Baca Juga
Kota MOKOKERTO — (harianbuana.com).
Temuan Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus adanya 1.122 PNS bolos yang terpampang di data absensi online pegawai siang tadi membuat anak buahnya 'kebakaran jenggot'. Disebutnya, bahwa data yang terpampang pada layar monitor di ruang kerja Wali Kota itu tak valid. "Data absensi pegawai online yang terpampang dilayar monitor Bapak Wali Kota, tidak valid", ujar Kabag Humas dan Protokoler Setdakot Mojokerto, Heryana Dodik Murtono kepada wartawan, Selasa (03/01/2017) jelang sore.
Bertepatan dengan hari pertama kerja usai curi bersama tahun baru dan hari pertama pengaktifan sistem absensi online pegawai Pemkot mojokerto, Selasa (03/01/2016) siang tadi, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus memantau kedisiplinan pegawai Pemkot Mojokerto melalui layar monitor diruang kerjanya. Walikota dibuat jengkel saat pada layar monitor itu muncul angka 1.122 ASN bolos dan 268 PNS terlambat kerja.
Hanya saja, saat Didesak dengan pertanyaan apa yang penyebab ketidak-validan data absensi online ASN Pemkot Mojokerto itu, Dodik belum bisa mastikannya. Pasalnya, sebelum mulai diberlakukan, perangkat absensi online tersebut telah diuji-coba selama 3 bulan. "Kalau penyebab pastinya, masih perlu koordinasikan dengan BKD dan pihak server. Secara umum bisa karena virus, kesalahan sistem dan bisa juga karena leletnya server. Sebelum diberlakukan, ini sudah diuji-coba selama 3 bulan", jelasnya.
Sebanyak 135 perangkat absen fingerprint yang dibeli melalui dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016 dengan nominal sekitar Rp. 800 juta ini telah dipasang disemua kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan, Sekolahan, hingga RSUD. Alat absen elekronik dengan sidik jari itu secara otomatis akan mengirim data pegawai ke server. Sehingga bisa langsung dipantau melaui layar monitor yang ada di BKD, Sekda, Wakil Wali Kota dan Wali Kota Mojokerto. Sebelum diberlakukan, perangkat dan sistem ini telah melalui uji coba selama 3 bulan.
Lebih jauh, Kabag Humas dan Protokoler Setdakot Mojokerto, Heryana Dodik Murtono memaparkan, bahwa munculnya angka 1.122 ASN bolos dan 268 ASN terlambat datang kerja itu, bisa juga dikarenakan mulai tahun 2017 ini, sebanyak 310 guru SMA/SMK dan puluhan pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) yang diambi-alih Pemerintah Provinsi Jatim. "Dari 1.122 PNS yang pada layar monitor itu tercatat bolos, didalamnya termasuk 310 guru SMA/SMK dan puluhan pegawai Dishub yang sudah diambil alih Pemprov. BKD (Badan Kepegawaian Daerah) telat menon-aktifkan data yang ada di fingerprint, sehingga masih tercatat. Sementara mereka tidak ada kewajiban untuk absen ke Pemkot", paparnya
Selain data guru SMA/SMK dan pegawai Dishub, Dodik mengungkapkan, bahwa terdapat data PNS lainnya yang juga belum diupdate oleh BKD. Diantaranya 13 PNS cuti besar, 1 PNS cuti alasan penting, 5 PNS cuti tahunan, sekitar 100 PNS pensiun, 15 PNS meninggal dunia, serta PNS yang mengundurkan diri dan diberhentikan masing-masing 1 orang. Data tersebut masih jadi satu dengan 3.266 PNS di Pemkot Mojokerto. "Sampai sekarang yang belum terverifikasi 1.073 PNS yang dikatakan bolos tadi", ungkapnya.
Kendala lain, tambah Dodik, adanya penerapan jam kerja tiga shift di pelayanan kesehatan. Seperti Puskesmas Rawat Inap dan RSUD. Demikian pula kebiasaan lama para ASN yang memilih absen setelah apel pagi, sehingga terlambat absen, serta masalah leletnya jaringan internet di Dinas Pendidikan, Kelurahan Gunung Gedangan, dan Kelurahan Pulorejo, sehingga data absen pegawai tak bisa terkoneksi ke server. "BKD masih menekankan ke operatornya (fingerprint) untuk update shiftnya, masih menjadi kesulitan. Yang bisa dipantau hanya yang masuk pagi pulang sore", tambahnya.
Menurut Dodik, hingga saat ini BKD belum bisa memastikan jumlah ASN Pemkot Mojokerto yang hari ini bolos dan terlambat kerja. "Sampai saat ini, kami tunggu update dari setiap Satker terkait jumlah yang bolos. Karena adanya kesulitan itu, kami belum bisa pastikan berapa yang bolos. Kami usahakan ke depan alat fingerprint bisa update", pungkasnya.
*(DI/Red)*
BERITA TERKAIT :
