.jpg)
Baca Juga
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mengumumkan pencairan dana tambahan top-up untuk KPM BPNT berbasis kelurahan di Jatim, Senin (27/04/2020) siang, di Gedung Negara Grahadi – Surabaya.
Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Jelang pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik pada Selasa (28/04/2020) besok, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mulai mencairkan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak pandemi wabah virus corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerangkan, Senin (27/04/2020) ini, Pemprov Jatim sudah mulai melakukan transfer bantuan tambahan top-up untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdampak pandemi wabah Covid-19 di kelurahan seluruh Jatim.
Diterangkannya pula, masing-masing KPM BPNT menerima bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 200 ribu dalam bentuk sembako. Namun, Pemprov Jatim menambahkan top-up berupa uang senilai Rp. 100 ribu ke masing-masing rekening melalui Bank Himbara bagi KPM berbasis kelurahan.
“Hari ini akan ditranfser bantuan top-up untuk KPM yang berbasis kelurahan di Jatim. Mereka kan dapat bantuan BPNT dari pusat sebesar Rp 200 ribu dalam bentuk sembako, Pemprov Jatim akan tambah top-up Rp 100 ribu bagi KPM yang berbasis kelurahan melalui transfer ke masing-masing rekening di Bank Himbara", terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin (27/04/2020) siang.
Khofifah menjelaskan, yang menjadi alasan penambahan lapisan social safety net bagi KPM yang berbasis kelurahan, karena tidak semua wilayah para KPM mendapatkan tambahan bantuan Dana Desa.
Dijelaskannya pula, hal itu karena di desa memiliki Dana Desa (DD) yang direalokasi anggarannya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total se Jatim mencapai Rp. 2,3 trilliun. Dari DD tersebut, disalurkan dana BLT sebesar Rp. 600 ribu per keluarga per bulan.
“Sementara di kelurahan tidak. Sehingga KPM yang berbasis kelurahan kita akan tambah Rp. 100 ribu", jelas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Dirincinya, total KPM di Jatim yang akan mendapatkan tambahan top-up ini ada sebanyak 333.022 KPM dengan nilai total bantuan dari Pemprov Jatim mencapai Rp. 99,906 miliar. Tambahan top-up ini akan dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan.
"Untuk Kota Surabaya yang mendapatkan top-up dari Pemprov Jatim ada sebanyak 117.758 KPM yang nilainya Rp. 35,62 miliar. Sementara untuk Kabupaten Sidoarjo yang akan menerima sebanyak 6.773 KPM yang nilainya Rp. 2,51 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Gresik yang akan menerima bantuan top-up ada sebanyak 3.448 KPM yang nilainya Rp. 1 miliar", rincinya. *(DI/HB)*
