.jpg)
Baca Juga
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat menerima penghargaan dari Kemenkeu RI yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11/2022).
Penghargaan atas opini WTP 8 (delapan) kali berturut-turut itu diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, di hotel Bumi Surabaya, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Senin (14-11-2022).
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, opini WTP ini merupakan hasil dari evaluasi laporan keuangan. Namun, paling penting out-come dari opini WTP ini adalah kesejahteraan dari masyarakat. Selain itu, kebutuhan terkait pertumbuhan ekonomi di daerah bisa tumbuh baik.
"Alhamdulillah dari 38 kabupaten/kota hanya ada satu daerah yang harus kita dorong. Kita semua harus terus menjaga apa yang sudah kita capai. Pertumbuhan ekonomi inklusif di masing-masing daerah juga perlu kita dorong. Semoga ini bisa memberikan tetesan kesejahteraan kepada masyarakat serta ada penurunan angka pengangguran di masing-masing daerah", ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid mengatakan, penyampaian penghargaan ini merupakan satu rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang dilaksanakan bulan September kemarin. Kegiatan tersebut sebagai bentuk refleksi dari penyelenggaraan penatausahaan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah dari tahun ke tahun.
"Alhamdulillah, penilaian opini ini telah diberikan sejak tahun 2007 hingga saat ini kalau kita hitung 15 kali penilaian. Karena itu pemerintah juga sudah memberikan penghargaan kepada yang berhasil memperoleh atau mempertahankan WTP 15 kali berturut turut", kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid.
Taukhid juga mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang berhasil mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan baik. "Meskipun dalam kondisi pandemi COVID 19, mayoritas pemerintah daerah di Jawa Timur masih bisa menjalankan pemerintahan dengan baik", ungkapnya. *(get/DI/HB)*
