.jpg)
Baca Juga
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat meninjau secara langsung proses pengemasan Sembako bantuan bagi warga Kota Mojokerto terdampak Covid–19 di Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan, Senin 18 Mei 2020.
Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah Kota Mojokerto hingga menjelang Idul Fitri 1441 Hijjriyah ini. Berbagai jenis bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terus disalurkan.
Terkait itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bahkan hingga meninjau secara langsung proses pengemasan Sembako bagi warga Kota Mojokerto terdampak Covid–19 di Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre II Surabaya Selatan, Senin 18 Mei 2020.
Selama ini, Pemerintah Kota Mojokerto tidak hanya menerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja. Melainkan, bantuan-bantuan tersebut juga diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto juga dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Kemudian dari Corporate Social Responsibility (CSR), dari kelompok masyarakat serta dari beberapa elemen lainnya. Yang selanjutnya, dikoordinir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan.
"Ada dua poin penting yang harus diketahui masyarakat terkait bantuan. Poin pertama adalah bantuan yang didapatkan pemerintah daerah selain dari pemerintah pusat dan provinsi, juga bersumber dari instansi lain. Seperti CSR, Baznas, Korpri", terang Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Senin 18 Mei 2020.
"Sedangkan poin kedua, terkait operasi pasar. Dimana, operasi pasar ini berbeda dengan jaring pengaman sosial. Operasi pasar merupakan murni tugas Bulog sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kuota masing-masing untuk daerah tingkat dua", tambah Ning Ita.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat meninjau secara langsung proses pengemasan Sembako bantuan bagi warga Kota Mojokerto terdampak Covid–19 di Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan, Senin 18 Mei 2020.
Dijelaskannya, bahws bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa Paket Sembako dari Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersumber dari APBD, CSR, KOPRI dan Baznas. Yang dalam pendistribusiannya dikerja-samakan kepada Perum Bulog agar jenis dan jumlah komoditas tiap paket Sembako bentuknya sama. Hal ini, agar tidak terjadi keributan di masyarakat.
"Jangan sampai, hanya karena sembakonya tidak ada telur atau gula, warga ribut. Untuk itu, kami ingin semua sembako yang diberikan kepada masyarakat isinya sama, meskipun bantuannya dari berbagai macam sumber", jelas Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini.
Lebih lanjut, Ning Ita memaparkan, bahwa Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan bekerja-sama dengan pemerintah daerah dalam menentukannya. Yang mana, dalam operasi pasar murah di Kota Mojokerto yang digelar serentak di sejumlah lokasi tersebut merupakan hasil murni komoditi yang dimiliki oleh Perum Bulog tanpa campur tangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun bantuan-bantuan dari CSR atau perusahaan lainnya.
"Tidak ada namanya, menjual barang-barang hasil bantuan dari CSR atau instansi lainnya, di pasar murah. Semua komoditi murni dari Bulog", papar Ning Ita.
Ditegaskannya, bahwa dari kuota penerima bantuan sebanyak 5.500 yang disiapkan pemerintah daerah, baru ada 4.103 warga yang terdata untuk mendapatkan bantuan Sembako senilai Rp. 300 ribu selama 7 (tujuh) bulan.
"Jaring pengaman sosial dalam bentuk Sembako, kami mengalokasikan sebanyak 5.500 kuota. Tentu dari kuota 5.500 penerima ini, kami memilah masyarakat yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial jenis pertama, kedua ataupun ketiga.
Menurut Ning Ita, penerima bantuan tersebut merupkan warga yang telah terverifikasi tidak mendapatkan bantuan jenis apapun, baik bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, dari jumlah 4.103 penerima yang terdata, dimungkinkan angka tersebut terus naik.
"Sisanya kami sisir untuk mendapatkan bantuan yang keempat ini. Data yang kami himpun, juga berdasarkan aduan masyarakat. Ternyata dari 5.500 kuot baru terpenuhi 4.103 saja. Yang lainnya sudah tercover dari bantuan pertama, kedua dan ketiga. Dan kami meminta kepada semua gugus tugas dan instansi terkait agar penyaluran JPS harus rampung sebelum lebaran", pungkas Ning Ita. *(Ry/Hms/HB)*
