Rabu, 08 Februari 2023

Gandeng Ombudsman, Pemkot Mojokerto Gelar Pemaparan Dan Sharing Session

Baca Juga


Salah-satu suasana pemaparan dan sharing session atas hasil penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 yang digelar Pemkot Mojokerto dengan menggandeng Ombudsman RI, Rabu 08 Februari 2023, di Sabha Mandala Madya Kantor Pemkot Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggandeng Ombudsman RI menggelar pemaparan dan sharing session atas hasil penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022, di Sabha Mandala Madya Kantor Pemkot Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (08/02/2023). Kegiatan ini digelar, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam paparannya, KUMPM Ombudsman RI Heru Kriswahyu nampak terkesan atas keseriusan Pemkot Mojokerto dalam upaya meningkatkan layanan publik. Heru pun mengapresiasi antusias seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Mojokerto dalam mengikuti kegiatan sharing session tersebut.

"Kami dari Ombudsman RI terima kasih atas sambutan luar biasa, apresiasi juga untuk seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Mojokerto yang sangat antusias mengikuti sharing session pada siang hari ini. Ini menujukkan bahwa jajaran OPD yang ada di Pemkot Mojokerto memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik", ujar KUMPM Ombudsman RI Heru Kriswahyu.

Sebagai informasi, nilai rapor kepatuhan pelayanan publik Kota Mojokerto tahun 2021 adalah 58,40. Adapun nilai rapor kepatuhan pelayanan publik Kota Mojokerto pada tahun 2022 adalah 63,67. Meski masih dalam kategori C dengan opini kualitas sedang, namun Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Agus Muttaqin mengapresiasi respon cepat Wali Kota mojokerto Ika Puspiptasari dalam menindak-lanjuti nilai rapor kepatuhan pelayanan publik Kota Mojokerto tersebut.

"Kami ucapkan apresiasi respon dari Bu Wali ketika kami mengirimkan rapor itu dan saat itu juga ditindak-lanjuti. Hari Jum'at menerima rapor terkait penilaian kepatuhan, hari Sabtu pas pada hari libur Bu Wali mengumpulkan semua SKPD dan menyampaikan. Kami terus terang sangat terkesan, bahwa benar-benar serius melakukan pembenahan kualitas pelayanan publik", ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Agus Muttaqin.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berharap, melaui forum sharing session tersebut akan ada peningkatan komitmen untuk perbaikan kualitas pelayanan publik di Kota Mojokerto.

"Melalui forum ini, saya berharap, kita semuanya nanti bisa meningkatkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kita menjadi lebih baik dan kedepan menjadi yang terbaik di Indonesia", ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, penuh harap.

Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita ini bahkan bertekad ingin menjadikan Kota Mojokerto sebagai barometer tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik terbaik di Indonesia.

"Ini bukan sebuah cita-cita yang muluk-muluk yang selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, kota kita ini kecil, maka tentu kita bisa mengupayakannya menjadi yang terbaik dan maksimal", ungkap Ning Ita.

Melalui forum ini, Ning Ita mengajak seluruh OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto memanfaatkan kesempatan sharing session bersama Ombudsman RI dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Mojokerto.

Hadir dalam acara pemaparan dan sharing session atas hasil penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 di Sabha Mandala Madya Kantor Pemkot Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto kali ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, para Assisten Sekda Kota Mojokerto, Staf Ahli Wali Kota Mojokerto, para Kepala OPD serta seluruh Camat dan Lurah di lingkungan Pemkot Mojokerto.

Sebagai informasi pula, Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mengawasi pelayanan publik. Ombudsman pun memiliki Tupoksi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. *(Dit/an/HB)*