Baca Juga
Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Proses lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Kota Mojokerto pada triwulan pertama tahun anggaran 2018 bisa dikatakan Matot (macet total). Pasalnya, hingga memasuki awal bulan April tahun 2018 ini, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setempat baru mengegolkan lelang pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).
Jika dibanding dengan kondisi di Pemkab Mojokerto, tampak jauh pebandingannya. Berdasarkan informasi yang masuk, pada triwulan pertama tahun anggaran 2018 ini, panitia lelang Pemkab Mojokerto sudah berhasil ‘menjual’ 89 proyek. Sementara di Pemkot Mojokerto masih berhasil melelang 1 proyek saja.
Dikonfirmasi tentang LPSE Pemkot Mojokerto baru mengegolkan lelang 1 proyek, yakni pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemkot Mojokerto Agoes Heri Santoso tak menampiknya. Diungkapkannya, jika tersendatnya proses lelang ini lantaran hanya sedikit dokumen lelang yang masuk ULP. "Keterlambatan ini sangat tergantung pada OPD masing-masing. Saat ini belum banyak yang masuk. Hanya ada tigadari PKP", ungkap Agoes.
Dijelaskannya, bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak. "ULP hanya bertugas untuk menjual permintaan dari OPD. Kalau OPD tidak mengajukan, secara otomatis tidak ada yang bisa diproses. Kalau ada pengajuan lelang, ya akan kita proses hingga memunculkan pemenang", jelasnya.
Terkait itu, kalangan Legislator menyatakan 'prihatin' atas kinerja OPD, terutama bidang perencanaan dan lelang proyek fisik. "Sangat memprihatin. Dengan kinerja OPD yang seperti itu, masyarakat tidak bisa segera memanfaatkan hasil pembangunan yang sudah diplot dalam APBD Kota Mojokerto", ungkap Denny Novianto.
Politisi Partai Demokrat yang duduk di Komisi II DPRD Kota Mojokerto ini pun menyatakan keheranannya atas kinerja pihak Eksekutif yeng sedemikian 'lelet' itu. Sementara untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya, mereka telah didukung dengan Tamsil (tambahan pengasilan) yang nilainya cukup besar.
"Sudah disemangati dengan Tamsil, maka kami jadi heran jika kinerjanya masih seperti itu. Ini sudah masuk bulan April, tapi belum ada lelang proyek fisik. Padahal mereka kan sudah menganggarkan...?", lontar Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto.
Menurut Deny, seharusnya Pemkot Mojokerto melakukan perencanaan dan schedule yang matang tekait realisasi proyek itu. ”Manajemen lelang harus matang, disusun dengan waktu yang terukur,” tukasnya. *(DI/Red)*
