Selasa, 29 November 2016

Proyek Tak Terkontrol, Lalin Kota Mojokerto Dibikin Onar

Baca Juga

Kondisi keseharian jalan Gajah Mada sejak adanya proyek Pembangunan Trotoar dan Saluran-air Jalan Gajah Mada — Pahlawan yang hampir setiap saat macet hingga kurang-lebih 2 Km, Selasa (29/11/2016).
Kondisi salah-satu proyek yang menjadi penyebab kemacetan, tak ada pilihan, warga terpaksa menerobos jalur yang ditutup, Selasa (29/11/2016).


Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Kondisi Lalin (lalu lintas) di Kota Mojokerto jelang akhir tahun anggara makin kacau-balau. Hal ini, diakibatkan pelaksanaan ratusan proyek yang tak terkontrol. Pengamatan madia, sejak awal Nopember ini, carut marutnya Lalin hampir menjadi pemandangan jamak di Kota yang hanya seluas kurang-lebih 16,47 km ini.

Hampir tiap hari terjadi kemacetan hampir sepanjang 2 km di jalan Empunala dan jalan Gajah Mada, akibat proyek pembangunan trotoar dan gorong-gorong jalan Gajah Mada — Pahlawan. Ini baru satu proyek, padahal diakhir tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bakal menggelar 31 proyek aspal senilai Rp. 47 miliar.

Kondisi salah-satu proyek yang menjadi penyebab kemacetan, tak ada pilihan, warga terpaksa menerobos jalur yang ditutup, Selasa (29/11/2016).

Belum lagi garapan penggantian ugether yang dilaksanakan serentak di hampir seluruh ruas jalan protokol dan Kelurahan. Persoalan ini, kini menjadi sorotan DPRD setempat. "Kami sangat menyayangkan dampak sosial akibat dari pelaksanaan proyek-proyek yang ada. Mestinya, tidak sampai menganggu masyarakat seperti itu", ungkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo, Selasa (29/11/2016).

Politisi Banteng inipun menyatakan, bahwa proyek-proyek tersebut harusnya sudah jalan sejak sekitar pertengahan tahun. Sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat. "Jika proses lelang lancar, proyek itu sudah dikerjakan sejak pertengahan tahun ini. Tapi karena ada persoalan teknis seperti retender maka terjadi penumpukan proyek diakhir tahun", ujar ia.

Kondisi salah-satu proyek yang menjadi penyebab kemacetan, tak ada pilihan, warga terpaksa menerobos jalur yang ditutup, Selasa (29/11/2016).

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Sonny Basuki Rahardjo mengakui adanya dampak lingkungan yang terjadi akibat pelaksanaan proyek massal. "Kita merespon itu. Setelah pembahasan RAPBD akan ada penjelasan secara khusus dari DPU", akunya.

Kedepan pihaknya akan mengawal pelaksanaan kegiatan pembangunan secara lebih intensif. "Kedepan akan kita kawal, sehingga tahun depan tidak ada penumpukan proyek. Terhadap kendala lelang segera mendapatkan solusi sehingga meminimalisir dampak sosial yang timbul", janjinya.
*(Yd/DI/Red)*