.jpg)
Baca Juga
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat mengonfirmasi sejumlah wartawan.
Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Jumat (26/04/2019) besok.
KPK akan memeriksa Khofifah Indar Parawansa sebagai Saksi untuk tersangka Romahurmuziy (Romi) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag).
"Informasi yang saya dapatkan begitu. Tapi, kita lihat besok ya jadwal secara lengkap", kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/04/2019) malam.
Menurut Febri, pemeriksaan terhadap Khofifah Indar Parawansa rencananya akan dilakukan di Mapolda Jatim. Sebab, tim penyidik juga tengah melakukan sejumlah kegiatan di Surabaya.
"Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Surabaya sejak hari ini. Jadi, kan timnya juga terbatas ya penyidiknya. Sehingga, beberapa kegiatan tersebut dilakukan di Jawa Timur dan sekaligus pemeriksaan dilakukan di sana", jelas Febri.
Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan perdananya sebagai Tersangka pada Jum'at 23 Maret 2019 silam, kepada sejumlah wartawan, mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyampaikan, bahwa kasus yang menjeratnya bukan soal jual-beli jabatan.
"Saya ingin menyampaikan saja, terutama pesan kepada seluruh aparat Kementerian Agama ya, karena saya prihatin terhadap berita yang berkembang seolah ada jual-beli jabatan. Jadi saya katakan, bahwa itu sama-sekali tidak-bisa dibenarkan", ujar Romi kepada sejumlah wartawan usai menjalani pemeriksaan perdananya sebagai Tersangka, di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (22/03/2019) siang.
Lebih lanjut, Romi menjelaskan, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ketua umum partai politik, dirinya hanya meneruskan rekomendasi dari orang-orang berkompeten mengenai siapa-siapa yang akan mengisi jabatan di Kemenag.
"Saya hanya meneruskan rekomendasi dari orang-orang berkompeten. Sebagai anggota DPR dan ketua umum partai, saya mendapatkan nama-nama dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat", jelasnya.
Saat itu, Romi mencontohkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur (Prov. Jatim) Haris Hasanudin yang dalam perkara ini juga ditetapkan KPK sebagai Tersangka adalah merupakan hasil rekomendasi dari ulama setempat. Seperti Kyai Asep Saifudin Halim juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Contoh saudara Haris Hasanuddin. Memang dari awal saya menerima aspirasi itu dari ulama, seorang kyai, yang dia adalah seorang pimpinan Pondok Pesantren besar di sana. Kemudian Ibu Khofifah Indar Parawansa, misalnya, beliau gubernur terpilih yang jelas mengatakan 'Mas Romy, percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus", terang Romi.
Romi pun mengungkapkan, dirinya merekomendasikan Kakanwil Kemenag Prov. Jatim Haris Hasanuddin kepada pihak Kemenag, lantaran sebagai Ketum PPP (saat itu), dirinya dipercaya untuk menyampaikan aspirasi orang ke berbagai pihak.
"Yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR dan sebagai Ketum PPP saat itu. Banyak sekali pihak-pihak yang menganggap saya orang yang bisa menyampaikan aspirasi (ke) pihak yang mempunyai kewenangan. Bukan hanya Kementerian Agama tentunya, di lingkungan lain, orang menyampaikan pun biasa", ungkapnya.
Ditegaskannya, meski demikian, proses rekomendasi Haris juga dilakukan sesuai dengan aturan seleksi pejabat tinggi di Kemenag.
"Tetapi proses seleksi mengikuti koridor misalnya yang dilakukan saudara Haris Kakanwil, apa yang saya terima referensi dari orang-orang tokoh masyarakat dan tokoh agama dan tentu itu menjadi dukungan moral", tegasnya.
Romi menandaskan, bahwa dirinya tidak melakukan intervensi terhadap proses seleksi jabatan di Kemenag. "Proses seleksi saya tidak intervensi, proses seleksi dilakukan panitia yang sangat profesional", tandas Romi.
Dalam perkara ini, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang juga anggota Komisi XI DPR non-aktif, telah ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap total Rp. 300 juta pada Sabtu 16 Maret 2019 lalu. Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin telah ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.
KPK menduga, Romahurmuziy membantu Haris Hasanuddin dalam seleksi jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur dan Muhammad Muafaq Wirahadi dalam seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.
KPK pun menduga, Romahurmuziy bersama pihak Kementerian Agama diduga telah menentukan hasil seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.
KPK juga menduga, Muhammaf Muafaq Wirahadi telah memberi uang sebesar Rp. 50 juta kepada Romahumuziy pada Jum'at 15 Maret 2019 pagi terkait jabatannya sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sementara Haris Hasanuddin diduga KPK telah memberi uang Rp. 250 juta kepada Romahurmuziy pada Rabu 06 Pebruari 2019 silam, terkait jabatannya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.
Terhadap Romahurnuziy, KPK menyangka, tersangka Romahurmuziy diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 1e huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan terhadap Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin, KPK menyangka, keduanya diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara itu, atas proses penanganan perkara yang menimpanya maupun prosedur penetapan status hukum disandangnya, Romahurmuziy telah mengajukan praperadilan melawan KPK. Yang mana, proses persidangan perdananya yang rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 22 April 2019 lalu, ditunda pada Senin 6 Mei 2019 mendatang *(Ys/HB)*
