Selasa, 19 Juli 2022

Home » , , , , » KPK Kembali Panggil Erwinda Terkait Perkara Mardani Maming

KPK Kembali Panggil Erwinda Terkait Perkara Mardani Maming

By Admin Harian BUANA 7/19/2022 11:26:00 AM  

Baca Juga


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Erwinda Maming sebagai Saksi atas penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan gratifikasi pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu yang menjerat Mardani H. Maming.

Adapun Erwinda adalah istri dari mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming. Erwinda diagendakan Tim Penyidik diperiksa di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan hari ini, Senin 19 Juli 2022.

"Hari ini (Senin 19 Juli 2022) bertempat di Gedung Merah Putih KPK", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Pemindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (19/07/2022).

Selain Erwinda, Tim Penyidik KPK juga memanggil seorang ibu rumah tangga Nur Fitriani Yoes Rachman dan Muhammad Bahruddin selaku Komisaris PT. Angsana Terminal Utama (PT. ATU), PT. Trans Surya Perkasa (PT. TSP) dan PT. Permata Abadi Karya (PT. PAK).

Sebelumnya, Tim Penyidik KPK juga telah memanggil Erwinda dan Nur Fitriani pada Rabu (13/07/2022) lalu. Hanya saja, keduanya mangkir atau tidak menghadiri panggilan pemeriksaan tersebut tanpa mengonfirmasi Tim Penyidik KPK.

Sementara itu, Tim Penyidik KPK juga akan mengirim ulang surat panggilan terhadap Mardani H. Maming yang sudah berstatus Tersangka dalam penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan gratifikasi terkait pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu.

Panggilan pemeriksaan itu merupakan panggilan ke-2 (dua) terhadap Mardani H. Maming setelah pada panggilan pemeriksaan pertama pada Kamis (14/07/2022) lalu Maming mangkir dengan alasan praperadilan.

"Saat ini kami segera kirimkan surat panggilan ke-2 (dua), karena apa yang disampaikan Penasihat Hukum Tersangka dimaksud bukan alasan yang dibenarkan menurut hukum", terang Pelaksana-tugas (Plt.)  Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (18/07/2022).

"Kami mengingatkan Tersangka agar kooperatif hadir memenuhi panggilan kedua Tim Penyidik KPK dimaksud", lanjut Ali Fikri.

Mardani Maming sejatinya telah dipanggil Tim Penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka pada Kamis (14/07/2022) lalu di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Namun, Maming tidak menghadirinya dengan alasan sedang proses praperadilan.

"Tim Penyidik KPK sebelumnya (Kamis 14 Juli 2022) mengagendakan pemanggilan pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan TPK pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel (Kalimantan Selatan). Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan", jelas Ali Fikri.

Sebagaimana diketahui, Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H. Maming mangkir atau tidak menghadiri panggilan pemeriksaan Tim Penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka pada Kamis (14/07/2022) lalu di gedung KPK Merah Putih jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Namun, Maming tidak menghadirinya dengan alasan sedang proses praperadilan.

Ali Fikri sempat menyayangkan ketidak-hadiran Maming tersebut. Diterangkannya, bahwa proses gugatan praperadilan dengan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan gratifikasi yang ditangani Tim Penyidik KPK itu berbeda.

"Proses pra peradilan sama sekali tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan", terang Pelaksana-tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jum'at (15/07/2022).

Ali menegaskan, pihaknya menghargai pengujian keabsahan penetapan status hukum Tersangka yang diajukan Mardani H. Maming dalam praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, gugatan praperadilan itu tidak ada kaitannya dengan materi pokok perkara penyidikan yang tengah disidik KPK.

"Terkait materi pokok perkara, silahkan kita uji sama-sama di depan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", tegas Ali Fikri.

Dalam penyidikan perkara dugaan TPK suap dan gratifikasi pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu ini, Tim Penyidik KPK telah memeriksa sejumlah Saksi dan telah melakukan penggeladahan kediaman Maming yang berada di Jakarta.

Sementara itu pula, pihak Mardani H. Maming meminta agar KPK menghormati proses upaya hukum praperadilan. KPK diminta tidak sembarangan melakukan panggilan dalam menangani perkara dugaan TPK suap dan gratifikasi terkait pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu ini.

"Kami telah mengirimkan surat kepada KPK yang pada intinya meminta semua pihak menghormati proses praperadilan yang sedang berlangsung dan karenanya tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk menunggu proses dan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan", terang Denny Indrayana Siregar, Kuasa Hukum Mardani H. Maming dalam keterangan tertulis, Kamis (14/07/2022).

Denny menegaskan, kliennya kini tengah mencoba mengambil upaya hukum untuk menguji keabsahan status hukum Tersangka yang ditetapkan KPK. Untuk itu, KPK diharap memberikan waktu kepada Mardani untuk fokus dalam upaya hukum praperadIlan yang sedang berproses.

Bambang Widjojanto selaku Kuasa Hukum Mardani H. Maming lainnya mengeklaim, bahwa kliennya dikriminalisasi. Disampaikannya, bahwa Mardani ingin fokus dalam praperadilan untuk membuktikan tudingan kriminalisasi itu.

"Permohonan praperadilan ini dilakukan demi pernyataan KPK sendiri yang mengatakan akan melakukan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum", ujar Bambang Widjojanto. *(HB)*
Categories: , , , ,