatannya, dari total 4,73 juta Kepala Keluarga (KK) terdapat 3,73 juta sudah masuk DTKS. Sedangkan sisanya, yakni 1 juta KK belum masuk dalam data tersebut. Sementara untuk daerah perkotaan, dari total 3,8 juta KK terdapat 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS.
"Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di Perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi, tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota", jelas Khofifah.
Lebi lanjut, Khofifah memaparkan, bahwa bukan hanya masyarakat perkotaan saja yang mendapatkan plot anggaran. Khofifah berkinginan, plot batuan tersebut juga bisa dinikmati masyarakat di wilayah kepulauan, bahkan juga memperoleh perhatian khusus.
Menurut Khofifah, pamdemi wabah Covid-19 juga membuat mereka tidak bisa menjual hasil tangkapan ikan seperti biasanya. Begitu pun dengan pekerja harian seperti Ojol (ojek online) yang sudah padamudik karena penumpang merosot sangat drastis.
"Nantinya, distribusi bantuan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi bisa berbentuk macam-macam. Misalnya paket Sembako dan telur atau pun paket sembako dan uang", papar Khofifah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menambahkan, penambahan bantuan BPNT dari Pemerintah Pusat untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan diharapkan nilai bantuannya setara dengan jumlah penerima program DTKS.
"Untuk wilayah perkotaan yang mayoritas non agro, walaupuan sudah ada 1 juta KK penerima BPNT Pusat, nantinya akan tetap kita tambah dari Pemprov kisaran 50 persen dari nilai yang mereka terima", tanbahnya.
Ditandaskannya, untuk penerima non DTKS nantinya juga akan mendapatkan bantuan nilainya setara dengan penerima BPNT. Ditandaskannya pula, bahwa pihaknya menargetkan sasaran bantuan untuk penerima non BPNT bisa mencapai 1 juta KK. Namun demikian, besaran penerima di kabupaten/kota tetap disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang daerah miliki.
Emil pun terus mendorong program cash for work atau program padat karya tunai dalam penggunaan Dana Desa untuk penanganan dampak sosial ekonomi atas dampat pandemi wabah Covid-19 dengan target sasaran minimal 500 ribu KK. *(DI/HB)*
