Baca Juga
Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak didampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat mengecek perangkat gesek di E-Warong Anggrek di Lingkungan Murukan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon, Minggu (10/05/2020) pagi.
Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bergerak cepat untuk membagikan tambahan suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis kelurahan berupa top up saldo sebesar Rp. 100 ribu per-bulan, selama 3 (tiga) bulan kedepan kepada 333.022 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak membagikan tambahan suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perdana secara simbolis di E-Warong Anggrek di Lingkungan Murukan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon dan di RT. III RW. III Lingkungan Balongrawe Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari, Minggu (10/05/2020) pagi.
Didampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak pun berkesempatan menyerahkan tambahan kuota kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mojokerto tersebut secara simbolis sekaligus meninjau secara langsung penyaluran bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Mojokerto.
Emil Elestianto Dardak mengatakan, dengan tambahan bantuan tersebut, diharapkan dapat lebih meringankan beban masyarakat ditengah pandemi wabah virus corona atau Corona Virus Disease – 2019 (Covid-19). Dikatakannya pula, lewat top up itu, mereka bisa membeli kebutuhan pangan berupa beras 5 kg dan telur 25 butir.
“Pendistribusian tambahan kartu BPNT berbasis kelurahan hari ini merupakan yang perdana, kartu ini bermanfaat sampai Desember 2020. Jatah dari pemerintah pusat sebesar Rp. 200 ribu per bulan sampai Desember 2020, kemudian suplemen dari Pemprov sebesar Rp. 100 ribu untuk tiga bulan", kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Minggu (10/05/2020) pagi.
Diterangkannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bergerak cepat untuk membagikan tambahan suplemen bantuan pangan non tunai (BPNT) berbasis kelurahan berupa top up saldo sebesar Rp. 100 ribu per-bulan, selama 3 (tiga) bulan kedepan kepada 333.022 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Top up saldo tersebut ditransfer ke masing-masing rekening KPM berbasis kelurahan melalui pengisian rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur, yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setiap bulan, KPM bisa mencairkannya dengan menggesekkan kartu BPNT di e-warung yang tersebar disekitar domisili KPM", terang Emil Dardak.
Diterangkannya pula, bahwa selain menerima tambahan suplemen BPNT sebesar Rp. 100 ribu, KPM juga menerima Rp. 200 ribu dari Kementerian Sosial RI berupa sembako (berisi beras 10 kg, daging 1/2 kg, kentang 1/2 kg, manisa 1 kg, jagung 2 pack, kacang hijau 1/4 kg, 1 buah semangka dan top up saldo Rp. 100 ribu dari Pemprov Jatim. Sehingga setiap KPM berbasis kelurahan akan mendapatkan total bantuan sebesar Rp. 300 ribu selama tiga bulan kedepan.
“Nanti tinggal digesek kartunya, nanti kelihatan yang dari pemerintah pusat berapa, yang dari pemerintah provinsi berapa, nanti tiap bulan angkanya akan diisi lagi. Belanjanya juga praktis di e-warung, jadi tepat sasaran dan tepat guna. Semoga bermanfaat dan membantu dalam menghadapi kesulitan ditengah pandemi Covid-19 ini", terangnya pula.
Lebih lanjut, Emil Dardak menjelaskan, bahwa tambahan suplemen BPNT ini merupakan bagian dari bantuan sosial program social safety net yang dialokasikan Pemprov Jatim guna mengintervensi warga terdampak Covid-19 yang terpaksa kehilangan pekerjaan atau mata-pencaharian.
Dijelaskannya pula, bahwa pihaknya turut mengawal dan memantau proses pemenuhan data KPM BPNT dari Kementerian Sosial RI untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jatim. Data-data KPM tersebut juga akan diverifikasi ulang.
“Ada kekhawatiran terkait ketepatan sasaran dari bantuan, termasuk baik itu dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten kota, ataupun dana desa. Sebagai contoh dari kemarin saya mengawal, ada data di suatu daerah yang tadinya kuotanya sekian, kemudian berkurang. Mengapa ? Karena daerah itu secara mandiri mengusulkan untuk menghapus nama-nma penerima yang dianggap tidak tepat sasaran", jelas Emil Dardak.
