Baca Juga
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Masih minimnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2017 hingga dipenghujung bulan pertama pada triwulan pertama ini, sempat membikin kalangan DPRD setempat mulai was-was. Pasalnya, khawatir mengganggu jadwal dan kelancaran pelayan masyarakat. Atas hal ini, kalangan anggota dewan setempat meminta agar Wali Kota Mojokerto menyemprit seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera memaksimalkan upaya penyerapan alokasi anggarannya masing-masing.
Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Aris Satriyo Budi mengungkapkan, berdasarkan pengawasannya hingga dipenghujung Januari 2017 ini, belum satupun SKPD yang mengajukan berkas lelang pengadaan kepada Unit Layanan Pengadaan (barang dan jasa). "Pantauan kami, hingga sekarang ini, belum ada SKPD yang mengajukan berkas lelang. Seharusnya Wali Kota meminta data pada ULP, sehingga segera tahu mana-mana SKPD yang sudah mengajukan berkas lelang dan yang belum. Mumpung masih awal, supaya tidak berlarut-larut", ungkap Aris Satriyo Budi, Sabtu (28/01/2017)
Politisi PAN Kota Mojokerto ini menekankan, data dari ULP itu nanti bisa digunakan Wali Kota untuk melayangkan surat teguran kepada SKPD yang masih ogah-ogahan melaksanakan target kinerjanya. "Yang membuat program kan masing-masing SKPD, begitu sudah disahkan kok malah ogah-ogahan? Harus ditegasi itu. Supaya tidak berlarut-larut seperti itu. Dan, tidak hanya fokus penyerapan saja, juga perlu ditekankan pada pemanfaatan anggaran bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat", tekan Aris.
Sementara itu, sejak akhir tahun 2016 lalu, tepatnya Jum'at (30/12/2016) sore, disela menyampaikan sambutan dalam acara mutasi dan pelantikan 512 pejabat esselon IV hingga esselon II, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus telah menyanangkan, bahwa sebagai 'Tahun 2017 merupakan Tahun Layanan dan Tahun Infrastruktur'. Bahkan, Wali Kota Mas'ud Yunus pun telah mematok target serapan anggaran yang harus dicapai oleh masing-masing SKPD. Yakni 20% untuk triwulan pertama, 30% untuk triwulan kedua, 35% untuk triwulan ketiga dan 15% untuk triwulan keempat, dari kekuatan APBD TA 2017 sekitar Rp. 1 triliun.
Sementara itu pula, 5 proyek vital ditahun 2017 ini, yakni rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH), pembangunan gedung Graha Mojokerto Servise City (GMSC) Tahap II, Pembangunan Kantor Kecamatan Kranggan, Rehab Kantor Disporabudpar dan Pengaspalan Jalan Gajahmada-Pahlawan (Gamapala) yang masuk skala prioritas, hingga sekarang belum satupun SKPD yang mengajukan dokumen penawaran lelang.
*(DI/Red)*
