Rabu, 09 Mei 2018

Digugat Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan, Ternyata Dewan Pers Mangkir

Baca Juga

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memimpin jalannya sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers, Rabu (09/05/2018).

Kota JAKARTA - (harianbuana.com).
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Serikat Pers Republik Indonesia dan Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia hari ini (9/5) resmi disidangkan pada pukul 14.00 WIB dari jadwal sebelumnya pukul 09.00 WIB.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Abdul K hanya berlangsung sekitar 10 menit saja karena pihak Dewan Pers selaku tergugat tidak hadir tanpa alasan. Majelis hakim akhirnya memutuskan sidang ditunda pada Senin (21/05/2018).

Kuasa Hukum yang hadir mewakili penggugat Dolfie Rompas dan Asterina Datubara secera resmi menyerahkan bukti surat kuasa penggugat atas nama Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi dan Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke.


Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke (berpeci), Kuasa Hukum penggugat Dolfie Rompas (tengah) dan Ketum DPP SPRI Hence Mandagi saat berpose salam komando, Rabu (09/05/2019), di area kantor PN Jakarta Pusat.

Usai persidangan, kepada sejumlah awak media, Kuasa Hukum penggugat Dolfie Rompas menjelaskan maksud gugatan tersebut dilayangkan adalah untuk meminta agar aturan  Dewan Pers tentang Uji Kompetensi Wartawan atau UKW harus dicabut karena bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan.

"Pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers  dengan menunjuk lembaga yang sangat tekhnis yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP hanya dengan Surat Keputusan Dewan Pers tanpa melalui mekanisme UU yang berlaku. Tindakan ini bertentangan dengan pasal 18 UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenaga-kerjaan. Lembaga yang berhak memberi lisensi terhadap LSP menurut UU adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi", urainya.

Rompas juga menegaskan, gugatan ini penting dilakukan agar pers Indonesia nantinya bebas dari upaya kriminalisasi.

Dari kiri: Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke (berpeci), Kuasa Hukum penggugat Dolfie Rompas (tengah), Ketum DPP SPRI Hence Mandagi, tim Anggota Tim Kuasa Hukum saat foto bersama, Rabu (09/05/2019), di area kantor PN Jakarta Pusat.

Sementara, Ketum DPP SPRI mengatakan, pihaknya melayangkan gugatan karena sekarang ini Dewan Pers sudah menjelma menjadi Departemen Penerangan jaman orde baru. Aturan kewajiban verifikasi terhadap perusahaan pers dan organisasi pers, menurut Mandagi, adalah  tindakan yang tidak ubahnya seperti kewajiban Surat Ijin Usaha Penerbitan atau SIUP di era Departemen Penerangan sebagai syarat pendirian media, yang sekarang implementasinya berbentuk verifikasi media versi Dewan Pers

"Kedua kebijakan Dewan Pers tersebut berpotensi mengancam wartawan yang belum ikut UKW dan media yang belum diverfikasi dapat dikriminalisasi", tegas Mandagi kepada awak media.

Terbukti kata Mandagi, Dewan Pers pernah membuat rekomendasi kepada pengadu agar meneruskan perkara pers ke aparat kepolisian karena pertimbangannya bahwa wartawan yang membuat berita belum ikut UKW dan medianya belum diverifikasi.

"Gugatan ini bertujuan untuk melindungi kebebasan pers agar wartawan tidak terkena jerat hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik", pungkasnya.


Ketum DPP SPRI Hence Mandagi, Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke (berpeci) dan Tim Kuasa Hukum penggugat yang dikomandani Dolfie Rompas saat memberi keterangan pers pada sejumlah awak media, Rabu (09/05/2018), di area kantor PN Jakarta Pusat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke mengatakan, dirinya sudah menduga Dewan Pers tidak akan hadir pada sidang hari ini. "Saya yakin Dewan Pers sadar akan kesalahan yang dibuatnya. Seharusnya dia mengakui kesalahannya sehingga masalah ini selesai", ujar jebolan Lemhanas ini kepada awak media.

Lalengke juga menghimbau kepada Dewan Pers agar tidak mangkir pada panggilan sidang ke dua. "Seharusnya Dewan Pers memberi contoh yang baik dengan menghadiri sidang", tegasnya pula.

Sementara itu, salah-seorang wartawan menanggapi atas ketidak-hadiran Dewan Pers dalam persidangan perdana tersebut adalah merupakan salah-satu perbuatan yang kurang bertanggung-jawab dan tidak bisa dijadikan contoh dalam berkehidupan. "Kalau Masih Terus Mangkir, Dewan Pers mending dibubarkan aja...! Karena tidak bertanggung-jawab. Proses Sidang hari ini juga merupakan ajang uji nyali dan tanggung-jawab", ujar Yerry, ketika diminta pendapatnya.

Yerry berharap, sikap Dewan Pers yang dinilainya tidak bertanggung-jawab tersebut agar tidak dicontoh oleh para wartawan dalam mengemban tugas jurnalistiknya maupun dalam kehidupan sehari-hari. "Dengan ketidak-hadiran Dewan Pers hari ini, menunjukkan bahwa Dewan Pers tidak ada tanggung-jawab. Seharusnya, berani berbuat berani tanggung-jawab. Sikap tidak hadir ini juga pertanda tidak menghargai panggilan Pengadilan maupun hukum dan tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi Dunia Pers di Indonesia. Saya berharap, teman-teman wartawan tidak mencontoh contoh yang tidak baik ini", pungkas Yerry penuh harap. *(Ys/DI/Red)*

Kontak NS:
Heintje Mandagie Ketum DPP SPRI: 081340553444
Wilson Lalengke Ketum DPN PPWI: 081371549165
Pengacara Dolfie Rompas: 081319637555


BERITA TERKAIT:
>Sidang Perdana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Dewan Pers Akan Digelar Besok
> Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Dewan Pers Segera Disidangkan
> Diduga Melakukan PMH, Dewan Pers Digugat PPWI Dan SPRI Di PN Jakarta Pusat
> Dewan Pers Akan Digugat Ke Pengadilan