Emil menegaskan, ketika BPNT itu sudah terlanjur disalurkan kepada yang tidak berhak menerima, maka datanya akan dihapus. Kemudian pada bulan berikutnya, bantuan tersebut akan diberikan kepada yang lebih berhak menerima.
“Ini situasi yang perlu dukungan dari seluruh bupati dan walikota, karena bantuan ini harus sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Jadi jika tidak tepat sasaran, maka bisa dilaporkan dan diproses agar datanya bisa dihapus di sistem. Jika sudah dihapus, maka bisa diusulkan nama penerima lain yang tentunya lebih membutuhkan", tegas Emil Dardak.
Menanggapi hal tersebut, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, pihaknya bersama seluruh elemen, mulai di tingkat RT, RW hingga kelurahan terus melakukan penelusuran agar para penerima bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran. Salah satunya, adalah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial RI.
“Setelah adanya Covid-19 ini, kami mendapat kuota tambahan untuk perluasan sebanyak 2.081 KPM. Jadi total KPM se-Kota Mojokerto yang mendapatkan BPNT adalah sekitar 8.500 dan dilayani di 10 e-warung yang tersebar di seluruh Kota Mojokerto. Kedepan, para KPM telah berkomitmen untuk bisa mandiri, sehingga nanti KPM-nya bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan", kata Ning Ita, sapaan akrab Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan sekitar 416 KPM yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Contohnya, mereka memiliki mobil, rumahnya sangat mewah, bahkan ada yang orangnya sudah meninggal. Karena itu, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan kantor pos untuk dilakukan penundaan, atau di-pending sementara terhadap 416 temuan tersebut.
“Semoga dari 416 itu tidak ada yang sudah terlanjur dicairkan, tetapi kami upayakan agar nanti ada pengalihan kepada yang lebih berhak menerima", jelas Ning Ita.
Ning Ita menandaskan, bahwa saat ini terdapat 10 e–Warung yang tersebar di Kota Mojokerto. "Sebelum pandemi Covid–19, ke-10 (sepuluh) e-Warung tersebut memiliki anggota total 6.500 KPM se Kota Mojokerto, terdiri dari 4.500 KPM dari BPNT dan 2.000 KPM dari BPNT APBD. *(DI/HB)*
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bergerak cepat untuk membagikan tambahan suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis kelurahan berupa top up saldo sebesar Rp. 100 ribu per-bulan, selama 3 (tiga) bulan kedepan kepada 333.022 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak membagikan tambahan suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perdana secara simbolis di E-Warong Anggrek di Lingkungan Murukan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon dan di RT. III RW. III Lingkungan Balongrawe Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari, Minggu (10/05/2020) pagi.
Didampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak pun berkesempatan menyerahkan tambahan kuota kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mojokerto tersebut secara simbolis sekaligus meninjau secara langsung penyaluran bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Mojokerto.
Emil Elestianto Dardak mengatakan, dengan tambahan bantuan tersebut, diharapkan dapat lebih meringankan beban masyarakat ditengah pandemi wabah virus corona atau Corona Virus Disease – 2019 (Covid-19). Dikatakannya pula, lewat top up itu, mereka bisa membeli kebutuhan pangan berupa beras 5 kg dan telur 25 butir.
“Pendistribusian tambahan kartu BPNT berbasis kelurahan hari ini merupakan yang perdana, kartu ini bermanfaat sampai Desember 2020. Jatah dari pemerintah pusat sebesar Rp. 200 ribu per bulan sampai Desember 2020, kemudian suplemen dari Pemprov sebesar Rp. 100 ribu untuk tiga bulan", kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Minggu (10/05/2020) pagi.
Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak didampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat membagikan tambahan suplemen BPNT perdana secara simbolis di E-Warong Anggrek di Lingkungan Murukan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon, Minggu (10/05/2020) pagi.
"Top up saldo tersebut ditransfer ke masing-masing rekening KPM berbasis kelurahan melalui pengisian rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur, yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setiap bulan, KPM bisa mencairkannya dengan menggesekkan kartu BPNT di e-warung yang tersebar disekitar domisili KPM", terang Emil Dardak.
