.jpg)
Baca Juga
Plt. Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.
Pelaksana-tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menegaskan, bahwa pihaknya memastikan kedua surat tersebut palsu.
"KPK telah memeriksa dan memastikan, bahwa kedua surat tersebut palsu. Penomoran surat tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK", tegas Plt Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (06/10/2021).
Diterangkannya, bahwa kepalsuan juga terlihat surat itu ditujukan kepada Pimpinan KPK atas pengembangan penyelidikan terhadap Bupati Gowa. Pada surat itu juga terdapat penanda-tanganan dengan nama yang salah.
"Surat juga tidak dibubuhi tanda-tangan serta salah dalam penyebutan pihak penanda-tangan, yaitu atas nama Eko Marjono sebagai Direktur Analisa Korupsi dan Direktur Penyelidikan", terang Ali Fikri.
"Dalam surat palsu tersebut menerangkan adanya kegiatan monitoring dan pengumpulan keterangan lanjutan serta penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Gowa", tambahnya.
Ali Fikri kembali menegaskan, KPK meminta supaya pihak-pihak tertentu tidak memalsukan ataupun melakukan tindakan-tindakan lainnya dengan mengatas-namakan KPK.
"Penipuan dan pemerasan dengan modus pemalsuan surat yang mengatas-namakan KPK marak terjadi. KPK secara tegas meminta para pihak tidak lagi memalsukan atau melakukan tindakan-tindakan mengatas-namakan KPK untuk menipu, memeras dan bertindak kriminal lainnya yang dapat merugikan masyarakat", tegasnya pula.
Ditandaskannya, bahwa pihaknya pun menghimbau supaya masyarakat untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati terhadap modus-modus tersebut.
"KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang sering terjadi di berbagai daerah ini", tandasnya. *(Ys/HB)*
