.jpg)
Baca Juga
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam webinar, Kamis (14/10/2021) siang.
SPI sendiri dilakukan untuk mengukur tingkat korupsi di setiap kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah. Sebanyak 127 instansi pemerintah mengikuti SPI pada 2019, terdiri dari 27 kementerian/lembaga, dan 100 pemerintah daerah.
"Penerimaan gratifikasi pada pelayanan publik ditemukan pada 91 persen instansi. Ini, masih tinggi. Masih ditemukan pegawai atau pejabat yang menerima imbalan yang sifatnya gratifikasi", ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam webinar, Kamis (14/10/2021) siang
Alexander Marwata menegaskan dari hasil survei SPI tahun 2019, KPK juga menemukan adanya penyelewengan anggaran pada 76 persen instansi. KPK pun menemukan suap dalam lelang jabatan pada 63 persen instansi.
Ditegaskannya pula, data hasil survei SPI tahun 2019 tersebut sejalan dengan kinerja KPK yang terus melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah terkait jual beli jabatan.
"Beberapa kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK menyangkut jual beli jabatan dan ini terkonfirmasi sekalian dari hasil survei SPI tahun 2019 yang menunjukkan 63 persen. Itu faktanya, ada suap dalam pengisian jabatan", tegas Alexander Marwata.
Selain itu, hasil survei SPI tahun 2019 juga menunjukkan masih ditemukan calo pada 99 persen instansi. Meski mengatakan tingkat korupsi di instansi rendah, namun Alexander Marwata tidak menyebut berapa persen tingkat korupsi yang ia maksud.
"Keberadaan calo untuk pelayanan publik ditemukan pada 99 persen instansi. Berarti, hampir 125 instansi masih ada calo, tapi tingkat korupsinya rendah", ujarnya.
Dijelaskannya, SPI 2020 gagal digelar karena terkendala pandemi Covid-19. Untuk tahun 2021 ini, SPI bakal kembali digelar di 542 instansi pemerintah daerah, dan 98 kementerian/ lembaga. KPK menargetkan sebanyak 214.106 pegawai mengikuti survei yang akan dilaksanakan secara daring itu.
"Kami berharap bapak ibu mengisi SPI ini sejujur-jujurnya. Perlu diketahui juga, indeks SPI bukan alat untuk menghukum atau menghakimi", tutur Alexander Marwata penuh harap.
Sementara ada pengecualian untuk beberapa daerah di Indonesia Timur karena adanya keterbatasan akses sarana prasarana untuk melakukan survei.
Target survei, akan mendapatkan WhatsApp blast atau email blast berisi permohonan untuk menjadi responden SPI. KPK memastikan, pesan yang diterima oleh target survei merupakan pesan resmi sehingga keamanan identitas terjamin.
"Peserta webinar yang nanti akan mengisi survei SPI ini hanya perlu mengisi sesuai yang diketahui. Yang perlu diperhatikan, apakah dalam praktek sehari-hari ada praktik pungli atau suap. Silahkan diisi bebas tanpa tekanan", tandasnya. *(Ys/HB)*