Diterangkannya pula, bahwa selain menerima tambahan suplemen BPNT sebesar Rp. 100 ribu, KPM juga menerima Rp. 200 ribu dari Kementerian Sosial RI berupa sembako (berisi beras 10 kg, daging 1/2 kg, kentang 1/2 kg, manisa 1 kg, jagung 2 pack, kacang hijau 1/4 kg, 1 buah semangka dan top up saldo Rp. 100 ribu dari Pemprov Jatim. Sehingga setiap KPM berbasis kelurahan akan mendapatkan total bantuan sebesar Rp. 300 ribu selama tiga bulan kedepan.
“Nanti tinggal digesek kartunya, nanti kelihatan yang dari pemerintah pusat berapa, yang dari pemerintah provinsi berapa, nanti tiap bulan angkanya akan diisi lagi. Belanjanya juga praktis di e-warung, jadi tepat sasaran dan tepat guna. Semoga bermanfaat dan membantu dalam menghadapi kesulitan ditengah pandemi Covid-19 ini", terangnya pula.
Lebih lanjut, Emil Dardak menjelaskan, bahwa tambahan suplemen BPNT ini merupakan bagian dari bantuan sosial program social safety net yang dialokasikan Pemprov Jatim guna mengintervensi warga terdampak Covid-19 yang terpaksa kehilangan pekerjaan atau mata-pencaharian.
Dijelaskannya pula, bahwa pihaknya turut mengawal dan memantau proses pemenuhan data KPM BPNT dari Kementerian Sosial RI untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jatim. Data-data KPM tersebut juga akan diverifikasi ulang.
“Ada kekhawatiran terkait ketepatan sasaran dari bantuan, termasuk baik itu dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten kota, ataupun dana desa. Sebagai contoh dari kemarin saya mengawal, ada data di suatu daerah yang tadinya kuotanya sekian, kemudian berkurang. Mengapa ? Karena daerah itu secara mandiri mengusulkan untuk menghapus nama-nma penerima yang dianggap tidak tepat sasaran", jelas Emil Dardak.
Emil menegaskan, ketika BPNT itu sudah terlanjur disalurkan kepada yang tidak berhak menerima, maka datanya akan dihapus. Kemudian pada bulan berikutnya, bantuan tersebut akan diberikan kepada yang lebih berhak menerima.
“Ini situasi yang perlu dukungan dari seluruh bupati dan walikota, karena bantuan ini harus sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Jadi jika tidak tepat sasaran, maka bisa dilaporkan dan diproses agar datanya bisa dihapus di sistem. Jika sudah dihapus, maka bisa diusulkan nama penerima lain yang tentunya lebih membutuhkan", tegas Emil Dardak.
Menanggapi hal tersebut, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, pihaknya bersama seluruh elemen, mulai di tingkat RT, RW hingga kelurahan terus melakukan penelusuran agar para penerima bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran. Salah satunya, adalah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial RI.
“Setelah adanya Covid-19 ini, kami mendapat kuota tambahan untuk perluasan sebanyak 2.081 KPM. Jadi total KPM se-Kota Mojokerto yang mendapatkan BPNT adalah sekitar 8.500 dan dilayani di 10 e-warung yang tersebar di seluruh Kota Mojokerto. Kedepan, para KPM telah berkomitmen untuk bisa mandiri, sehingga nanti KPM-nya bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan", kata Ning Ita, sapaan akrab Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan sekitar 416 KPM yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Contohnya, mereka memiliki mobil, rumahnya sangat mewah, bahkan ada yang orangnya sudah meninggal. Karena itu, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan kantor pos untuk dilakukan penundaan, atau di-pending sementara terhadap 416 temuan tersebut.
“Semoga dari 416 itu tidak ada yang sudah terlanjur dicairkan, tetapi kami upayakan agar nanti ada pengalihan kepada yang lebih berhak menerima", jelas Ning Ita.
Ning Ita menandaskan, bahwa saat ini terdapat 10 e–Warung yang tersebar di Kota Mojokerto. "Sebelum pandemi Covid–19, ke-10 (sepuluh) e-Warung tersebut memiliki anggota total 6.500 KPM se Kota Mojokerto, terdiri dari 4.500 KPM dari BPNT dan 2.000 KPM dari BPNT APBD. *(DI/HB)*
