.jpg)
Baca Juga
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara penyampaian Kinerja & Capaian KPK 2022 di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022).
"Kemudian apa lagi? Apakah OTT itu efektif atau tidak? Sejauh ini, iya", kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menjawab pernyataan soal permintaan pengurangan OTT dalam konferensi pers Kinerja & Capaian KPK 2022 di di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022).
“Mereka sudah paham bagaimana KPK itu bisa melakukan OTT, mereka sudah paham, mereka sudah belajar", terang Alexander Marwata.
Menurut Alex, saat ini mereka lebih berhati-hati dan mengubah pola perbuatannya. Mereka mempelajari kasus sebelumnya dengan tujuan menghindari dari pengungkapan KPK. Terkait itu, KPK akan meningkatkan upaya penindakan korupsi, seperti membenahi sistem internal sehingga bisa mengikuti pola para koruptor.
“(Koruptor) tidak kemudian itu dia tidak berkeinginan untuk korupsi. Tapi itu tadi, bagaimana tetap korupsi tapi tidak ketahuan", ujar Alexander Marwata.
Alex berpendapat, Tangkap Tangan tidak membuat efek pencegahan bagi para pejabat pelaku korupsi lain. Alex memberikan contoh kegiatan OTT sepanjang tahun 2018, KPK melakukan 30 kali OTT dalam setahun.
Jumlah tersebut merupakan capaian kegiatan OTT paling banyak sepanjang sejarah sejak KPK didirikan tahun 2002. Namun, dengan banyaknya OTT tersebut tidak membuat para pejabat lain untuk berhenti melakukan korupsi, terutama suap.
“Kalau dilihat dari situ, tentu kita bisa melihat ternyata dengan OTT berkali-kali pun tidak membuat para pejabat penyelenggara negara itu menjadi kapok atau menimbulkan deterrence effect", tandas Alexander Marwata.
Sebelumnya, persoalan OTT sempat menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut OTT membuat citra negara menjadi buruk.
Luhut mengaku, dirinya yakin digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat OTT tindak pidana korupsi tidak lagi terjadi. Sebab, tidak ada lagi celah untuk korupsi.
Luhut mengungkapkan sejumlah keuntungan dari penerapan digitalisasi di sektor pelabuhan hingga transaksi melalui aplikasi E Katalog. Adapun aplikasi ini, dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurut dia, aplikasi tersebut berhasil memuat 2,3 juta item dengan nilai Rp. 1.600 triliun. Jumlah itu setara 105 miliar dollar Amerika Serikat.
Luhut lantas menyebut aspek itu menjadi tempat korupsi. Namun demikian, dalam jumlah transaksi sebesar itu tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan jika pemerintah menerapkan digitalisasi.
"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget", kata Luhut di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Luhut pun meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil, maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.
"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau...! Jadi, KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, itu. Ya lihat-lihatlah. Tetapi, kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main", ujar Luhut. *(HB)*
