.jpg)
Baca Juga
Kematian Marshal menambah panjang peristiwa duka bagi kalangan pers di tanah air. Kematian dan pembunuhan seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan para jurnalis di negeri yang menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum ini. Nyawa selembar yang dimiliki oleh para kuli digital itu selalu menjadi incaran bagi setiap pihak yang tidak ingin perilaku bejatnya menjadi konsumsi publik.
Terkait kejadian mengenaskan yang menimpa wartawan di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyampaikan keprihatin yang sangat mendalam dan turut berbelasungkawa bersama keluarga korban. Tokoh pers nasional yang selalu gigih membela wartawan ini mengutuk keras perbuatan keji yang menimpa Mara Salem Harahap.
“Atas nama PPWI dan kemanusian, kita mengutuk keras perbuatan keji yang dilakukan OTK itu terhadap rekan jurnalis Marshal. Kejadian mengenaskan ini menjadi salah satu indikator buruknya perlakuan oknum masyarakat terhadap wartawan. Pembunuhan itu dapat diduga memiliki motivasi dan itikat buruk terhadap dunia jurnalistik dan pemberitaan,” tegas Wilson Lalengke, Sabtu, 20 Juni 2021.
Peristiwa demi peristiwa yang bertujuan menistakan profesi wartawan kerap menimpakan para pekerja media selama ini. Pengancaman, kriminalisasi yang berujung pemenjaraan, penyerangan properti milik wartawan dan pemberian cap negatif kepada jurnalis terjadi hampir setiap negatif. Dari catatan redaksi, dalam sebulan terakhir telah terjadi beberapa kasus besar yang menimpa wartawan dan keluarganya di Sumatera Utara.
Pada 29 dan 31 Mei 2021, misalnya, terjadi percobaan pembakaran rumah jurnalis media online linktoday.com dan pembakaran mobil wartawan Metro TV di Sergai. Kemudian, pada 13 Juni 2021, terjadi lagi pembakaran rumah orang tua jurnalis di Binjai, dan pada 19 Juni 2021, Marshal tewas ditembak OTK.
“Belum lagi di tempat lain. Demikian banyak yang dianggap peristiwa tragis yang harus dihadapi para wartawan dan pewarta setiap hari. Sudah begitu, dengan melihat perutnya seorang bupati di Bogor menyatakan pernyataan yang melecehkan teman-teman jurnalis. Bukan membenahi aparat desanya, malah wartawan yang dituding menulis macam-macam", ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu dengan mimik prihatin.
Melihat kondisi kehidupan pers yang selalu menghadapi ancaman pembunuhan dan perlakuan buruk lainnya dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, Lalengke menghimbau kepada seluruh wartawan dan pewarta di manapun berada agar meningkatkan kewaspadaan.
“Saya menghimbau kepada seluruh teman-teman pekerja media, baik reporter, kameramen, kontributor, pimpinan redaksi, editor penulis, lepas serta semuanya saja supaya meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan diri, selalu waspada di segala tempat dan waktu. Jika Anda dalam ancaman, segera berkoordinasi dengan rekan media lainnya, cari tempat yang dirasa aman untuk sementara menunggu bantuan atau situasi menjadi kondusif. Intinya, letakkan kewaspadaan pada level tertinggi dalam memori insting kawan-kawan", pesan Lalengke.
Tentang peristiwa pembunuhan wartawan di Sumatera Utara itu, Lalengke juga menyentil peran negara yang terkesan abai dalam memberi perlindungan kepada rakyatnya yang berprofesi dan beraktivitas di dunia pers.
Pria yang menyelesaikan studi pasca sarjananya di bidang Etika Terapan di Universitas Utrecht Belanda, dan di Universitas Linkoping Swedia itu mengatakan, bahwa di setiap kejadian buruk yang menimpa wartawan, pemerintah dan aparat terkesan santai, menganggap bahwa penyerangan terhadap wartawan adalah sebuah konsekwensi logistik yang sudah seharusnya dan wajar terjadi terhadap wartawan.
“Diakui atau tidak, umumnya para pemangku kepentingan di pemerintahan juga oknum pengusaha, apalagi mafia, pasti melawan wartawan. Mengapa? Karena wartawan adalah kelompok warga yang kritis, kepo atas urusan orang dan selalu ingin melakukan koreksi atas segala sesuatu yang mereka lihat dan menganggap tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat-pejabat dan pengusaha itu", kata Lalengke.
Lalengke menyindir, dalam konteks itu lembaga semacam Dewan Pers seharusnya tampil sebagai benteng dan banteng pembela jurnalis.
"Bagaimana mungkin kemerdekaan pers akan berkembang dan lestari jika para wartawan dibiarkan membela dirinya sendiri menghadapi salakan senjata api dan kekuatan uang saat melakukan tugas-tugas jurnalistiknya? Saya selalu bilang, bubarkan saja Dewan Pers itu [2], tidak ada gunanya bagi wartawan. Lembaga itu selama ini hanya bermafaat bagi kalangan tertentu saja, terutama bagi oknum penguasa dan pengusaha, termasuk pengusaha media yang bercokol di lembaga itu. Pemerintah jangan Diam.", sindir mantan Kepala Sub Bidang Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI ini.
Oleh karena itu, Lalengke meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dan kepedulian terhadap hak hidup wartawan di negeri ini. Menurutnya, negara ini dimerdekakan dan dibangun di atas jerih jerih payah para wartawan juga.
“Kemampuan intelektual, keberanian mengambil resiko dan konsistensi pada perjuangan manusia oleh sesama manusia yang dimiliki setiap wartawan merupakan modal besar dalam meraih kemerdekaan. Sifat-sifat hakiki para wartawan itu semestinya dihargai dan diberdayakan dalam mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Jadi, jangan biarkan jurnalis bertumbangan dibunuh, diancam, dipenjarakan, dicaci-maki dan dinistakan di sana-sini karena aktivitasnya sebagai jurnalis. Presiden harus memerintahkan Kapolri agar memberantas para preman pembunuh dan pengancam wartawan, termasuk yang senang mencap aneh-aneh para wartawan Indonesia", tukas Wilson Lalengke yang juga menyatakan sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) itu pernyataannya. *(APL/Merah/HB)*
*[1] Pemred Media Lokal di Sumut Diduga Tewas Ditembak OTK; https://news.detik.com/berita/d-5612091/pemred-media-lokal-di-sumut-diduga-tewas-ditembak-otk?
[2] PPWI Dukung Pembubaran Dewan Pers; https://pewarta-indonesia.com/2021/06/ppwi-dukung-pembubaran-dewan-pers/
