Rabu, 15 April 2020

Kuota Penuh, Khofifah Minta Warga Jatim Pendaftar Kartu Prakerja Bersabar

Baca Juga

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi – Surabaya.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program kartu prakerja akan ditutup hari ini, Rabu 15 April 2020 dan akan diumumkan pada Jumat 17 April 2020. Namun, karena Jatim hanya mendapatkan kuota 15.000 orang, dia meminta yang tidak terpanggil agar bisa bersabar dan menunggu gelombang pemanggilan berikutnya.

"Jum'at sudah akan diumumkan, dari tahap pertama info sampai dengan malam hari ini. Kemungkinan proporsi untuk Jawa Timur baru 15 ribu. Tapi inikan bertahap setiap minggu", kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi – Surabaya, Selasa 14 April 2020.

Kuota program Kartu Prakerja sebanyak 15.000 yang bisa mendapatkan insentip  tersebut ditetapkan pemerintah pusat untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jatim yang di PHK, dirumahkan maupun belum bekerja.

"Kemungkinan kalau tidak ada perubahan proporsi Jawa Timur di tahap pertama ini akan mendapatkan 15 ribu, sementara yang daftar sudah 62 ribu. Kalau yang daftar 62 ribu ini ada 47 ribu yang mungkin akan masuk waiting list dalam tahap berikutnya", tambah Khofifah.

Khofifah menambahkan, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak dan Kepala Disnaker Pemprov Jatim terus mengawal dan melakukan koordinasi dengan Project Management Office (PMO) Prakerja. Ini dilakukan, agar masyarakat terdampak yang sudah mendaftar dapat mengikuti program ini.

"Kepala Dinas Tenaga Kerja saya minta terus monitoring dan koordinasi dari berbagai dinamika kebijakan soal kartu prakerja, pak Wagub juga sangat intensif melakukan koordinasi dengan PMOnya", tegas Khofifah.

Ditandaskannya, bahwa pihaknya akan terus mengawal program tersebut yang dikomandani Wagub Jatim Emil Dardak.

"Dan Insya Allah, kita semua akan mengawal bagaimana mereka yang sudah berumur 18 tahun keatas, tidak sedang mengikuti proses pendidikan, mereka yang terdampak dari Covid karena dirumahkan atau di PHK, karena mereka sudah meniatkan akan bekerja sebagai pekerja migran batal berangkat, nah kualifikasi itu akan terkawal dikomandani pak Wagub", tandasnya. *(DI/HB)*